WEBINAR PEWARNA INDONESIA : HAK HIDUP, HAK SEHAT, DAN HAK PENDIDIKAN DALAM NEW NORMAL


REFORMATANEWS.COM Jakarta - Memasuki masa kehidupan normal kembali atau disebut New Normal sama saja dengan menata kembali semua persoalan sosial , terpuruknya ekonomi, dan membuka kembali persoalan persoalan terpendam yang ada di masyarakat selama tiga bulan dirumahkan karena pandemi covid-19. Litbang PEWARNA (Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia) menghadirkan diskusi perdananya secara virtual dengan aplikasi zoom pada Selasa (23/06/2020) dimulai pukul 10.00-12.00. Tema yang diusung adalah “Hak Hidup, Hak Sehat dan Hak pendidikan dalam New Normal”. Jumlah peserta yang hadir mencapai 60an orang. Pada diskusi ini ada empat pembicara yang dihadirkan untuk mengupas tuntas terkait tema.

Abetnego Tarigan, Deputi Kepala Staf Kepresidenan mengawali diskusi webinar. Abetnego memaparkan terkait “Transisi Pendidikan ke Tatatan Masyarakat Aman dan Produktif dengan Adaptasi Kebiasaan Baru”. Lebih lanjut dipaparkan bahwa “Pandemi COVID-19 meningkatkan urgensi transformasi dunia pendidikan, sejalan dengan arus revolusi digital 4.0. PJJ melalui sistem daring juga kemungkinkan besar berlanjut di masa pasca pandemi dan akan menjadi role model pelaksanaan KBM pada tatanan masyarakat aman dan produktif. Dan Institusi pendidikan sebagai pelopor pelaksanaan distance learning memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan dan perbaikan PJJ pada tatanan masyarakat aman dan produktif”, paparnya.

Pembicara selanjutnya adalah Jasra Putra, S.Fil.I, M.Pd, Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi. Beliau memaparkan bahwa “Era covid-19 ini adalah momentum untuk Peserta Didik dan Satuan Pendidikan Mengenal Lingkungan terdekat Anak; Guru dan orang tua penting mengevaluasi proses belajar yang saat ini dijalankan dari rumah. Tujuannya agar pendampingan belajar anak ke depannya semakin berkualitas”. Lebih lanjut dijeslakan, bahwa “Hak Hidup, Hak Kesehatan dan Hak Pendidikan adalah satu kesatuan yang tidak boleh “diabaikan” oleh stakeholders Perlindungan Anak, maka setiap kebijakan, program dan kegiatan terkait anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, tandasnya.

Hilmar Farid, Ph.D., Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud memaparkan melalui Pademi Covid-19 ini Hilmar  menyoroti adanya Horor dan Hope yang harus disikapi, diantaranya; “PHK Massal, resesi ekonomi, Krisis Pangan dan kelaparan, konflik sosial-politik, problem kesehatan fisik dan mental”. Lebih lanjut dipaparkan, bahwa saat ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk mengubah banyak hal, diantaranya “focus pada keselamatan, kesehatan fisik dan mental, keamanan pangan, perumahan yang aman dan sehat, pendidikan yang merata dan berkualitas, dan akses pada kebudayaan” pungkasnya.

Dr. Donna Margaretha Sampaleng dari Litbang PEWARNA Indonesia dan dosen STT IKAT menjadi pembicara terakhir. Donna menyoroti terkait “Perlunya memaksimalkan potensi daerah (wilayah) potensi keluarga melalui program-program. Misalnya, ketahanan pangan, ketahahan keluarga (pondasi agama dan moral), ketahanan sosial masyarakat”. Kritikan tajam juga disampaikan agar “Upaya penanganan dan pemenuhan hak difokuskan untuk menjadi solusi bersama bukan alat promosi atau politisasi”, imbuhnya. Ada pesan juga yang dipaparkan buat Litbang PEWARNA, “Ini bisa menjadi satu ruang untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap kasus dan kondisi serta memberikan (menyuarakan) masukan kepada pihak pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti” ungkapnya.

Donna Sampaleng melanjutkan "Semua masyarakat pada saat ini juga berhak untuk hidup normal, termasuk para wartawan bagaimana bisa bertahan hidup pada masa pandemi covid-19" pungkasnya untuk menyemangati.

Related Posts:

Aksi Pelayanan Sosial CINTANI (Cinta Tano Niha) Berbagi Kasih Dan Berkat Bagi Warga Terdampak Covid-19

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Komunitas warga masyarakat yang tergabung dan bersatu dalam wadah CINTANI (Cinta Tano Niha) melaksanakan sebuah kegiatan kemanusiaan yang bertajuk : "Aksi Pelayanan Sosial Berbagi Kasih Dan Berkat Bagi Warga Terdampak Covid-19. Rangkaian kegiatan yang merupakan perwujudan Aksi Pelayanan Sosial ini diungkapkan dan dinyatakan secara bermakna dalam bentuk penyerahan paket bahan makan (sembako) kepada warga masyarakat yang terdampak langsung dan serius secara sosial dan ekonomi yang disebabkan covid-19. Pimpinan dan sejumlah fungsionaris beserta aktifis CINTANI menyerahkan paket sembako kepada beberapa orang perwakilan dari kalangan keluarga dan masyarakat yang berasal dari berbagai titik kawasan se-Jabodetabek. 

Rangkaian kegiatan Aksi Pelayanan Sosial Kemanusiaan CINTANI ini, diawali dengan Doa yang dipimpin oleh Pdt. Arliyanus Larosa (Wakil Ketua Dewan Pembina CINTANI). Kemudian dilanjutkan dengan Kata Sambutan yang disampaikan oleh Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina CINTANI). Selanjutnya disusul dengan Kata Sambutan yang disampaikan oleh Irjen Pol. Immanuel Larosa (Ketua Umum CINTANI). Rangkaian kegiatan diteruskan dengan sejumlah acara yang berintikan pada penyerahan dan pembagian paket sembako. Meskipun komponen dari paket sembako dan jumlah keseluruhan paket sembako yang tersedia tergolong sedikit dan terbatas jumlahnya, namun CINTANI berpandangan dan berpengharapan semoga paket sembako dapat bermanfaat dan berguna bagi warga yang amat membutuhkan. 

Makna dari penyelenggaraan kegiatan Aksi Pelayanan Sosial Kemanusiaan, yang ditandai dengan penyerahan dan pembagian paket sembako, pada dasarnya berintikan pada simbol yang melambangkan Nilai-Nilai Keadaban dan Kebajikan. Sistem Nilai ini merupakan Tanda Kasih Persaudaraan dan Persahabatan Sesama Umat Manusia dan Sesama Warga Masyarakat sebagai Tugas Panggilan Pelayanan Kita Bersama. Komunitas CINTANI dengan kesadaran penuh dan dengan kemauan kuat, mengungkapkan kepedulianndan keterpanggilan untuk mengisi dan menguati pemaknaan terhadap perihal pergumulan berat dan ihwal tantangan serius yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia akibat dari wabah pandemi covid-19.

Kualitas pemaknaan secara otentik dan konkrit yang dilakukan oleh CINTANI, pada dasarnya merefleksikan dan sekaligus menunjukkan komitmen luhur dan tanggungjawab mulia yang dinyatakan CINTANI untuk memperhatikan, mempedulikan, dan memajukan Tano Niha (Kepulauan Nias/Kepni). Pemahaman dan pengertian Tano Niha dalam konteksi ini bersandarkan dan merujuk kepada peningkatan dan percepatan kualitas pembangunan kawasan daerah Kepni. Dan juga peningkatan dan percepatan kualitas pemajuan warga masyarakat dari Kepni yang berada di berbagai kawasan. 

Komunitas CINTANI menyelenggarakan kegiatan Aksi Pelayanan Sosial, sebagai salah satu dari serangkaian utuh dan menyeluruh serta terkait dan berkelanjutan dari berbagai kegiatan. CINTANI pada gilirannya akan menerjemahkan dan menjabarkan Visi, Misi, dan Program yang positif, efektif, dan produktif bagi kebangkitan dan kemajuan Tano Niha. Penterjemahan dan penjabaran ini ke dalam sejumlah kegiatan, kemudian menjadi bernilai penting dan strategis karena merupakan inti sari dan juga memastikan hakekat dasar dari Cinta Tano Niha. Dengan demikian, keberadaan dan kehadiran CINTANI menjadi relevan dan strategis untuk memaknai, menanggapi, menginisiasi, dan mewarnai keseluruhan tekad dan komitmen beserta tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk membangkitkan, membangun, dan memajukan Tano Niha (Kepni).

Related Posts:

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA KEMBALI BAGIKAN SEMBAKO PADA MAHASISWA/I


REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Kembali Universitas Kristen Indonesia (UKI) membagikan sembako pada mahasiswa/i yang terdampak covid-19. Rektor  Universitas Kristen Indonesia ( UKI) , Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.,  memberikan 300 paket sembako pada mahasiswa/I UKI yang  terdampak covid-19 pada hari Rabu (17/06/2020). Pemberian dilakukan secara simbolis didampingi  para alumni UKI, Dekan Fakultas Hukum UKI  Hulman Panjaitan S.H., M.H.,.  

Rektor UKI Dhaniswara dalam sambutannya mengatakan “Hari ini kembali keluarga besar universitas kristen indonesia kepada mahasiswa yang terdampak covid 19  Semua baik yang memiliki status ekonomi tinggi maupun yang biasa seperti penerima bantuan saai ini. Semua sebenarnya adalah terdampak covid-19 tapi kita tetap berusaha bahwa kepentingan untuk melanjutkan pendidikan adalah hal yang sangat penting." ungkapnya.

"Pada hari ini ada beberapa donatur baik dari beberapa institusi ataupun komunitas perkumpulan.  Kalau hari ini hari ini dari ikatan alumni Universitas Kristen Indonesia memberikan bantuan kemudian juga dari persekutuan doa PLN yang juga alumni UKI. Ikatan alumni  membuka dapur umum untuk memberikan makan mahasiswa/i untuk 300 orang. Tidak tertutup kemungkinan juga warga sekitar disini yang ada kesulitan untuk bisa makan bersama dengan keluarga besar UKI bisa makan bersama. UKI juga membagikan peket pulsa untuk 300 orang mahasiswa/i."



Daniswara melanjutkan "Jika kita bicarakan masalah semua negara juga mengalaminya. Sekarang ini kita tidak terlalu khawatir dengan dampak yang ada karena kehidupan harus terus berlanjut ada beberapa kebutuhan pokok sandang pangan papan pendidikan dan kesehatan pendidikan pendidikan harus terus berjalan jadi penyediaan sumber daya manusia harus tetap berjalan sehingga kita sangat peduli sekali jangan sampai ada siswa yang putus kuliah dan juga pada penerimaan masa baru juga sangat penting bagi diri yang mampu maupun yang tidak mampu ya persiapan kita sudah lakukan semenjak 12 minggu yang lalu dan kita yang menjalankannya dengan baik dengan konsekuen sesuai dengan kesehatan yang ada di antaranya kita harus tetap menggunakan masker kemudian kita juga menjaga jarak kita juga menghindari kerumunan dan harus rajin mencuci tangan itu kan protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk memututus mata rantai penyebaran covid-19" terangnya.  

Related Posts:

Mitigasi Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian

Reformatanews.com - Dewasa ini dunia harus memenangkan 2 peperangan sekaligus, yaitu melawan Covid-19, dan melawan kemerosotan ekonomi dunia. Tidak hanya menewaskan ratusan ribu umat manusia, Pandemi Covid-19 telah menyapu ekonomi dunia secara cepat. Oleh karena itu, seluruh negara harus melakukan kerja sama internasional secara terkoordinasi, terukur, dan sinergis.

Pembahasan ini mendominasi Seminar Internasional yang bertemakan “Pandemic COVID 19 and International Economics“. Seminar Internasional  yang diselenggarakan oleh Universitas Dili, Timor-Leste (12/6) ini menghadirkan Sertaj Alam Ph.D (Public Financial Management, FreeBalance Inc.), dan Partogi J. Samosir Ph.D (Direktur Center for European Union Studies yang berlokasi di Indonesia).

Sertaj Alam Ph.D yang berasal dari Pakistan menyatakan perekonomian negara adikuasa Amerika Serikat telah minus 4%. Padahal pada Januari-Maret 2020 kondisi AS masih normal dan belum terlihat pukulan dari pandemi Covid seperti negara lain. Adapun, perekonomian Republik Rakyat Tiongkok minus 6,4% di kuartal 1 tahun 2020.

Kerugian akibat PANDEMI Covid-19 ini sangat besar, mencapai US$ 9 triliun di seluruh dunia. Kerugian ini tidak hanya disebabkan oleh tekanan ke perekonomian, tetapi juga karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai negara di dunia yang menyebabkan tingkat pengangguran melonjak tinggi.

Untuk itu, Lembaga-lembaga keuangan multilateral, seperti World Bank, ADB (Asian Development Bank), AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) dan regional development banks harus semakin meningkatkan resource-nya bagi negara-negara yang sekarang berhadapan dengan ancaman pandemik ini, baik di bidang kesehatan, di bidang social safety net, maupun di bidang industri dan perdagangan.

Sedangkan Partogi J. Samosir Ph.D menegaskan setiap negara harus fokus kepada mitigasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian negaranya masing-masing, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi ini berakhir. “Kalau tiga bulan bagaimana dampak ekonominya. Kalau enam bulan bagaimana dampak ekonominya. Kalau satu tahun berapa dampaknya. Pemerintah harus menghitung dampaknya,” tutur Direktur Center for European Union Studies yang berlokasi di Indonesia itu.

Partogi memaparkan langkah-langkah Indonesia menghadapi pandemic Covid-19 adalah, pertama, melakukan realokasi dan refocusing APBN. Kedua, melakukan ekspansi social safety net, tidak hanya kepada kelompok miskin, tetapi juga kepada mereka yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau yang mengalami pengurangan jam kerja.

Ketiga, mendukung dunia usaha agar tidak mengalami pemburukan yang makin dalam. Untuk itu Indonesia menerbitkan Undang-Undang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di mana terdapat empat modalitas, yaitu penyertaan modal negara, penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan, serta belanja-belanja negara yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional.

Penulis : Adolfino Fernandes

Related Posts:

PEWARNA Dampingi LUMBUNG NUSANTARA Menyerahkan Paket Sembako Kepada Umat Melalui FKUB Jakarta Utara



Koordinator Nasional Lumbung Nusantara Pdt.Dr.Ir.Rahmat Manullang M.Si, M.Th, menyerahkan 150 Paket Sembako pada FKUB Jakarta Utara.            

REFORMATANEWS.com, Jakarta - Jakarta - Pada masa New Normal yang baru saja berjalan di Jakarta akan tetapi Dampak pandemi Covid-19 masih terasa, termasuk dampak non medis terutama masalah kebutuhan pokok pangan bagi masyarakat. Akibat PSBB maka semua penduduk harus tetap dirumah dan tidak bekerja dengan kemungkinan tanpa penghasilan. Kondisi ini sangat dirasakan masyarakat DKI Jakarta dan masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia. Bantuan pemerintah perlu didukung juga oleh masyarakat secara bergotong royong untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Salah satu kepedulian itu ditunjukkan oleh Lumbung Nusantara dan Ormas Kristen seperti Yayasan Lumbung Yusuf Indonesia bersama-sama My Home, PGLII DKI Jakarta, STT LETS, dan PEWARNA Indonesia (Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia). Wujud kepedulian sosial tersebut diserahkannya 150 Paket Sembako kepada FKUB Jakarta Utara pada Kamis (18/06/2020) Bertempat di halaman Musholla Al Hikmah Jl. Papanggo I B Rt. 008/01 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Pusat.  

Sekertaris FKUB Jakarta Utara H.Endang sejak pagi hari sudah mempersiapkan warga disekitar untuk berkumpul menyambut FKUB Jakarta Utara dan Pengurus Lumbung Nusantara Pdt. Dr. Ir. Rahmat Manullang M.Si, M.Th.

Haji Endang Sekretaris FKUB Jakarta utara mengucapkan terimakasih kepada Lumbung Nusantara dan kawan-kawan pers PEWARNA Indonesia (Persatuan Wartawan Nasrani) yang sudah hadir di halaman halaman Mushollla Al Hikmah Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pengurus FKUB Jakarta Utara yang hadir KH. Wirta Amin Assallaf (Ketua FKUB Jakarta Utara dari MUI, Haji Endang Muchtar (Sekretaris FKUB Jakarta Utara MUI/Islam) , Penatua Demsi HP (Protestan),  Bambang Winarso (Katolik),  Ws Lie Suprijadi (Konghucu),  Herry (Budha), Dorgis Sinurat (Khatolik),  Made Dane (Hindu).

Sambutan dari Koordinator Nasional Lumbung Nusantara Pdt.Dr.Ir.Rahmat Manullang M.Si, mengatakan "Saya adalah perwakilan dari Lumbung Yusuf Indonesia dan Lumbung Nusantara sebelumnya Rachmat Manullang salam kepada masyarakat yang hadir di halaman Musholla Al Hikmah , selama ini kami telah mendirikan Posko di berbagai lokasi di Jabotabek" ungkapnya.

Lebih lanjut Rahmat Manullang mengatakan "Kami membagikan paket sembako ini tidak ada maksud unsur lain kami merasakan saudara-saudara kita yang membutuhkan dan juga banyak saudara-saudara kita terdampak Covid-19, dan hari ini saya juga ingin bersilaturahmi kepada FKUB Kota madya Jakarta Utara. Dan saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih telah membantu kegiatan ini dari bulan April di berbagai wilayah yang sudah bekerja keras dalam kegiatan ini untuk meringankan saudara-saudara kita yang terdampak Covid-19 ini, kita tidak tau kapan berakhirnya Pandemik ini. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada ketua FKUB  Jakarta Utara, walaupun bantuan kami ini cuma 150 paket sembako yang terdiri ada beras, minyak, Masker. Diharapkan mampu membawa keringanan dan kelegaan kepada warga Lintas agama yang menerima bantuan" terangnya.

Drs. KH Wirta Amin Asalaff, M. Si /Ketua FKUB Jakarta Utara dalam sambutannya menerangkan apa arti FKUB itu, yang artinya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama, mempersatukan umat beragama agar rukun bukan mempersatukan agama-agama karena masing masing umat sudah memiliki keyakinannya masing-masing dengan wadah FKUB ini umat beragama rukun, saling berbagi seperti yang telah dicontohkan Lumbung Nusantara dibawah pimpinan Pdt. Dr. Ir. Rahmat Manullang M.Si. yang telah mengorbankan waktunya untuk datang ke wilayah Papanggo Tanjung Priok dan mengatakan "Kami atas nama warga Rt 008/01 Kelurahan Papanggo mengucapkan terimakasih atas bingkisan sembako utk Warga disekitar Rt 003 dan Rt  008/01 serta Rw 02 Kel Papannggo.  Semoga Tuhan Y M E mengganti yg berlipat ganda .... Aamiin"

Disamping itu Dr. Antonius Natan yang juga Sekretaris PGLII DKI Jakarta selaku inisiator bersama PEWARNA menyatakan kegiatan ini adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat Kristiani untuk meringankan kebutuhan akan sembako kepada sesama. Pada kesempatan ini Antonius Natan yang juga pengurus Lumbung Yusuf menghimbau agar setiap warga yang mampu memperhatikan sesama warga dilingkungan masing masing, membantu dan meringankan beban. Covid-19 merupakan virus yang harus kita hindari dan menjadi musuh bersama. Mari kita perangi dengan menjaga diri tetap bersih, tetap dirumah saja dan gunakan masker jika terpaksa keluar rumah serta menjaga jarak.

Dr. Rachmat Manullang menyatakan juga bahwa kita perlu bersama belajar berkebun menanam sayur mayur dirumah masing masing sebagai bagian dari Gerakan Ketahanan Pangan yang digaungkan oleh Lumbung Yusuf. Bertani dan Beternak menjadi penting untuk mempertahankan hidup dimasa depan menuju New Normal. Demikian Penggerak Generasi Social Entrepreneur - Membangun Negeri dengan Beternak dan Bertani.

Thony Ermando mewakili caretaker PEWARNA DKI Jakarta mengatakan "Kami sangat berterimakasih pada Lumbung Nusantara yang sangat peduli pada masyarakat lintas agama yang pada saat ini diwakili FKUB Jakarta Utara. PEWARNA akan terus berkomitmen mendampingi ormas dan lembaga kristen melakukan aksi peduli pada masyarakat" terangnya.

Related Posts:

Advokat Ahmad Matdoan Dkk : Laporan Hi. Abdul Halik Roroa Tidak Cukup Bukti


REFORMATANEWS.com, Jakarta -Tim Kuasa Hukum dari Hasyim Rahayaan menanggapi Laporan yang disampaikan oleh Pelapor Advokat Hi. Abdul Halik Roroa, S.H., M.Hum pada Kepolisian R.I Resor Maluku Tenggara sesuai dengan LP Nomor : STPL/137/V/2020/MALUKU/ RES MALRA, Tanggal 15 Mei 2020.
Ahmad Matdoan, S.H., Ali Zein Difinubun, S.H., Akbar Budi Setiawan S.H., M. Jahya Matdoan, S.H., M. Tuhri Leisubun, S.H., dan Miky H. Ihalauw, S.H dari Kantor Advokat Ahmad Matdoan & Rekan melalui keterangan pers (press release) yang disampaikan kepada media ini (12/06)
Ahmad  Matdoan biasa disapa AM mengatakan “setelah mempelajari bukti-bukti surat yang disampaikan Pelapor, ternyata Pelapor hanya menyampaikan 
1.copy surat dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, No : 1774/I.I.3/KR/2020, Perihal : Validasi Data Mahasiswa Universitas Azzahra a.n Hasim Rahajaan, tanggal 04 Mei 2020
2. copy ijazah sarjana (S1) Universitas Islam Azzahra a.n Hasim Rahajaan, tanggal 5 Mei 2004 
3. copy transkrip nilai sarjana (S1) Universitas Islam Azzahra a.n Hasyim Rahayaan, tanggal 20 April 2004 
4. Print out data mahasiswa a.n Hasim Rahayaan dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)”

Menurut AM, “berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi menerangkan pihak yang berwenang memberikan penjelasan/keterangan terhadap legalitas ijazah dan transkrip nilai baik tentang produk ijazah dan isi atau keterangan dalam ijazah tersebut adalah pihak Institusi/Perguruan Tinggi  yang menerbitkan/mengeluarkan ijazah tersebut” 

Lebih lanjut AM menjelaskan “Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU 12/2012 menerangkan riwayat data mahasiswa dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi hanya berfungsi sebagai sumber informasi saja dan bukan sebagai dasar hukum (bukti) untuk mendalilkan/membuktikan keabsahan dan/atau legalitas ijazah dan transkrip nilai mahasiswa” 

Kuasa Hukum Pelapor dari LBH ARI diketahui telah melakukan konfrensi pers (press conference) bertempat pada kediaman LBH ARI Kota Tual (10/06).

Tim Kuasa Hukum Hasyim Rahayaan juga menanggapi konfrensi pers yang dilakukan Kuasa Hukum Pelapor dari LBH ARI bertempat pada kediaman LBH ARI Kota Tual – Maluku (10/06),  Akbar Budi Setiawan, S.H. sekaligus sebagai Alumni Fakultas Hukum Azzahra menyampaikan “Tim Kuasa Hukum LBH ARI dalam konfrensi pers hanya mengulang kembali bukti-bukti dan fakta-fakta yang sudah disampaikan Pelapor sebelumnya, jadi tidak ada yang baru dan signifikan”

Kemudian terkait dengan isi atau keterangan dalam ijazah dan transkrip nilai yang disampaikan Tim Kuasa Hukum Pelapor, Ali Zein Difinubun, S.H menyampaikan dalam azas pembuktian perbuatan pidana tidak berdasarkan “logika”  tetapi berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud 
Pasal 184 ayat 1 KUHPidana. 

Sebagai penutup, Ahmad Matdoan menyampaikan oleh karena sampai dengan saat ini, sejak LP dibuat tanggal 15 Mei 2020 Pelapor tidak mampu memberikan bukti autentik (bukti kunci) yaitu keterangan dari Universitas Azzahra, maka laporan dugaan pemalsuan yang dilaporkan Hi. Abdul Halik Roroa tidak cukup bukti. 

Selaku Kuasa Hukum Hasyim Rahayaan meminta kepada Polres Maluku Tenggara untuk menerbitkan Surat Pengentian Penyelidikan (SP2HP.A.2) atau SP2HP Lid sebagaimana dimaksud Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Related Posts:

WNI DI LUAR NEGERI DIHANTUI PANDEMI COVID-19


REFORMATANEWS.COM,  Jakarta - Saat ini masyarakat Global sedang menghadapi situasi krisis melawan COVID 19 yang menjangkiti semua negara di dunia. Sesuai konstitusi, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri menghadapi masa Pandemi COVID 19. 

Diskusi ini mewarnai Webinar Seri 2 yang diselenggarakan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan bersama Program Studi Hubungan Internasional Univ Satya Negara Indonesia (10/6). Kali ini Webinar bertemakan “ Pandemi COVID 19 dan Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri “ menghadirkan Ambassador for Peace Partogi J. Samosir, Ph.D, DR. Fitra Deni SH, MSi (Pakar Hukum Internasional USNI) dan Ambar Retnosih Widyantini, MA (Manager Program Urusan Politik PSKP ). 

Partogi J. Samosir Ph.D menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi warga negara Indonesia di luar negeri selama pandemi COVID 19. WNI banyak yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja akibat masa kontrak kerja habis dan tidak diperpanjang. Selain itu WNI yang saat ini sedang menempuh pendidikan atau telah menyelesaikan studinya harus menunggu situasi aman baru dapat menempuh pendidikan secara normal, atau pun kembali ke Indonesia. 

“Perwakilan Republik Indonesia (KBRI, KJRI, KRI) telah memberikan 472.117 bantuan baik dalam bentuk bantuan sembako dan alat kesehatan. Bantuan ini diberikan khusus WNI yang berada dalam kondisi paling rentan dan paling terdampak COVID 19. Ada juga KBRI yang menyediakan dokter khusus untuk layanan kesehatan bagi WNI, dan menyediakan Safe House selama masa  pandemic covid-19,” imbuh Partogi

Dari waktu ke waktu seluruh Perwakilan RI di luar negeri terus memantau dan memberikan bantuan semaksimal mungkin. “Sejauh ini, lebih dari 1.800 kasus yang dihadapi oleh warga negara Indonesia, macam-macam sifatnya, yang telah diberikan bantuannya oleh seluruh perwakilan kita di luar negeri,” simpul Partogi.

Dalam diskusi ini, Manager Program Politik PSKP, Ambar Retnosih Widyantini menegaskan dalam keadaan darurat saat ini maka Perlindungan terhadap WNI di luar negeri harus dilakukan secara optimal. Perlindungan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di luar negeri. 

Ruang lingkup pelindungan meliputi pencegahan (regulasi, kampanye, penguatan kelembagaan dan peningkatan kerja sama ), deteksi dini (pemetaan, mitigasi risiko dan rencana kontijensi ) dan respons cepat. 

Persoalan pekerja migran juga masih menjadi persoalan utama yang mewarnai pelayanan dan pelindungan kepentingan WNI. Tantangan ini semakin meningkat pada masa pandemi COVID 19. Akar persoalannya terjadi sejak awal rekrutmen, pekerja migran seringkali mengambil jalur unprocedural apalagi latar belakang profit ekonomi, pragmatism, pendidikan rendah dan skill. Akibatnya pekerja migran hanya dapat bekerja di sektor informal. Hal ini sangat beresiko tinggi karena rentan pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi. Akibatnya pekerja migran Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali kembali ke negara asal. 

Terdapat kecenderungan Pekerja migran Indonesia rentan mengalami pemutusan hubungan kerja akibat belum adanya aturan ketenagakerjaan yang memadai. Misalnya saja belum ada kontrak kerja, perjanjian kerja dalam bentuk lisan, tertulis dan jenis pekerjaan yang berbeda dengan kontrak kerja. Ini seringkali terjadi di negara- negara yang belum ada kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia. 

Serangkaian persoalan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia dihadapi oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Dalam menangani berbagai persoalan tersebut memang terbatas ruang gerak perwakilan karena keterikatan dengan aturan internasional Konvensi Wina tahun 1963. Persoalan database WNI masih menjadi masalah utama khususnya di Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah pasca kebijakan moratorium. 

Dalam masa pandemi, akan sangat efektif setiap Perwakilan Republik Indonesia membuat Satgas Gugus COVID – 19. Satgas ini bertugas memberikan pelayanan optimal bagi WNI agar tetap safe and healthy. Persoalan yang muncul kemudian adalah memberikan penanganan kepada WNI yang telah habis kontrak kerja dan harus kembali ke Indonesia. Ini bertujuan untuk menghindari overstay dan terkena sangsi hukum. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut maka diperlukan kebijakan khusus untuk mengawal kepulangan pekerja migran sampai daerah asal dengan tetap mengutamakan protocol kesehatan. 

Sedangkan DR Fitra Deni menjelaskan sudah seharusnya Negara memandang rakyat sebagai kekuatan bangsa. Rakyat disini diartikan semua warga negara baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini selaras dengan asas hukum internasional. 

Selama ini asas perlindungan WNI menekankan pada bantuan hukum di bidang perdata dan pidana, penanganan permohonan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, konsultasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, pendampingan WNI bermasalah, penyampaian informasi perkembangan WNI dan BHI, perbantuan pemulangan WNI bermasalah di daerah asal dan perbantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal.

Pemberian perlindungan WNI di luar negeri menghadapi kendala seperti tidak adanya hubungan diplomatik, maka Indonesia menggunakan prinsip atau asas hukum internasional seperti asas kepentingan umum. Perbedaan hukum negara dan kedaulatan merupakan tantangan tersendiri. Pada kasus tertentu, masyarakat mendapatkan informasi lebih dahulu dari media sosial dibanding pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri dapat meningkatan pendekatan personal dan berkelanjutan dengan WNI secara intensif. Hal ini akhirnya membangun kesadaran bersama KBRI dan WNI di luar negeri dalam mengatasi permasalahan. 

Penulis : Thony Ermando

Related Posts:

Dari Perspektif Para Senior Apakah Pantas Partai Kristen di 2024

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - 

Ruyandi Hutasoit mengatakan PDS sudah siap krmbali ikut pada Pemilu 2024, tinggal.menunggu waktu yang tepat mengumumkannya dan akan akan menggabungkan kader tua dan muda, jika tidak memiliki visi dari Tuhan jangan coba coba membangun partai kristen, terangnya.

Thony Ermando yang mewakili DPP PEWARNA Indonesia mengatakan "
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Menurut pendapat saya yang saat ini berjuang banyak untuk kelompok minoritas adalah SETARA INSTITUT bukannya kader2 Kristiani yang ada di Partai Politik  bukan partai Kristen karena MATI SURI.

Mari kita flasback wajah SUMUT diawal Februari, Heboh Save Babi, sepertinya para politisi Kristiani Haram membahasnya disenayan Kenapa? Karena Platform Partaikah" ungkapnya

Selanjutnya mengatakan "Kemudian dibulan puasa Sumut Heboh lagi dengan diabrak abriknya  LAPO yang menjadi sumber hidup masyarakat Batak Toba dan banyak juga lapo BPK, yang hampir setiap Ramadhan ditahun sebelumnya tidak bermasalah. Belum lagi banyak tekanan dgn terhadap pendirian tempat ibadah, kebijakan kebijakan yang tidak setara. Perlukah Partai wajah Baru Kristiani didirikan jawaban saya PERLU, soal menang dan kalah itu biasa dalam kompetisi, yang terpenting perjuangan menuju Kesetaraan harus diperjuangkan" ungkapnya.

Related Posts:

Berolahraga di Istana Bogor, Presiden Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan

REFORMATANEWS.COM, Bogor - Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Dengan berolahraga, diharapkan imunitas tubuh pun bisa meningkat.

"Kita harapkan dengan berolahraga imunitas menjadi lebih meningkat, kesehatan menjadi lebih baik. Saya mengajak masyarakat untuk berolahraga dan meningkatkan kesehatan serta imunitas kita," kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 7 Juni 2020.

Sebelumnya, Presiden didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis berolahraga di area sekitar Istana Kepresidenan Bogor. Presiden tampak mengenakan jaket merah saat keluar dari Gedung Induk Istana pada pukul 07.30 WIB. 

"Pagi hari ini saya bersama-sama dengan Panglima TNI dan Kapolri lari pagi, joging, bersama-sama dalam rangka menjaga kesehatan. Pada saat pandemi Covid seperti ini kesehatan itu perlu," ujarnya.

Ketiganya kemudian mulai berjalan santai mengelilingi Kebun Raya Bogor sambil mengenakan masker dan tetap menjaga jarak satu sama lain.

Dari gerbang Istana, Kepala Negara tampak melintasi Taman Meksiko. Taman Meksiko di Kebun Raya Bogor merupakan kumpulan spesies tumbuhan iklim kering yang ditata menyerupai habitat aslinya.

Dari Taman Meksiko, Presiden berjalan mengarah ke jembatan merah lalu ke jembatan putih. Rute sejauh 3,5 kilometer pun berakhir di pintu coklat Istana Kepresidenan Bogor.

Setelah sekitar 30 menit berolahraga, Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri tiba kembali di Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor. Ketiganya kemudian tampak berbincang santai dan menikmati teh di veranda Istana.

Saat berolahraga turut hadir pula Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.


Sumber :
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Related Posts:

M Subur Sembiring Ketua Plt Ketua Umum FKPD Jadikan Partai Demokrat dari Partai Keluarga Menjadi Partai Moderen dan Terbuka

 M  Subur Sembiring Ketua Plt Ketua Umum FKPD

REFORMATANEWS.com, Jakarta - Pelaksanaan Kongres Partai Demokrat tanggal14 Maret 2020 yang dilaksanakan di JCC Senayan, Jakarta hingga terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai Demokrat menyisakan polemic baik jalannya kongres maupun kepengurusan, terbukti hingga kini belum mendapatkan legitimasi dari Kemenkumham, padahal seharusnya 15 hari tugas formatur menyusun kepengurusan kemudian diserahkan kekemenkumham dan lima belas hari berikutnya yakni tanggal 15 Mei keluar surat keputusan Kemenkumhan namun hingga kini belum keluar, terang M Subur Sembiring Plt Ketua Umum FKPD.

Padahal seharusnya lima belas hari setelah jalannya kongres surat dari Kemenkumham itu sudah keluar, nyatanya, memang susunan kepengurusan DPP hasil kongres itu terbentuk namum demikian yang bertanda tangan ketua dan sekjen terpilih, padahal seharusnya tanda tangan dari menteri Kemenkumham.
Dengan tidaknya diakui dengan tidak ditandatanganinya kepengurusan DPP Demokrat berarti terjadi kekosongan. Dengan kekosongan tersebut terang Muhammad Subur Sembiring sebagai pendiri dan Plt. Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (DPP FKPD Partai Demokrat, menjelaskan ada AD/ART Forum para pendiri, apabila terjadi permasalahan di internal partai maka diselesaikan oleh dewan pendiri. Sedangkan dewan pendiri itu ada 17 orang dan salah satunya dirinya yang lain sudah banyak meninggal ada 12 yang sudah meninggal. Jadi dari 17 pendiri sekarang tinggal 5 orang, dari lima orang itu satu orang dipihak AHY.

Kemudian kalau ada tuduhan bahwa dirinya itu akan menghancurkan Partai Demokrat, tegas Subur mengatakn tidak, penjelasannya kalau ada anak (Partai Demokrat) tidak diakui dengan tidak dikeluarkannya SK Menkumham, berarti sama tidak ada statusnya, maka sesuai dengan AD/ART FKPD Partai Demokrat harus kembali kepada ke bapaknya atau pendirinya.

Sedangkan para pendiri ini diakui oleh Partai Demokrat sebagai FKPD ini, terbukti setiap kongres mendaparkan dua suara. Pertanyaan sekarang kenapa ada kesan dirinya yang bersuara, itu semata karena dirinya saat ini menjadi Plt Ketua Umum FKPD ini, memang ada banyak pendiri tetapi pertanyaannya siapa ketuanya.
“Sebagai ketua FKPD saya mengambil alih, untuk menyelamatkan Partai Demokrat, karena bagaimana kalau mau Pilkada sedangkan keberadaan kepengurusan partai tidak diakui negara”, ungkapnya serius.

Padahal pilkada di tahun 2020 pembukaan pendaftarannya tanggal 15 Juli bulan depan, artinya peluang Partai Demokrat mencalonkan atau pun berkoalisi dengan partai peluangnya masih ada sepanjang dirapikan terlebih dahulu kepengurusan partai Demokrat ini. Persoalannya sekarang kalau sudah ada calon-calon kepala daerah yang sudah mendaftar dan ditandai ditangani SBY dan sekjen sebelumnya maupun oleh AHY dan sekjennya, kemudian terjadi kongres luar biasa tanggal 14 Juni di mana ketua umumnya bukan mereka, maka tak mustahil akan terjadi masalah dengan para calon tersebut.

Kalau kemudian ada yang melapor ke dirinya, maka  akan ditinjau ulang bagi mereka yang sudah mendapat dukungan tersebut, karena bagi Subur, prinsipnya akan mencalonkan siapapun yang berdasarkan survey elektabilitasnya unggul. Dan ini berlaku bagi siapapun yang ingin mendapatkan dukungan dari partai Demokrat dengan persyaratan harus melampirkan hasil survey lembaga independen.
“Saya tidak mau calon dengan cara memberikan uang, kecuali memang untuk ongkos partai dalam sosialisasi ataupun biaya kampanye”, terangnya mantab.
Subur mengingatkan kalau ada calon yang sudah memberikan uang lalu melaporkan kepihak berwajib, hati-hati saja.

Ke depan siapapun yang diajukan atau direkomendasikan partai Demokrat untuk kepala daerah baik Gubernur wakil Gubernur Bupati/walikota dan wakilnya harus melampirkan hasil elektabilitas tersebut, dan disisi lain partai Demokrat akan menjadi partai modern dan terbuka bukan partai Keluarga. Di mana ketika terjadi kekosongan kepemimpinan pihak pendiri otomatis akan mengambil alih kepempinan Partai dan segera mempersiapkan Kongres luar biasa.

Dalam rangka mengisi kekosongan tersebut maka dalam waktu dekat akan menggelar kongres luar biasa tersebut, sebagai PLT Ketua Umum FKPD, Subur Sembiring sudah  mengeluarkan SK No :KEP-01/FKPD/VI/2020, tentang komposisi dan personalia panitia penyelenggara, Panitia Pengarah (SC) dan panitia pelaksana (OC)Kongres Luar biasa II Partai Demokrat Tahun 2020.
Karena, Kongres luar biasa (KLB) II Partai Demokrat adalah merupakan forum tertinggi di bawah Kongres Partai Demokrat, hal ini mengingat keputusan kongres V yang dilaksanakan di JCC Convention Center di Jakarta pada tanggal; 15 Maret 2020, dianggap tidak memenuhi syarat dan dianggap cacat demi hukum, Serta Kememkumham RI tidak mengeluarkan surat keputusan (SK), menyangkut keputusan DPP Partai Demokrat yang diumumkan tanggal 15 Mei 2020 yang lalu.

Subur dengan semangat memaparkan mengenai siapa yang layak memimpin Partai Demokrat dalam hal ini tegas menjelaskan siapapun memang yang didukung dalam kongres bisa maju menjadi ketua termasuk tentu saja Agus Yudhoyono.
Pertanyaannya kemudian siapkah AHY untuk ikut bertarung dalam arena kongres luar biasa nanti. “Saya pribadi sebetulnya mendorong Jendral Purn TNI Moldoko menjadi ketua umum partai Demokrat ini”, tegasnya.
Ketika ditanyakan di mana pelaksanaan Kongres Subur Sembiring memberikan tanda akan memilih tempat yang dekat Jakarta namun mengingat masih dalam masa transisi covid 19, maka pertimbangannya daerah yang tidak kena zona merah, ujarnya raja sembiring  yang gemar bersenda gurau ini.

Related Posts:

PRO KONTRA HADIRNYA KEMBALI PARTAI KRISTIANI

REFORMATANEWS.COM, JAKARTA – Pro Kontra kehadiran kembali Partai Kristen di NKRI semaki menarik untuk dipelajari dan dikaji terlebih pikiran itu datang dari Perguruan Tinggi Kristen. Diskusi ini diselenggarakan DPP PEWARNA Indonesia melalui Webinar yang ke VIII kalinya.

Webinar kali ini  menghadirkan delapan narasumber dari berbagai perguruan tinggi, Hari ini, Selasa (2/6) Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna Indonesia) kembali menggelar Diskusi Online dengan tema, “Peluang Partai Kristen dalam Perspektif Akademisi Perguruan Tinggi”. Selama kurang lebih dua jam, dipandu moderator Ricardo marbun, para narasumber memaparkan pandangannya soal peluang Parpol Kristen dalam Pemilu 2024 nanti. Mereka adalah; DR. Phil Fitzerald Kennedy Sitorus, S.Sos., S.Fil (Dosen Filsafat UPH), DR. Denny Tewu (Wakil Rektor UKI), DR. Ferry Daud Liando (Wakil Sekjen Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) RI), Sally Azaria, S.Sos, M.PPO (Dosen UK Petra), DR. Maklon Kila (Pembantu Rektor 1 Universitas Kristen Wira Wacana Sumba), Rikson Karundeng, M.Teol (Pengajar/Dosen UKIT), I.S. Kijne Mansawan, SH (Dosen STIH & Ketum GEBRAK Papua Barat) dan DR. Ashiong Munte, M.Pd (Litbang Pewarna Indonesia).

Diberi kesempatan pertama, DR. Kennedy Sitorus mengajak peserta diskusi untuk melihat dari aspek analisa teoritis dan praktis. Menurutnya, dari aspek teoritis dengan melihat fungsi Parpol untuk menyuarakan kepentingan konstituennya, tidak ada masalah. Tapi pada level praktis, efektifitas Parpol Kristen untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat Kristen diragukan. 

“Seefektif apa parpol Kristen dalam memperjuangkan aspirasi di perpolitikan nasional? Kalau melihat sejarah, pada pemilu sebelumnya sudah ada dan kita tahu bagaimana kemudian hasil dari usaha mulia itu. Dari aspek teoritis, baik, kita harap ada dan itu wajar sekali. Tapi, dari sisi pengalaman, kita harus evaluasi agar tidak seperti keledai yang jatuh terperosok pada lubang yang sama. Berdasarkan pengamatan saya, meragukan Parpol Kristen dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat Kristen”, ungkapnya.

Dosen Filsafat UPH ini pun menyarankan umat Kristen memperkuat parta-partai nasionalis yang menurutnya lebih akan berdampak ketimbang lewat partai Kristen yang hanya menjadi partai gurem saja.

“Memperjuangkan kepentingan umat Kristen tidak harus dari Parpol Kristen, tapi dari partai-partai nasionalis besar lebih berdampak. Akan sangat tidak efektif membentuk Parpol Kristen, lebih baik memperkuat partai-partai besar nasionalis. Publik tidak akan tertarik dengan Parpol Kristen, karena akan menjadi partai gurem saja,” terang Kennedy Sitorus.

“Sebagai monoritas kita mending memperkuat partai-partai nasionalis. Akan lebih diterima partai nasionalis membela kepentingan Kristen daripada Parpol Kristen sendiri. Apalagi suasana sosiologis sekarang, masyarakat kurang menerima Parpol yang berbasis keagamaan,” terang Kenedy Sitorus lagi.

Tak jauh beda dengan Kennedy Sitorus, narasumber kedua Sally Azaria, S.Sos, M.PPO mempertanyakan nilai jual dari Parpol Kristen sehingga masyarakat bisa memilih. Dengan keberagaman dari dalam Kristen sendiri yang tidak bisa ada di satu partai, Sally meragukan kehadiran Parpol Kristen.
“Perlu dihitung seberapa kuat kalau mau buat Partai Kristen. Eranya sudah lewat kalau mau buat Partai Kristen. Sekarang sudah era nasionalis bukan primordialis. Era keterbukaan seperti ini, orang tidak lagi ekslusif. Sekarang lebih ke arah nasionalis, kemanusiaan,” tutur Dosen UK Petra ini.

“Mungkinkah yang mayoritas memilih kita? Butuh perhitungan yang matang kalau mau mendirikan Parpol Kristen,” tuturnya lagi.
Narasumber ketiga, I.S. Kijne Mansawan, SH (Dosen STIH & Ketum GEBRAK Papua Barat) menekankan soal tampil beda dengan nilai tawar yang lebih dari Parpol Kristen sebelumnya.
“Belajar dari sejarah, kita tahu ada PDS.  Ada perwakilan 13 di DPR RI. Tapi, kalau kita perhatikan tidak ada yang menonjol. Akhirnya masyarakat menilai tidak ada bedanya PDS dengan partai lain. Saya hanya ingin beri saran, kalau ada niat terjun dan berpolitik praktis, berangkat dari evaluasi dari partai sebelumnya. Kita harus tampil beda dan beri nilai tawar. Saran saya, jangan nama berbau Kristen, buat orang-orang yang sudah terlanjur di parpol besar menarik mereka dan membesarkan parpol Kristen ini. Contoh di Papua Barat, dominasi Kristen masih kuat. Tokoh atau pendeta masih sangat didengar,” ujar Kijne Mansawan.
Sebagai narasumber keempat, Rikson Karundeng, M.Teol (Pengajar/Dosen UKIT) mengajak semua untuk belajar dari sejarah perjalanan Parpol Kristen dan tokoh-tokoh Kristen yang punya posisi tawar dalam panggung politik. Dengan semangat historis teologis kehadiran Kristen di panggung politik Indonesia yang sangat berperan, maka menurutnya kehadiran Parpol Kristen bisa direalisasikan.
“Bisa, nggak? tentu bisa, karena UU memberi peluang untuk itu. Semua punya hak mendirikan parpol. Kita pernah menyimak Sukarno, bahwa mendirikan paprpol Kristen dan daerah itu tidak keliru. Secara historis, politisi Kristen bukan baru. Hal penting lain yang bisa kita pelajari dari sejarah, orang Kristen punya pengaruh, dimana tokoh-tokoh Kristen punya posisi tawar dalam panggung politik,” jelasnya.
“Sekarang, realistis kah? Bisa dapat kursi di parlemen? Bisa! Hari ini fakta ada masyarakat yang menginginkan parpol Kristen. Ini juga menjadi isu di kampus-kampus teologi,” jelasnya lagi.

Sementara itu, narasumber kelima, DR. Maklon Kila (Pembantu Rektor 1 Universitas Kristen Wira Wacana Sumba) lebih fokus pada strategi marketing Parpol Kristen. Sesuai bidangnya ia menguraikan soal strategi secara fundamental, kekinian, konstituen  dan perubahan selera pemilih. Menurutnya, perlu kajian soal gagal dan tidaknya tokoh-tokoh Kristen di Parpol Nasionalis yang berjuang untuk kepentingan umat Kristen, sehingga hasilnya menjadi landasan berdirinya Parpol Kristen.
“Sejarah kita sudah tahu ada parpol-parpol Kristen, tapi kegagalan parpol Kristen mempertahankan diri di perpolitikan nasional. Yang jadi pertanyaan, kita punya tokoh Kristen yg sudah banyak berkecimpung di parpol nasionalis, apakah tokoh-tokoh itu memang gagal memperjuangkan aspirasi Kristen atau sebaliknya mereka banyak berjuang sehingga tak perlu lagi Parpol Kristen? Oke, kalau gagal, peluang mendirikan parpol Kristen jadi ada,” tuturnya.

Terkait konstituen, Maklon menyatakan besarnya persaingan bila Parpol Kristen kembali hadir dalam perpolitikan nasional. Menurutnya, dari perjalanan hasil pemilu ada perubahan selera pemilih/masyarakat dari partai berbasis agama ke nasionalis sehingga peluang parpol Kristen semakin berat.
“Dalam ranah besarnya tingkat persaingannya bagaimana? Ternyata kalau kita lihat ketat sekali. Kita bisa lihat dari pemilu sebelumnya. Ada perubahan selera pemilih yang beralih dari parpol basis agama ke parpol nasional. tingkat beralih itu tinggi. Lihat juga seberapa besar segmen pasar kita. Basis Kristen banyak partai nasionalis! Oke, kalau kita semua bersatu, kita bias memenuhi PT, tapi kelanjutannya bagaimana? Peluang pasarnya terlalu kecil,” jelasnya.
Diskusi menjadi semakin menarik tatkala DR. Denny Tewu (Wakil Rektor UKI) memaparkan pandangannya. Selain memaparkan perjalanan sejarah pengaruh Parpol Kristen dalam perjuangan bangsa, sebagai mantan pimpinan Partai Politik Kristen (PDS) yang pernah duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI, Denny menyebut kehadiran Parpol Kristen khususnya PDS sangat memberi pengaruh dalam perpolitikan Indonesia, khususnya memperjuangkan aspirasi umat Kristiani. 

Beberapa peninggalan PDS untuk memperjuangkan kepentingan nasional khususnya umat Kristiani  seperti kenaikan anggaran untuk Bimas Krsiten, sumbangan zakat yang hanya untuk umat muslim yang bisa mengumpulkan dana hingga ratusan triliun, maka melalui PP No. 60 tahun 2010 sumbangan agama lainnya diakui pemerintah sebagai pengurang pajak dalam laporan keuangan individu maupun perusahaan, terbentuknya UU penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 205-2025 dibeberkannya.

Melihat peran ini, Denny Tewu menyatakan bahwa peluang Parpol Kristen tampil lagi di tahun 2024 terbuka walaupun tidak mudah karena tergantung UU Pemilu 2024 yang baru akan dikeluarkan tahun 2022. Selain itu menegacu pada UU Pemilu sebelumnya, sudah harus mempersiapkan organisasi Parpol dari pusat hingga ke desa/kelurahan beserta anggota parpol minimal 1000 orang per kabupaten kota yang berpenduduk hingga 1 juta orang.
Berdasarkan pengalamannya, Denny Tewu menyampaikan tiga hal bila Parpol Kristen hadir dalam perpolitikan nasional nantinya.
“Pertama, perlu figur yang bisa diterima dan dipercaya pihak, baik masyarakat Kristen pada umumnya maupun penguasa atau sebaliknya dipercaya penguasa dan diterima masyarakat Kristen pada umumnya. Kedua, Pendanaan datang karena kepercayaan pada pemimpin yang siap berkorban juga tentunya. Ketiga, Untuk administrasi tidak sulit dengan teknologi dan dukungan jaringan Kristen yang ada harusnya cukup mumpuni,” ungkapnya.
Narasumber ketujuh, DR. Ferry Daud Liando (Wakil Sekjen Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) RI) mengangkat soal Ideologi dan platform Parpol. Menurutnya Konsistensi identitas menjadi kunci kesuksesan Parpol Kristen.
“Eksis atau tidak, tergantung ideologinya. Apa platform yang membentuk cita-cita parpol itu. Akhirnya, policynya seperti apa, ini akan menentukan. Banyak parpol gagal karena ideolgi tidak memiliki visi yg jelas, tidak merangsang publik. Bandingkan dengan Eropa/Australia ideologi beda-beda. Ada kebutuhan, bukan keinginan figur. Bukan semata-mata kepentingan elite, tapi kebutuhan masyarakat. Ideologi harus konsisten. How to goal, jangan hanya untuk mengakomodasi pengangguran politik,” pungkasnya.

“Ideologi butuh konsistensi. Ideologi penting! Jangan sampai ada image untuk menampung pengangguran-pengangguran politik. Dipecat dari parpol nasionalis, kemudian masuk atau bergabung ke Parpol Kristen. Kon sistensi akan identitas harus di jaga bila Parpol Kristen hadir,” pungkasnya lagi.

Narasumber terakhir, DR. Ashiong Munte, M.Pd (Litbang Pewarna Indonesia) menegaskan soal perlunya perjuangan untuk mewujudkan sebuah peluang walaupun kecil.
“Segala sesuatu harus di perjuangkan! Peluang itu, sekalipun ada pro dan kontra harus diperjuangkan. Baik sebelum pemilu, saat pemilu dan pasca pemilu,” serunya.
Sesi tanya jawab mewarnai Diskusi Online kedelapan Pewarna Indonesia yang berlangsung dua jam lebih ini. Pada bagian akhi, setiap narasumber diberi kesempatan oleh moderator untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. (***)

Related Posts: