Reformatanews.com - DOORSTOP PAGUYUBAN MEDIA ONLINE (PAMEO) HARI NASIONAL UMKM TAHUN 2020, DENGAN
TOPIK “MENAKAR KEKUATAN UMKM ANTISIPASI RESESI GLOBAL PANDEMI COVID-19“ "DOORSTOP PAMEO (PAGUYUBAN MEDIA ONLINE) HARI NASIONAL UMKM : PERLU KOLABORASI
UMKM DAN BUM DESA"
Paguyuban Media Online (PAMEO) adakan DOORSTOP (Dialog Online & Orientasi Topik Pilihan)
Paguyuban Media Online (PAMEO), dalam rangka memperingati Hari Nasional UMKM tahun 2020
(diperingati setiap 12 Agustus), dan juga semangat Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-75
tahun, dengan mengangkat topik “Menakar Kekuatan UMKM Antisipasi Resesi Global Pandemi
Covid-19”. DOORSTOP PAMEO diadakan pada Kamis 20 Agustus 2020, dengan menggunakan aplikasi
Zoom, dihadiri pembicara utama Menteri Koperasi dan UKM RI, dalam hal ini diwakili Deputi
Restrukturisasi Usaha Ir. Eddy Satriya, MA, Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE Indonesia
Iim Rusyamsi, Wakil Sekjen Dewan UKM Indonesia Suci Taryana, pelaku UMKM Soleman R.
Matippanna, Pendiri dan CEO Desapedia.id Iwan S. Soelasno, dan mewakili generasi milenial pelaku
usaha Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif & Digital DPP GAMKI James Leonard. DOORSTOP didukung
oleh Perkumpulan Multimedia Transformasi Indonesia (MATRA ID), DPP GAMKI, Desapedia.id, serta
didukung fasilitas tempat dan internet oleh Hotel Grand Picasso Jakarta Pusat, untuk memandu
jalannya DOORSTOP.
Deputi Restrukturisasi Usaha KUKM Eddy Satriya mengemukakan “Kita terkontraksi kemarin minus
5,32 kita lihat rencana reaktivasi yang sudah dilakukan pemerintah, saya pikir cukup berjalan artinya
orang sudah tidak psbb sama sekali, ekonomi sudah mulai bergerak ya, artinya tidak semua yang
upaya yang dilakukan pemerintah harus menunggu, sehingga dari masyarakat juga sudah jalan dan
bergerak bisnis perlahan-lahan, ke darah kita juga sudah lihat beberapa hal ekonomi bergerak, ya
Hotel sudah mulai penyerapan, dari pemerintah sudah banyak juga ada pesawat-pesawat di samping
hari libur untuk kita lihat juga banyak pemerintah mengadakan acara di sela-sela weekend. Kondisi
global menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Aktivitas
perekonomian global terganggu akibat Covid 19 dan menyebabkan proyeksi pertumbuhan global
jatuh pada tahun 2020. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan sangat lambat
dan dampak ekonomi ini diperkirakan akan bertahan lama karena adanya ketidakpastian kondisi
kapan Pandemi Covid 19 akan berakhir” tutur Eddy.
Eddy menyampaikan bahwa pemerintah telah mempunyai beberapa program untuk mengantisipasi
resesi pandemi Covid-19, khususnya bagi UMKM. “Kalau untuk nasional, untuk UMKM sendiri
langkah pertama, pemerintah melihat perkembangan pemulihan ekonomi nasional yang berjalan,
katakanlah juga termasuk Bansos, ya itu masih belum bisa membantu maksimal UMKM”. Namun
demikian, lanjut Eddy, pemerintah dalam waktu dekat akan segera memberikan bantuan hibah
kepada UMKM, khususnya yang mikro, yakni hibah sebesar 2,4 juta per UMKM.
“Minggu depan digulirkan untuk 12 juta ya mikro khususnya ini, itu diberikan hibah 2,4 juta, nah ini
khusus untuk UMKM yang unbankable, seperti pedagang bakso, pedagang gorengan, dagang apa
yang di pinggir-pinggir, rumah makan rumahan seperti itu soto yang kecil-kecilan, ya cilok begitu
kurang lebih ya, ini dibantu dengan hibah, dengan catatan asal dia itu tidak sedang memanfaatkan
kredit ataupun fasilitas perbankan, atau dia sama sekali belum pernah punya rekening, kira-kira
begitu, jadi sekaligus kita tingkatkan, mereka nanti diberikan langsung bukunya, jadi mereka bisa
memanfaatkan dana itu untuk tambahan modal, insya Allah sudah bisa membantu menghidupkan
usahanya lagi, akan memulai usaha lagi, begitu ya ini langkah utama yang ketika salah satu yang di
samping langkah-langkah tadi itu tambahan” jelas Eddy.
“Intinya pemerintah Bagaimana memberikan hibah untuk UMKM bisa bergerak, dan itu tidak
pinjaman ya, bantuan Presiden untuk usaha mikro itu salah satu yang utama di luar yang sudah
dijalankan tadi, Insya Allah Senin besok itu akan diresmikan oleh Presiden, kalau untuk UMKM
sendiri, kita diseluruh Kementerian, anggaran belanja pemerintah yang sekarang tersisa sekitar 300
triliun itu bisa diserap oleh UMKM ya itu, dan juga produk produk UMKM semua diharapkan bisa di
beli, jadi Sudah cukup apa langkah-langkah maksimal yang kita bisa lakukan, beberapa peraturan
sedang disiapkan ya, ini harapannya nanti kalau sudah beres semua, bisa membantu kita terhindar
dari resesi atau pandemi” tambah Eddy.
Kementerian Koperasi dan UMKM telah menyusun program UMKM Bangkit, yakni PaDI UMKM, LKPP
Bela Pengadaan, dan Laman UKM, diharapkan mampu mendorong transaksi belanja Pemerintah
maupun BUMN, khususnya kepada UMKM yang didorong dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia (Gernas BBI).
Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE Indonesia (PGO) Iim Rusyamsi, meresponi paparan
Deputi Restrukturisasi Usaha KUKM, menyampaikan rekomendasi agar efektifitas untuk UMKM
dapat diperhatikan, yakni : Pendampingan dan pelatihan bagi UMKM untuk berjualan online dan
memanfaatkan teknologi Kurang dari 15 % UMKM yang sudah berjualan online, Subsidi secara
langsung kepada UMKM yang belum bankable selama 9-12 bulan Masih banyak UMKM yang belum
terjangkau program pemerintah sebelumnya, Pemerintah dan BUMN menyerap produk UMKM
Mendorong BUMN menjalin kerjasama bisnis dengan UMKM terdampak. Melibatkan UMKM untuk
Global Supply Chain, Manajemen Pengawasan dan Database Penerima Bantuan Adanya database
UMKM terdampak yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Lakukan validasi dan survey langsung.
Membentuk Satgas pengawasan, dan Pemberian dana untuk upah karyawan Agar mengurangi PHK
dan menjamin lapangan kerja tetap tercipta, tegas Iim.
Iwan Soelasno, aktivis pedesaan, pendiri dan sekaligus CEO portal berita Desa, desapedia.id
mengatakan, Presiden Jokowi akan membagikan Bantuan Presiden (Banpres) kepada 9,1 juta
pengusaha UMKM senilai Rp. 2,4 juta per UMKM. “Tentu saja ini angin segar, namun ada 3 hal yang
harus diperhatikan, yakni resesi ekonomi yang melanda di hampir semua negara di dunia, ancaman
ini tidak tidak boleh disepelekan indonesia, PHK dan daya beli masyarakat bawah turun, masyarakat
atas hati-hati dalam spending, pengangguran, kemiskinan, lalu ada 74.953 desa yang memiliki
UMKM desa, namun menghadapi berbagai kendala dan tantangan, infrastrktur, akses teknologi,
birokratisasi desa, keterbatasan sumber daya, selain itu juga dana desa 2021 untuk pemulihan
ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas ekonomi desa kuat, negara kuat” jelas Iwan.
Untuk itu Iwan merekomendasikan, agar UMKM Desa memanfaatkan BUMDes untuk memperluas
pasar, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk besar. Pemerintah desa dapat merangkul
pelaku UMKM Desa dan BUMDes, untuk berkolaborasi mengggenjot ekonomi warga desa.
“Penganggaran penambahan modal dapat diambil dari dana desa yang bersumber dari APBN. Surat
Edaran Mendes PDTT No 15/2020 tentang PKTD dan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes,
dapat menjadi pintu masuk UMKM Desa untuk kembangkan ekonomi kreatif. Sehingga UMKM Desa
yang bergerak melalui BUMDes dalam kembangkan ekonomi kreatif akan mempunyai peran
strategis dalam menghadapi ancaman resesi. Misalnya, sektor desa wisata yang dikelola oleh
BUMDes dapat membantu pengembangan dan penjualan dari sektor UMKM Desa” terang Iwan lebih
lanjut.
Sementara Soleman R. Matippanna, selaku pelaku UMKM, menyampaikan beberapa catatan
berbicara perekonomian saat ini. Indonesia saat minus 5 persen, menurutnya, ini situasi krisis yang
cukup telak dalam situasi pandemi Covid-19 ini.
“Ini perlu disadari bahwa sebenarnya UMKM itu berhubungan dengan ekonomi secara mikro, jadi
tidak memikirkan berkorelasi dengan secara makro maupun secara global perekonomian sekarang.
Hal yang paling bersentuhan itu adalah daya beli masyarakat, yang sekarang ini adalah bisa dibilang
sangat turun, atau sangat drastis mengalami penurunan. Sehingga dengan daya penurunan
masyarakat ini, pelaku UMKM itu sangat banyak mengalami kesulitan. Baik itu dalam hal supply,
dalam hal store, dalam hal demand, dalam ini pelanggan itu” ujar Soleman.
Soleman menyampaikan harapannya, “Tentu kondisi sekarang ini memang dalam kondisi susah dan
sulit tapi tetap berusaha semaksimal mungkin karena pelaku UMKM adalah pelaku sektor usaha
yang paling besar, penyumbang tenaga kerja bahkan penyumbang pajak yang paling besar,
sehingga majunya bangsa ini tergantung para pelaku usaha UMKM ini. Untuk itu harapan saya
pelaku pelaku UMKM, tidak berkecil hati dalam kondisi ini, tetap selalu kreatif, dan tetap punya daya
juang, tetap berusaha semoga pemerintah melakukan monitoring sehingga bantuan itu tepat
sasaran kepada yang menerima,” harap Soleman.
Pandangan Wakil Sekjen Dewan UKM Indonesia Suci Taryana, saat ini kondisi sangat dasyat. Karena
ini lebih jauh lebih hebat dibanding era krisis tahun 1998. Bahwa situasi bukan berarti baik baik saja,
karena bukan saja nasional, tapi ini sudah global, mau lari kemana.
“Dengan kondisi seperti ini nasional juga krisis, global juga krisis, mau tidak mau ini kembali kita
nyatakan di era kemerdekaan ini, supaya kita menyatukan kembali visi-misi bangsa Indonesia ini,
dengan dukungan kuat kepada produk-produk kita Indonesia,” jelas Taryana.
Taryana menyampaikan 4 hal dalam kondisi pandemi saat ini. “Pertama, anggota Dewan UKM
Indonesia mengalami kesulitan bahan baku, contoh krisis waktu masalah gula rafinasi, padahal ada
UKM banyak tergantung pada gula rafinasi. Kami sudah konsolidasi untuk bersama-bersama
mengatasi hal ini, tapi kita juga mengalami kesulitan. Pada saat ini dalam situasi pandemi bahan
baku pun mengalami tersendat, tapi juga agak lebih mahal, itu dari segi produksi. Kedua, permintaan
pasar anjlok. Dari dua masalah itu saja kita sudah terganggu cashflow kita. Belum lagi bicara akses
pemodal UMKM itu sudah sangat susah”.
“Kita ingin ada satu center of crisis information seperti apa, sehingga UMKM bisa arahkan lebih
baik, Pameo bisa menjadi center of crisis information tersebut” ujar Taryana.
Mewakili komunitas milenial, pelaku usaha yang juga Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif & Digital
DPP GAMKI, James Leonard, berpendapat “Buat saya masalah utama di UMKM itu disaat pandemi
ini adalah pendapatan. Kemudian akan terjadi kegagalan investasi karena sebelum menyatakan
usaha kita perlu modal. Pada akhirnya banyak orang akan kehilangan pekerjaan, entah itu karyawan
atau pemilik usahanya itu sendiri,” ujar James.
James menyampaikan beberapa pertimbangan, pertama strategi bertahan. Seberapa jauh modal
yang ada untuk memiliki sesuatu. Intinya, memotong biaya produksi tanpa mem-PHK karyawan.
Kedua, strategi menyerang. Menyerang itu strategi yang baik, ekonomi bisa berkembang kalau fokus
menggarap pasarnya sendiri. Contoh usaha UMKM di tingkat kota, itu mulai menggantikan peran
UMKM ditingkat nasional. Ini yang dapat terlihat. Banyak ini terjadi, dan ini baik dilakukan. Ada
perubahan dalam bisnis usahanya. Bukan banting setir namun mencoba usaha yang lain, ujar James.
Sementara itu Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat, dalam sambutan menyampaikan, kondisi
krisis 1998 berbeda dengan krisis ekonomi imbas Covid-19 yang saat ini terjadi. Di tengah kasus
Covid-19 yang masih mengalami peningkatan, saat ini sebagian besar pelaku UMKM aktivitas
ekonomi mengalami pelumpuhan. Pengelolaan anggaran BUMN harus melibatkan UMKM sehingga
perekonomian Indonesia tidak hanya bergerak secara makro tetapi juga menyentuh sektor riil.
Menurut
Sahat, ada jutaan UMKM yang menghentikan operasinya akibat terdampak corona.
Stimulus untuk UMKM harus terserap secara optimal dengan mempermudah proses dan
meringankan persyaratan bagi para penerima stimulus. Dengan begitu, secara perlahan mampu
memutar kembali roda ekonomi para pelaku UMKM. UMKM membutuhkan bantuan permodalan
sehingga dapat menjalankan kembali usahanya. Kita sangat mendukung stimulus UMKM dari
pemerintah. Semoga stimulus ini bisa segera diakses oleh rakyat yang membutuhkan, ungkapnya. (*)
Related Posts: