Nadiem Makarim Ciptakan Program Merdeka Belajar

Ilustrasi Guru dan Murid Merdeka Belajae
REFORMATANEWS. Jakarta - Carut marut sistim pendidikan Indonesia selama ini yang membebani semua pihak, mulai dari guru, siswa/i, orang tua murid yang tertekan memberikan anaknya kursus tambahan, bimbingan belajar yang harganya selangit hingga siswa/i yang orang tuanya tidak mampu akan tersingkir. Semua ini bertujuan agar anaknya mendapat nilai rata-rata 9-10. Sistim ini  akan segera berakhir game is over. Mendikbud Nadiem Makarim Akan Mengganti USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) Menjadi US (Ujian Sekolah) saja dan UN (Ujian Nasional) Dengan Sistim Kompetensi Minim dan Survei Karakter.

Mendikbud Nadiem Makarim membuat terobosan baru untuk mengatasi kualitas sumber daya manusia (SDM). Nadiem menginisiasikan Program "Merdeka Belajar' Menurutnya, Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir.

Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu.
Empat pokok kebijakan pendidikan dalam Program "Merdeka Belajar" adalah : Pertama, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Kedua, Ujian Nasional, Ketiga, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Keempat sistim zonasi PPDB.

Dalam acara temu media Senin (23/12/2019) di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Nadiem mengatakan, pada 2020 USBN akan diganti dengan ujian sekolah (US) saja dan penentuan kelulusan ada di tangan sekolah. Tidak hanya berganti nama, namun ada perbedaan signifikasi pada bagaimana cara sekolah menguji dan menentukan kelulusan siswanya. Ujian tidak lagi wajib dengan soal-soal pilihan ganda. Guru bebas menggunakan varian model penilaian, mulai dari proyek akhir tahun, penilaian esai, karya tulis, atau portofolio lainnya.
Nadiem juga tidak memaksa guru menggunakan metode yang baru. "Ini bukan pemaksaan, kalau belum siap tidak apa-apa. Intinya di 2020 tidak ada lagi menggunakan standar dinas pendidikan atau standar ujian pilihan ganda. Ini kebijakan yang mendukung kemerdekaan bagi yang menginginkan perubahan, " terang Nadiem.

Lebih lanjut Nadiem menjelaskan, Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tentang Ujian Nasional harusnya bersifat mengevaluasi sistim. Bukan mengevaluasi prestasi siswa/siswi seperti yang selama ini terjadi dan akan mengganti UN dengan sistim Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada tahun 2021, sedangkan USBN akan diganti pada tahun 2020 dengan Ujian Sekolah (US) saja tanpa embel-embel bersatandar nasional. RPP tidak lagi berlembar-lembar sebagaimana biasanya dan akan diringkas menjadi satu lembar saja. Ia ingin memangkas administrasi yang selama ini membebani para guru. Sistim zonasi akan tetap diberlakukan, Hanya saja, ia akan menambah kuota jalur prestasi. Kuota yang semula terdiri dari 80 persen zonasi, 5 persen pindahan, dan 15 persen prestasi akan diubah menjadi zonasi 50 persen, afirmasi Kartu Indonesia Pintar 15 persen, perpindahan 5 persen, sisanya untuk prestasi 30 persen.


Vidio Terkait :


Related Posts:

Resmikan Implementasi B30 Hari Ini, Presiden Yakin Bisa Hemat Devisa Rp63 Triliun


REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo secara resmi memulai implementasi penerapan program biodiesel 30 persen atau B30. Acara peresmian dilangsungkan di SPBU Pertamina 31.128.02 di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, pada Senin, 23 Desember 2019.

Saat memberikan sambutan, Presiden menyebut bahwa dirinya memantau program implementasi B30 secara terus menerus dari hari ke hari. Ia pun menilai bahwa program pencampuran biodiesel dengan bahan bakar nabati ini tidak cukup berhenti di B30 saja.

"Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30, tapi saya sudah perintah lagi kepada Menteri dan Dirut Pertamina untuk masuk nanti tahun depan ke B40 dan awal 2021 juga masuk ke B50," kata Presiden.

Implementasi program B30 sejatinya dimulai awal tahun 2020, namun dipercepat menjadi akhir tahun 2019. Kepala Negara menjelaskan tiga alasan pemerintah terus melakukan percepatan implementasi program biodiesel ini.

Pertama, program tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk mencari sumber-sumber energi baru terbarukan. Menurutnya, Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang suatu saat pasti akan habis.

"Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Ini energi bersih," ungkapnya.

Kedua, ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM), termasuk solar di dalamnya, cukup tinggi. Sementara di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia.

"Dengan potensi sawit sebesar itu, kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus kita manfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional kita," jelasnya.

Presiden menegaskan bahwa usaha-usaha untuk mengurangi impor, khususnya solar, harus terus dilakukan dengan serius. Melalui penerapan program B30, Presiden yakin pemerintah bisa menghemat banyak devisa negara.

"Kalkulasinya juga kita konsisten menerapkan B30 ini yang akan dihemat devisa kurang lebih Rp63 triliun. Jumlah yang sangat besar sekali," ungkapnya.

Ketiga, penerapan B30 juga akan menciptakan permintaan domestik akan minyak sawit mentah (CPO) yang sangat besar. Menurut Presiden, implementasi B30 juga akan menimbulkan efek berganda terhadap 16,5 juta petani dan pekebun kelapa sawit.

"Ini artinya program B30 akan berdampak pada para pekebun kecil maupun menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit, serta para pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik kelapa sawit," paparnya.

Selain itu, dengan implementasi program biodiesel B30 hingga masuk ke B40, B50, dan B100 nantinya, Indonesia tidak akan mudah untuk ditekan oleh negara-negara lain. Seperti diketahui, ekspor CPO Indonesia kerap menghadapi tantangan berupa kampanye negatif, misalnya dari Uni Eropa.

"Terutama melalui kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara terhadap ekspor CPO kita karena kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar," tandasnya.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam siaran persnya menyatakan, Pertamina telah melakukan langkah cepat dengan melakukan uji coba penyaluran B30 sejak November 2019 di beberapa kota besar antara lain Palembang, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur hingga Sorong, Papua.

"Pertamina telah menyiapkan 28 TBBM (terminal bahan bakar minyak) sebagai titik simpul pencampuran B30, yang nantinya akan disalurkan ke seluruh  SPBU millik Pertamina di seluruh Indonesia. Masyarakat bisa menikmati B30 melalui produk biosolar dan Dexlite," ujar Nicke.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian peluncuran program B30 yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu, tampak hadir Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama.


Sumber :
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Related Posts:

KEMENHUB IMBAU WASPADAI PERUBAHAN CUACA SAAT LIBURAN NATARU 2019-2020


REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan kembali mengimbau seluruh stake holder penerbangan agar mewaspadai perubahan cuaca saat liburan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Senin, 23 Desember 2019 memperkirakan adanya potensi cuaca ekstrim dan hujan lebat pada periode libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di sejumlah wilayah di Indonesia. Antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Menurut BMKG, umumnya hujan akan terjadi dimulai menjelang siang hingga sore hari.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti mengatakan "Perubahan cuaca dan hujan lebat diprediksi akan terjadi selama momen Nataru 2019-2020. Kami berkomitmen akan intensif berkoordinasi dengan seluruh stake holder penerbangan dan menghimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca sekaligus mengambil langkah-langkah tepat untuk mengantisipasi dampak dari perubahan cuaca,” kata Polana di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2019.

Polana menyampaikan, perubahan cuaca ekstrim dan hujan lebat selama liburan Nataru 2019-2020 dapat menyebabkan penundaan jadwal penerbangan (delay) dan pengalihan ke bandara alternate (divert), Polana berharap agar para pengguna jasa transportasi udara dapat memaklumi jika adanya penundaan dan divert akibat perubahan cuaca. Kerja sama dengan seluruh stake holder akan terus dilanjutkan demi terwujudnya penerbangan yang selamat, aman, dan nyaman (Selamanya) ujar Polana di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2019.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, lanjut Polana, telah berupaya untuk menyiapkan penyelenggaraan angkutan udara yang aman dan nyaman selama liburan Natal dan Tahun Baru 2019-2020.

Selain pembentukan posko monitoring angkutan udara, juga telah dilakukan pula sejumlah pemantauan dan pemeriksaan keamanan, kesiapan fasilitas dan operator penerbangan di sejumlah bandara di Indonesia, termasuk pemeriksaan kesiapan personil yang bertugas selama Nataru 2019-2020.

“Kita akan terus maksimalkan pelayanan. Namun, terkait cuaca, tentu akan diambil langkah-langkah tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Saya berharap seluruh stake holder penerbangan dapat terus bekerja dengan tulus dan konsisten dalam melayani penumpang, khususnya selama liburan Natal dan Tahun Baru,” ujar Polana.


Siaran Pers ini diterima redaksi dari Pelaksana Tugas Kepala Bagian Kerjasama Internasional Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Related Posts:

Perayaan HUT Pelayanan Sinode GKRI di Indonesia ke 48 dan HUT Jemaat GKRI Mangga Besar ke-48 tahun

 Pembukaan Tirai Papan Nama Kantor Pusat Sinode GKRI, oleh Ketua Majelis Pusat Sinode GKRI, DR. Martin Harefa dan Gembala Sidang GKRI Mangga Besar, DR. Rohana Sutjiono, MACE, disaksikan oleh segenap pengurus Majelis Pertimbangan dan Pemimpin Jemaat Lokal GKRI
REFORMATANEWS.COM, Jakarta -  Pemasangan Papan Nama Kantor Pusat Majelis Sinode GKRI di Gereja GKRI Jemaat Mangga Besar, Jakarta, Pada  tanggal  12 Desember 2019 dan Pembukaan Tirai Papan Nama Kantor Pusat Sinode GKRI oleh Ketua Majelis Pusat Sinode GKRI, DR. Martin Harefa dan Gembala Sidang GKRI Mangga Besar, DR. Rohana Sutjiono, MACE, disaksikan oleh  Majelis Pertimbangan dan Pemimpin Jemaat Lokal GKRI, menjadi tanda atau simbol perayaan Perayaan HUT Pelayanan Sinode GKRI di Indonesia ke 48 dan HUT Jemaat GKRI Mangga Besar ke-48 tahun. Kata sambutan oleh Pdt. Soep Soegiardjo, MTh, selaku Ketua Majelis Pertimbangan MPS.

Dalam sambutannya, beliau menguraikan bagaimana selintas perjalanan panjang kelahiran Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia 48 tahun yang silam. Dan kini kita semua bersyukur bahwa dengan diselesaikannya renovasi gereja mula-mula sebagai Jemaat pertama GKRI yaitu Jemaat Mangga Besar maka berdiri dengan megahnya Kantor Pusat Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia di gedung ini. Beliau menegaskan bahwa Sinode GKRI merupakan lembaga gereja yang kokoh dan teruji panggilannya dan hal ini dibuktikan dengan 3 hal penting sebagai cirinya, yaitu: Pertama,   Adanya Sejarah Gereja. Sejak kelahiran GKRI 48 tahun yang silam, Sinode GKRI yang sejati dan yang mula-mula adalah Kantor Sinode yang beralamat di Jl. Mangga Besar XI No. 34, Jakarta Barat. Hal ini tertuang dalam Anggaran Dasar GKRI atau yang biasa disebut sebagai Tata Gereja GKRI dandisahkan pada Sidang Sinode.

 
Sambutan oleh Ketua PGLII, DR. Ronny Mandang, sebagai salah satu tokoh GKRI yang memimpin Jemaat GKRI Karmel, Jakarta.
Kedua,  Adanya SK Menteri Agama. Sinode GKRI sebagai wadah Jemaat-jemaat lokal telah disahkan oleh Menteri Agama dengan surat keputusan: SK  Dirjen Bimas Kristen No. 128 tahun 1988. Dalam Surat Keputusan ini juga ditegaskan bahwa domisili Majelis Pengurus Pusat Sinode GKRI adalah berkedudukan di Jl. Mangga Besar XI No. 34, Jakarta Barat. Hal ini berarti tidak ada Pengurus Sinode GKRI yang sejati dan yang mula-mula selain yang berkantor di alamat tersebut diatas. Hal ini mengingat adanya kantor yang layaknya seperti Sinode GKRI yang beralamat ditempat yang lain.

Ketiga,    Adanya Berita Negara Republik Indonesia. Bahwa Majelis Pusat Sinode GKRI yang diakui oleh Pemerintah Indonesia adalah yang berkantor hanya di Jl. Mangga Besar No. 34, Jakarta Barat. Dan Pemerintah Indonesia telah melilisnya dalam Buku Berita Negara RI tanggal 13/7-2018 No. 56.
Ketiga hal diatas sangat cukup untuk memberikan identitas akan organisasi GKRI yang sejati dan mula-mula, yang telah melayani begitu banyak Jemaat Lokal dan meneguhkannya sebagai bagian Tubuh Kristus yang hadir di Indonesia. Mari kita semua bersyukur akan kemurahan Tuhan Yesus yang menjaga GKRI tetap utuh dan sejati dalam panggilannya.

Pdt. DR. Martin Harefa dalam sambutannya pada Peresmian Papan Nama Kantor Sinode GKRI, mengingatkan kembali akan panggilan Tuhan kepada perintis GKRI, Boksu DR. SJ. Sutjiono, yaitu yang dirumuskan sebagai misi GKRI.
Pdt. DR. Martin Harefa dalam sambutannya pada Peresmian Papan Nama Kantor Sinode GKRI, mengingatkan kembali akan panggilan Tuhan kepada perintis GKRI, Boksu DR. SJ. Sutjiono, yaitu yang dirumuskan sebagai misi GKRI : Pertama  Gereja yang mengasihi (Yohanes 13: 34-35), Kedua, Gereja yang berdoa (Yakobus 5: 13-18). Ketiga, Gereja yang bersaksi (Kisah Para Rasul 1:8). Keempat, Gereja yang mengutus (Matius 28:18-20; Markus 16:15-18) Baiklah kita yang hadir disini dapat melanjutkan misi yang digariskan oleh Perintis GKRI sebagai gaya hidup gereja Tuhan di Jemaat Lokal.

Para Pendeta memuji Tuhan dalam berbagai bahasa daerah sebagai perwakilan suk-suku di Nusantara yang mengerjakan panggilan Kristus. Sambutan juga disampaikan  oleh Ketua PGLII, DR. Ronny Mandang, sebagai salah satu tokoh GKRI yang memimpin Jemaat GKRI Karmel, Jakarta. Sambutan berikutnya oleh Ketua Umum Sinode GKRI, DR. Martin Harefa.
 

Turut hadir Keluarga Perintis GKRI: Ibu Betsy Sutjiono bersama anak-anak, mantu dan para cucu. Pemotongan Kue HUT ke-48 dilakukan oleh : Perintis GKRI, diwakili ibu Betsy Sutjiono, Majelis Pusat Sinode, Pdt. Jimmy Kawilarang,  Gembala Sidang GKRI Mangga Besar, DR Rohana Sutjiono, MACE, Ketua Umum PGLII, DR. Ronny Mandang, serta seorang mewakili tokoh GKRI.

Siaran Pers ini disampaikan  oleh Nara Sumber kami Setiyadi Sudarmanto, Sekretaris-1 Sinode GKRI (2017-2021) pada awak media. (Ina).


Informasi lebih lanjut dapat membuka  http://www.gkri.id 



Related Posts: