Sambutan Ketum PGI pada Resepsi Interfaith PBNU bersama Imam Besar Al-Azhar, Mesir


REFORMATANEWS.COM, Jakarta -Dengan penuh sukacita saya menyambut kehadiran Imam Besar Al-Azhar Mesir, Yang Mulia Prof Dr Sheikh Ahmed el-Tayyeb, di Indonesia. Kunjungan Yang Mulia sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami, bukan saja umat muslim di Indonesia, tetapi juga bagi kami gereja-gereja di Indonesia.

Di tengah dunia yang makin tercabik-cabik oleh ragam konflik dan peperangan dan oleh peradaban yang makin mengedepankan kuasa dan harta, sebagai buah dari budaya kerakusan, acapkali perdamaian dan kemanusiaan sering tinggal menjadi slogan, karena ternyata berbagai tatanan ekonomi dan politik global terbukti tidak mampu mengatasi berbagai kontestasi dalam berbagai lapangan hidup. Mereka yang lemah, miskin dan tak mampu bersuara, utamanya perempuan dan anak-anak, dari waktu ke waktu semakin terpinggirkan.

Agama-agama yang sejatinya hadir untuk memanusiakan manusia ternyata juga sering bias oleh kepentingan sesaat, bahkan acap terjebak menjadi kendaraan bagi kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Akibatnya peran transformatif agama-agama yang menyejarah itu sering tinggal menjadi retorika karena hanya mengedepankan simbol-simbol agama dan kehilangan nilai-nilai substantifnya.

Di tengah kecenderungan sedemikian, dunia sangat tertolong dengan komunike bersama Imam Besar Al-Azhar, Yang Mulia Prof Dr Sheikh Ahmed el-Tayyeb, dan Bapa Suci, Sri Paus Fransiskus, tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama. 

Komunike yang dikenal dengan Dokumen Abu Dhabi ini menukik pada substansi hidup bersama sebagai umat manusia, yakni persaudaraan kemanusiaan, yang melewati batas-batas agama, suku bangsa, ras dan pilihan politik. Dan karenanya sangat relevan dengan masyarakat dunia saat ini.

Pernyataan bersama Yang Mulia Imam Besar mestinya telah menohok masyarakat dunia, yang punya kecenderungan beragama secara artifisial. Segala simbol-simbol agama dikedepankan, tetapi substansi hidup beragama malah diabaikan, yakni persaudaraan kemanusiaan. 

Yang Mulia Imam Besar telah memotivasi kita semua untuk lebih mengedepankan perdamaian dunia dan hidup bersama, dan ini tentu akan  menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat majemuk seperti kami, Indonesia, yang sangat beragam baik dari segi bahasa, suku bangsa dan agama. 

Sekalipun masyarakat kami sangat beragam, kami terus menerus membangun hidup bersama atas dasar kemanusiaan dan persaudaraan di tengah keragaman yang ada. Dalam hal ini kami beruntung oleh dua hal: pertama, sebagai bangsa, kami berdasar pada ideologi Pancasila, yang merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa ini, yang diikat oleh semangat Bhinneka Tungal Ika: meski berbeda-beda tetapi tetap satu adanya. 

Dan kedua, kami beruntung memiliki saudara-saudara Muslim, sebagai penduduk terbesar di Indonesia, yang mengedepankan Islam sebagai “Rahmatan lil Alamin”, yang dalam syiar keagamaannya, selalu bergandengan tangan dengan agama-agama lain. Tidaklah berlebihan bila saya katakan, Islam Indonesia yang adaptif dengan perubahan jaman, koeksistensi dalam keberagaman dan menjunjung HAM dan demokrasi bisa menjadi sumbangan bagi peradaban dunia kini dan di masa depan.

Dengan semangat seperti itu, melalui dialog dan kerjasama antar agama kami bersama-sama mengembangkan kehidupan beragama yang menukik kepada nilai-nilai substansial dari agama masing-masing dan tidak terjebak pada simbol-simbol maupun formalisme beragama. Kami senantiasa mengajak umat untuk beragama secara substansial agar mudah mempertemukan para penganut agama dari agama apa pun, karena pada hakekatnya setiap agama ada dan hadir untuk mewartakan nilai-nilai yang kurang lebih sama yakni persaudaraan, perdamaian dan hidup bersama dengan rukun.

Bagi kami di Indonesia, ungkapan Dokumen Abu Dhabi yang menyebutkan “Tuhan tidak perlu dibela”, sudah sangat lama tertanam dalam sanubari kami, karena sekitar 25 tahun lalu, Presiden keempat Indonesia, dan juga mantan Ketua Umum PBNU, Abdurrachman Wahid atau Gus Dur pernah mengungkapkan, bahwa Tuhan itu tidak perlu dibela, karena Tuhan itu serba maha. Ganti membela agama dan Tuhan, selayaknyalah kita semua membela yang lemah dan tersingkirkan, karena dengan merekalah Tuhan mempersonifikasikan diriNya (Matius 25:40).

Semoga kehadiran Yang Mulia di Indonesia, dan ditambah lagi dengan rencana kehadiran Bapa Suci, Sri Paus September yang akan datang, semakin memperkokoh komitmen kami, masyarakat dan bangsa Indonesia, untuk ikut membangun peradaban dunia yang damai dan menata hidup bersama yang lebih adil dan rukun.

Related Posts:

Pdt. Penrad Siagian, Anggota DPD RI SUMUT, Minta Polisi Ungkap Kematian Sadis Wartawan Sempurna Pasaribu





REFORMATANEWS.COM 
Jakarta -  Kematian sadis akibat
Kasus kebakaran yang menghanguskan warung kopi dan kios kelontong milik wartawan media Tribrata TV bernama Sempurna Pasaribu menarik perhatian banyak pihak.

Akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara pada Kamis, 27 Juni 2024, sekitar pukul 03.40 WIB itu menghilangkan 4(empat) nyawa.
Mereka di antaranya, Sempurna Pasaribu (40), istrinya Eprida Br Ginting (48), anaknya SIP (12), dan cucunya bernama LS (3).

Menanggapi itu, Anggota DPD RI Terpilih dari Sumatra Utara Pdt Penrad Siagian menegaskan bahwa kejadian itu merupakan pelanggaran HAM Berat, mengingat Polda Sumut sudah menetapkan tersangka.

"Artinya ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh para tersangka," kata Penrad Siagian dalam keterangan pada Siaran Radio Pelita Kasih 96.3 FM, 8 Juli 2024.

Dia menyebut, jika benar pembakaran tersebut terkait dengan pemberitaan yang ditulis oleh Sempurna Pasaribu, maka dalam hal ini ada upaya pembungkaman.

"Bahkan hilangnya nyawa seorang jurnalis yang sedang berusaha menguak kejahatan terstruktur di wilayah Hukum Kabupaten Karo. Pembakaran rumah dan kios ini adalah kekejian, karena ada 2 orang berusia anak, bahkan salah satunya balita," ujarnya.

Senator terpilih ini menegaskan, kejadian ini adalah sebuah kejadian yang mengganggu nilai kemanusiaan bersama.

Oleh sebab itu, Penrad Siagian melalui Rumah Gerakan mengingatkan bahwa tidak seorang dapat mengabaikan kejadian tersebut.

Meski mengapresiasi Polda Sumut dan Polres Kabupaten Karo yang telah menetapkan tersangka atas pembakaran rumah dan kios milik Sempurna Pasaribu tersebut, ia turut meminta agar penegak hukum mengusut lebih dalam kasus ini.

"Meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini sesuai perlindungan terhadap Jurnalis yang diatur UU No.40 tahun 1999 tentang PERS dan memberikan rasa keadilan kepada keluarga secara khusus dan masyarakat Sumut secara umum," tuturnya.

Selain itu, ia meminta polisi segera membentuk tim investigasi hingga kasus ini dapat diusut sampai ke akarnya.

"Dan apabila terdapat pihak yang merupakan aparatur negara yang terlibat harus dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku," ujar Penrad.

Lebih lanjut, dia meminta aparat penegak hukum di Kabupaten Karo dan Sumut pada umumnya untuk memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus narkoba dan perjudian.

"Untuk konteks Kabupaten Karo, kedua hal tersebut harus segera di bersihkan apalagi jika terbukti bahwa tersangka pembakaran terkait dengan pemberitaan yang pernah ditulis oleh Sempurna Pasaribu," katanya.

"Maka, siaga 1 untuk Kabupaten Karo agar segera membersihkan peredaran narkoba dan praktik judi karena dianggap sebagai pemicu terjadinya kematian Sempurna Pasaribu dan keluarganya," sambungnya.

Pada akhirnya, sambungnya, setiap kejahatan kemanusiaan yang terjadi harus diusut tuntas dan menemukan akar masalah.

Hal itu persis seperti yang disampaikan oleh Polda Sumut dalam konferensi persnya pada hari Senin, 8 Juli 2024 kemarin, agar tidak ada lagi korban, terutama pada mereka yang berani untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya ada.

"Jangan ada lagi Udin di Sumatra Utara, karena dunia pers kita pernah sangat tercoreng dan berduka atas kematian Udin di tahun 1996 karena pemberitaannya mengenai bobroknya pemerintahan di Kabupaten Bantul saat itu," tegas Pdt Penrad Siagian.

Dalam siaran Fenomena sosial di RPK 96.3 FM St. Herbert Aritonang SH.  S.sos menatakan "Jika ada oknum aparatur negara dalam kasus ini harus ditindak tegas, berikan hukuman mati biar kapok, saya siap menjadi pengacara keluarga Sempurna" tegasnya.

Para pendengar RPK 96.3 siap menggalang dana bila diperlukan untuk mengawal kasus ini, demikian komentar pendengar setia atau Sahabat RPK 96.3 FM.


Related Posts:

Benny Susetyo : Perlu pendekatan Holistik dan pendidikan karakter sejak dini sesuai dengan nilai Pancasila dalam upaya pemberantasan Judi Online dan ketergantungan terhadap Pinjaman Online

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemudahan akses terhadap layanan pinjaman online dan judi online. Namun, kemudahan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan baru. Banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik pinjaman online dengan bunga yang mencekik, serta meningkatnya kasus kecanduan judi online yang merusak nilai-nilai kehidupan sosial Karenanya Pada tanggal 8 Juli 2024, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA) menyelenggarakan sebuah acara bertajuk "Obrolan Berisi" dengan tema "Peran Pemerintah dalam Menyikapi Pinjaman Online dan Judi Online". Acara ini diadakan di Jakarta dan dihadiri oleh 50 anggota PEWARNA.  pembicara  dalam acara ini antara lain adalah  Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo dan Kepala Biro Anak Anak dan Remaja PGI Pendeta Rosiana Utomo.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pinjaman online dan judi online telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Pinjaman online yang awalnya dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dana cepat, sering kali berakhir dengan tumpukan utang yang sulit dilunasi karena bunga yang sangat tinggi. Sementara itu, judi online telah berkembang menjadi industri yang kompleks dengan akses yang mudah melalui perangkat digital, sehingga menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan usia.Dampak negatif dari kedua fenomena ini sangat signifikan. Banyak keluarga yang hancur karena terlilit utang pinjaman online, sementara kecanduan judi online telah menyebabkan masalah sosial yang serius, termasuk keretakan rumah tangga, peningkatan angka kriminalitas, dan masalah kesehatan mental. Dengan latar belakang tersebut, PEWARNA merasa perlu untuk mengadakan diskusi mendalam yang melibatkan berbagai pihak guna mencari solusi yang efektif. Acara “Obrolan Berisi” diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan langkah konkret bagi pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini.

Antonius Benny Susetyo dalam Paparannya menyatakan bahwa praktik judi telah lama ada di Indonesia. Namun, dengan adanya judi online, masalah ini berkembang menjadi lebih kompleks karena melibatkan sistem yang terintegrasi dan sulit dikendalikan. “Judi adalah hal yang sudah lama terjadi di Indonesia. Namun ketika terjadi judi online, hal ini berarti sudah ada sistem yang komprehensif dalam kegiatan ini yang tanpa sadar merusak nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut Venny menjelaskan bahwa kehadiran judi online telah menyusup ke berbagai lapisan masyarakat dan berpotensi merusak nilai-nilai moral serta integritas keluarga. Judi online menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan yang sebelumnya tidak ada dalam praktik judi konvensional. Melalui perangkat digital, siapa saja dapat dengan mudah terlibat dalam aktivitas judi tanpa harus keluar rumah. Ini membuat judi online lebih berbahaya karena sifatnya yang tersembunyi dan dapat diakses kapan saja.Beliau menekankan pentingnya pendidikan karakter yang dimulai dari lingkup paling kecil, yaitu keluarga, hingga skala nasional. Pendidikan karakter diharapkan dapat menjadi benteng yang kuat untuk mencegah terjerumusnya masyarakat dalam praktik judi online. “Pendidikan karakter harus dimulai dari keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral anak-anak mereka. Di sisi lain, sekolah dan lembaga pendidikan juga harus berperan aktif dalam mengajarkan nilai-nilai etika dan moral kepada siswa,” ujar Benny.

Selain pendidikan karakter, diperlukan juga perlindungan hukum dan tata kelola yang efektif untuk mencegah dan memberantas judi online. Pemerintah, menurut beliau, harus turun tangan dengan serius dalam upaya pemberantasan ini melalui berbagai pendekatan, mulai dari edukasi hingga tindakan hukum yang tegas. “Pemerintah perlu turun dalam upaya pemberantasan dengan pencegahan melalui pendidikan karakter hingga upaya pemusnahan sistem dan pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran setan ini,” tambahnya.

Selanjutnya Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tegas. Selama ini, banyak situs judi online yang berhasil beroperasi karena lemahnya penegakan hukum. Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan internet dan lembaga keuangan, untuk memutus jalur akses dan aliran dana yang mendukung operasi situs judi online.

Lebih lanjut terkait pinjaman online Benny  menekankan  bahwa meskipun pinjaman online menawarkan kemudahan akses dan proses yang cepat, namun banyak masyarakat yang akhirnya terjebak dalam ketergantungan yang merugikan.
Pinjaman online sering kali digunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak mendesak, sehingga menimbulkan beban finansial yang berat bagi peminjam. Benny menyoroti bahwa perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa transaksi pinjaman online memiliki asas manfaat yang jelas, bukan semata-mata untuk kebutuhan konsumtif. “Dalam pinjaman online, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa transaksi tersebut memiliki asas manfaat, bukan untuk kegiatan konsumtif semata,” ujarnya.Menurut data yang disampaikan, banyak kasus di mana masyarakat terjerat utang pinjaman online karena kurangnya pemahaman mengenai risiko dan biaya yang terkait. Bunga yang tinggi dan biaya tersembunyi sering kali membuat jumlah utang meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Akibatnya, banyak peminjam yang kesulitan untuk melunasi utang mereka dan terjebak dalam siklus utang yang berkelanjutan.Pemerintah diharapkan dapat bertindak tegas untuk mencegah masyarakat dari keterjebakan dalam lingkaran utang pinjaman online. Langkah yang bisa diambil antara lain adalah dengan memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik, serta mengatur dan mengawasi penyedia layanan pinjaman online agar beroperasi secara adil dan transparan.Dalam konteks ini, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang ketat mengenai batas bunga dan biaya yang dapat dikenakan oleh penyedia layanan pinjaman online. Selain itu, mekanisme pengawasan harus diperkuat untuk memastikan bahwa penyedia layanan mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melakukan praktik yang merugikan konsumen. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan fintech untuk menyediakan alternatif pinjaman yang lebih terjangkau dan adil bagi masyarakat.

Benny Menutup paparanya dengan menyatakan bahwa menekankan bahwa masalah judi online dan pinjaman online tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi memerlukan kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak termasuk keluarga, komunitas, gereja, dan lembaga pendidikan. "Upaya memberantas judi online dan mencegah keterjebakan dalam pinjaman online harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan dan pengawasan kepada anak-anak dan remaja," tegasnya.

Acara yang dihadiri oleh para anggota Perwana ini juga dihadiri oleh kepala biro Pemuda dan Remaja PGI Pendeta Rosiana Utomo yang menekankan bahwa peran gereja dan komunitas keagamaan dalam memberikan edukasi dan dukungan moral kepada masyarakat. Gereja dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari bimbingan dan solusi atas masalah yang mereka hadapi, termasuk masalah finansial dan kecanduan. “Gereja dan komunitas keagamaan harus aktif dalam memberikan edukasi mengenai bahaya judi online dan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab, serta menawarkan solusi dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan,”
Acara yang ditutup pada Pukul 15.00 sore ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan langkah konkret bagi pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat dalam menyikapi masalah pinjaman online dan judi online yang semakin mengkhawatirkan.

Related Posts: