Asrul Sani : KH. Hasyim Asy'ari, Gus Dur, dan Sumitro Djojohadikusumo Hilang Dari Kamus Online Kemendikbud

REFORMATANEWS.COM, - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam beberapa bulan terakhir, menyusul hilangnya nama KH Hasyim Asy'ari hilang dari draf Kamus Sejarah yang dibuat Kemendikbud.

Arsul menyebutkan, setidaknya ada 3 peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang menurutnya justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimata segmen umat Islam tertentu.

"Pertama, hilang atau tidak ada-nya frase agama dalam draf/rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN). Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah yang diprakarsai yang kemudian menjadi PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, soal hilangnya pendiri NU dan pahlawan nasional K.H. Hasyim Asy'ari dr buku atau kamus sejarah online yg diterbitkan dan dikelola oleh Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan-Kemendikbud," kata Arsul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Menurut Wakil Ketua Umum PPP ini, sejumlah kalangan Nahdhiyin, khususnya yang tergabung dalam Lingkaran Profesional Nahdhiyin (NU Circle) menyampaikan kepadanya bahwa ternyata bukan hanya nama K.H. Hasyim Asy'ari saja yang tidak muncul dalam kamus sejarah online Kemendikbud, ada sejumlah nama tokoh sentral lainnya yang tidak dimuat dalam kamus tersebut.

"Nama Gus Dur juga tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral yang dimuat tersendiri dalam peristiwa sejarah. Juga nama Jenderal Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto, juga tokoh Islam serta anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir," ungkapnya.

Terkait Gus Dur, anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, namanya dalam Kamus Sejarah tersebut tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada. Namanya hanya dimunculkan untuk melengkapi sejarah beberapa tokoh seperti ketika Kamus tersebut menerangkan tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Juga disebut untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro.

Menurut Arsul, yang mengherankan justru ada nama Abu Bakar Ba'asyir dalam deretan tokoh sejarah itu. Bahkan, sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan kepadanya selaku pimpinan MPR atas kemunculan sosok Abu Bakar Ba’asyir yang termuat di halaman 11.

"Mengapa nama mantan narapidana kasus terorisme yang menolak membuat pernyataan setia pada ideologi Pancasila ini justru muncul sebagai tokoh pada buku atau kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini," tukas Arsul.

Oleh karena itu, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP ini melihat bahwa keteledoran Kemendikbud semakin menambah beban pemerintahan Jokowi di tengah berbagai kecurigaan yang sudah muncul.

"Jajaran Kemendikbud alih-alih mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini masih dihembuskan kepada Presiden Jokowi oleh kalangan tertentu, tapi malah menambahnya," tandas Arsul.

Catatan : Berita ini sudah tayang di Okezone.com

Related Posts:

Sebagai Bentuk Keadilan, Ferdinand Minta Kapolri Tangkap Yahya Waloni

REFORMAATANEWS.COM, Jakarta - - Politisi Ferdinand Hutahaean meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tegas dalam menindak persoalan penistaan agama yang kerap terjadi di Indonesia.

Ferdinand menegaskan, selain Jozeph Paul Zhang, ustaz Yahya Waloni juga kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengarah pada penistaan agama.

Ini penting agar toleransi tetap terjaga dan perpecahan bangsa ini tidak terjadi

Yahya Waloni akhir-akhir ini juga menjadi sorotan karena ceramah-ceramahnya dinilai melecehkan ajaran Kristen.

"Maka perilaku-perilaku yang sama dengan yang dilakukan oleh Zhang, seperti Yahya Waloni mestinya polisi juga menangkap dan memproses hukum yang bersangkutan tanpa harus ada laporan," kata Ferdinand dihubungi Kureta, Minggu, 18 April 2021.

Dia menjelaskan, persoalan dugaan penistaan agama bukanlah delik aduan. Maka dari itu, tambahnya, polisi dapat melakukan penangkapan tanpa harus menunggu adanya laporan.

"Penistaan agama ini sebetulnya bukan delik aduan tapi delik umum sehingga tak perlu menunggu adanya laporan kepada kepolisian," ujarnya.

Lebih lanjut, Polri diminta untuk tidak membiarkan persoalan dan tak pandang bulu menindak siapa saja yang potensi memecah-belah persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat.

"Ini penting agar toleransi tetap terjaga dan perpecahan bangsa ini tidak terjadi. Kalau hal seperti itu dibiarkan maka yang lain akan tidak takut melakukan hal sama, menista agama lain. Maka saran saya ke Polri agar juga menindak siapapun pelaku-pelaku penistaan terhadap suku agama dan ras tanpa pandang bulu," tuturnya.

Kendati demikian, Ferdinand mengaku percaya bahwa Kapolri Listyo Sigit akan menepati janjinya untuk mengatasi persoalan intoleransi di Tanah Air.

"Saya percaya kepada Kapolri Sigit yang akan menepati semua yang disampaikannya sebagai program kerja dalam fit and proper test di DPR, yang salah satunya adalah mengatasi persoalan intoleransi," kata dia.

"Maka orang-orang seperti Zhang dan Yahya Waloni pasti akan dikejar dan diproses hukum sebagai bentuk keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara," ucap Ferdinand menambahkan.

Sekadar informasi, Jozeph Paul Zhang mengadakan sayembara. Dia menantang orang-orang untuk melaporkannya ke polisi karena penistaan agama dengan mengaku sebagai nabi ke-26.

Sementara, beberapa waktu lalu Ustaz Yahya Waloni kembali viral di media sosial. Kali ini dia mengaku yang tidak mau pakai kursi gereja saat tengah memberikan tausiyah di sebuah tayangan YouTube Zhinyal Islam.

Dalam youtube yang diberi judul pesan penting ustaz Yahya Waloni jelang Ramadhan 2021 itu tidak dijelaskan alasan kursi yang diduduki Yahya disebut kursi gereja.

Pada video tepatnya di menit 25:26 itu Yahya meminta kepada panitia untuk mengganti kursi gereja ke kursi Islam.

"Eh, supaya cepat saya ceramah, begini. Ini meja ini, kayu jati meja ini. Angkat ini, kursi gereja ini. Ganti kursi Islam," kata Yahya Waloni dikutip Kureta dari video tersebut, Minggu, 18 April 2021.

Berita ini sudah ditayangkan di https:www.kureta.id

Related Posts:

I Gst Ayu Diah Werdhi Srikandi :"Menyakitkan dan jujur kami kecewa sekali"

REFORMATANEWS.COM, Denpasar -Terkait video viral Desak Made Darmayanti DR I.Gst Ayu Diah Werdhi Srikandi W.S, SE, MM wakil Ketua DPD PDI Perjuangan sekaligus wakil Ketua Komisi 3 DPRD Prov Bali angkat bicara atas kekecewaan yang di rasakannya.

"Saya sudah menyimak dari awal sampe akhir, jadi memang sangat menyakitkan sekali dan jujur kami sangat kecewa sekali apa lagi beliau peenah menganut Hindu" jelasnya saat di temui di kantor DPD PDI PERJUANGAN BALI (20/4/21) 

Pada kessmpatan ini IGA Diah Werdhi Srikandi juga menuturkan kalau bagi dirinya sah sah saja orang kalau mau pindah agama itu merupakan hak asasi tapi tidak harus menjelekan.

"Apalagi ini orang tuanya kan masih beragama hindu ini kan sangat tidak elok sekali apalagi beliau adalah seorang perempuan dengan kata kata seperti itu, kok perempuan bisa seperti itu saya juga (sebagai seorang perempuan) ihh kok seperti ini?" Ungkapnya

IGA Diah Werdhi Srikandi juga menjelaskan bahwasannya umat hindu di bali ini sangat kecewa dan marah tapi dengan adanya permintaan maaf yg kmren sdh di mediasi oleh tokoh tokoh kami di jakarta beberapa hari lalu ini sudah agak meredam, tapi tetap banyak masyarakat yg menuntut untuk di lanjutkan proses hukumnya sampai saat ini ada perwakilan masyarakat Hindu yg sudah melaporkan ke polda Bali dan Mabes Polri

" Kalau saya pribadi biarkan berjalan dengan proses hukum yg berlaku (walaupun permintaan maaf sudah dilakukan) karena ini (tergolong) penistaan agama kita lihat dulu kasus Ahok kemaren karena video di edit sudah seperti itu (sementara) ini kan sudah nyata nyata yg kami khawatirkan kalau ini tidak di di lanjutkan ke proses hukum akan ada seperti itu lagi berulang ulang apakah dengan minta maaf akan selesai kan tidak seperti itu karena kasus agama itu sangat swnsitif sekali" pungkasnya.

Seperti yg kita ketahui Ceramah Desak Made Darmawati viral di media sosial karena diduga menistakan agama Hindu. Desak akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada umat Hindu atas dugaan pelecehan agama itu.

Related Posts:

Indonesia Maju Bergotongroyong Merawat Humanisme Dan Melawan Terorisme

 

Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam sebuah pertemuan diskusi.
Oleh : Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia)

Kejahatan terorisme kembali terjadi, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, sekitar jam 16.30. Ancaman nyata dan serangan serius ini berlangsung secara terbuka dan mengejutkan karena terjadi di dalam Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Indonesia. Berlangsung hanya berselang tiga hari setelah terjadi kejahatan terorisme aksi bom bunuh diri, pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, di Makassar, Sulsel. Penyerangan dilakukan oleh seorang perempuan muda yang berhasil masuk ke dalam kawasan Mabes Polri. Pelaku menembak dengan mengeluarkan setidaknya enam butir peluru ke arah anggota Polri yang berada di dalam dan di luar pos pengamanan dan penjagaan. Pelaku berhasil dilumpuhkan dengan tindakan tegas yang terarah dan terukur, dan pelaku akhirnya meninggal dunia. 

Menurut Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, pelaku bertindak secara "Lone Wolf", dan pelaku berideologi "radikal ISIS". Meskipun pola aksi penyerangan secara formal dan faktual bersifat lone wolf, namun pola ini harus diletakkan dan dikembangkan dalam perspektif yang lebih luas. Juga ditempatkan dalam kerangka pemahaman yang tidak berdiri sendiri. Institusi Polri melalui pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat Polri, meyakinkan dan memastikan kepada publik bahwa kondisi dan sistem keamanan umum tetap mantap terpelihara, dan stabiltas keamanan nasional senantiasa kondusif terjaga.

Kejahatan terorisme dalam wujud penyerangan bersenjata pistol ini, terjadi hanya kurang dari tujuh jam setelah Penulis bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Boy Rafli, pada hari Rabu, 31 Maret 2021, jam 10.00. Pertemuan informal dan diskusi ini, pada dasarnya bertalian dan berintikan pada pemikiran strategis menejemen dan pertimbangan taktis kebijakan yang berdampak, mendasar, menyeluruh, dan efektif terhadap penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia. 

Penulis menyampaikan usul saran kepada Kepala BNPT-RI Komjen Pol. Boy Rafli Amar, agar segera ada peryataan dan penegasan khusus. Juga secepatnya ada aksi kegiatan dan langkah berpengaruh yang meyakinkan dari jajaran otoritas terkait (Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri, BNPT-RI, Tentara Nasional Indonesia/TNI, Badan Intelijen Negara/BIN-RI, dan lain-lain) kepada publik. Intinya adalah : sebuah peryataan khusus dan aksi kegiatan strategis dan efektif untuk meyakinkan dan memastikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sungguh-sungguh aman, nyaman, stabil, dan kondusif.

Kualitas pengamanan dan prosedur penjagaan di sejumlah lokasi strategis dan gedung vital, semakin ditingkatkan dan diperketat, setelah terjadi kejahatan terorisme aksi bom bunuh diri, di Makassar, Sulsel. Sesaat setelah Penulis kembali dari kunjungan kegiatan di Kepni, Penulis bertemu dan berdiskusi bersama dengan Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin (membawahi empat Provinsi, yaitu : Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepri), pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, di Markas Kodam, Medan, Sumut. Pangdam I/Bukit Barusan menyampaikan kepada Penulis bahwa pengamanan dan penjagaan semakin ditingkatkan dan diperketat tanpa mengganggu secara serius kepentingan dan pelayanan umum. Hal yang sama diberlakukan dan diterapkan juga di kawasan markas kodam dan berbagai markas kesatuan lainnya. 

Demikian juga saat Penulis bertemu dan berdiskusi bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, di kantor Kejati, Medan, Sumut. Pengamanan dan penjagaan ketat secara prinsipil diberlakukan dan diterapkan juga di gedung Polda Sumut dan di berbagai gedung satuan kerja lain atas perintah dan kebijakan Kapolda Sumut Irjen Pol. Panca Putra R.Z. Simanjuntak.

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan terorganisasi yang bersifat transnasional dan berbasis pada rantai jaringan dan jejaring terkait. Pola kekhasan dan metodologi kelaziman kejahatan terorisme, pada dasarnya hampir tidak bersifat personal - individual. Juga nyaris tidak dalam skala kecil dan khusus tersendiri. Kejahatan terorisme senantiasa dan mesti terkait dan tersambung dengan sejumlah variabel yang saling berkelindan dan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung. 

Hakekat kejahatan terorisme tidak berdiri sendiri dan juga tidak bergerak di atas landasan urusan teknis pribadi yang non ideologis. Kejahatan terorisme justru sungguh-sungguh amat sarat dengan faham, ajaran, aliran, doktrin, dan ideologi radikal yang mengarah, mengkristal, dan mewujud menjadi sebuah dan serangkaian faham radikalisme dan aksi kejahatan terorisme. Intisari kejahatan terorisme berurat berakar dan bertumbuh berkembang dari radikalisme. Apalagi ketika radikalisme menemukan ruang, kesempatan, tempat untuk bergerak dan bertindak menjadi kejahatan terorisme.

Kesifatan dan "DNA" kejahatan terorisme pada dasarnya menganut kebencian ideologis, mengandung kekerasan serius, dan menebar ketakutan umum. Aksi-aksi Kejahatan terorisme memiliki relasi kuat dan mempunyai akar hubungan serius dengan elemen radikalisme yang dianut oleh seseorang dan sekelompok kecil warga masyarakat tertentu dan komunitas kecil tertentu. Elemen radikalisme dan kejahatan terorisme melakukan produksi, reproduksi, distribusi, redistribusi faham, ajaran, aliran, doktrin, dan ideologi radikal ke sejumlah simpul yang potensial untuk digarap dan dipengaruhi.

"Darah" radikalisme dan terorisme berpotensi emosional dan temperamental sehingga menjadi "naik pitam" ketika mendapati ada "medan perang" yang bernuansa ideologis radikal. Apalagi ketika medan perang tersebut merupakan konflik bernuansa ideologis primordial dan sektarian, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga ketika terjadi kerusuhan berbau primordial dan sektarian maka momentum kerusuhan tersebut menjadi lahan subur dan pasar potensial bagi kaum radikalis dan teroris untuk bertindak dan bermain. 

Bahkan kemudian konflik dan kerusuhan yang terjadi tersebut pada gilirannya membangunkan dan membangkitkan "sel-sel" lama dan baru radikalisme dan terorisme. Pola kebangkitan sel-sel tersebut mengalir dan mengkristal dengan skala rendah, kecil, sempit, dan terkesan seperti pola yang terpisah-pisah, padahal sesungguhnya kait-mengait oleh pengaruh radikalisme dan dalam kerangka terorisme. Ada juga pola kebangkitan sel-sel lama dan baru tersebut oleh karena daya dorongan dan hasutan kelompok atau kelompok-kelompok radikalis. Sehingga atmosfir kebangkitannya bisa berskala tinggi, besar, luas, dan memiliki relasi yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri.

Faham, ajaran, aliran, doktrin, dan ideologi radikalisme dan terorisme, pada hakekatnya dianut oleh kaum radikalis dan teroris. Anutan tersebut diakibatkan karena terkena, terpapar, terpengaruh, terhasut, dan terilhami dengan suntikan faham, ajaran, aliran, doktrin, ideologi yang radikal. Prinsip dasar dan azas umum radikalisme dan terorisme tersebut menyimpang, menentang, dan melawan nilai-nilai perikehidupan dan perikemanusiaan yang otentik, sejati, luhur, dan mulia. Elemen radikalis dan doktrin ideologis radikalisme serta elemen teroris dan doktrin ideologis terorisme, pada dasarnya bersimpangan bahkan bertentangan dan berlawanan dengan sistem nilai dan nilai-nilai kemanusiaan, keadaban, kebajikan, kebhinnekaan, kemajemukan, dan kepelbagaian. 

Radikalis dan teroris generasi terbaru, baru, dan lama, sesungguhnya adalah "korban awal", akibat karena pengaruh, ajakan, hasutan, provokasi, manipulasi, intimidasi, dan doktrinasi. Korban awal ini merupakan lapisan yang emosional, temperamental, sentimental, frustasional, kosong dan lemah ketahanan mental spritual, dan lain-lain. Lapisan ini sadar ataupun tidak sadar merupakan korban yang dikorbankan oleh para pelaku intelektual radikal, pimpinan kelompok radikal, dan pimpinan golongan teroris. Para intelektualis dan pimpinan tersebut melakukan penjaringan, penyaringan, pelatihan, pengujian, dan pembinaan kader radikal teroris. Ada kaderisasi dan regenerasi terbuka dan tertutup. 

Hakekat nilai-nilai yang sesungguhnya dan sejatinya dari Kebertuhanan dan Keberimanan ketika dibumikan adalah terletak pada tumbuhnya pengakuan jujur, penghormatan lurus, dan perlakuan bajik yang tulus. Kualitas pengakuan, penghormatan, dan perlakuan tersebut diperuntukkan bagi kemanusiaan dan keutuhan ciptaan : sebuah dan serangkaian nilai kemanusiaan yang bersifat manusiawi dan maknawi ; nilai kemanusiaan yang sama-sama berharkat dan bermartabat : nilai kemanusiaan yang saling bersaudara abadi dan bersahabat sejati : nilai kemanusiaan yang berbeda-beda asal usul dan latar belakang : dan nilai kemanusiaan sebagai manusia yang sama-sama merupakan Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

Hakekat dan "DNA" nilai kemanusiaan dengan segala anugerah kehadiran dan keberadaan manusiawi kemanusiaan adalah berbhinneka (kemajemukan) dan beragam (kepelbagaian). Lagi pula memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Kualitas sistem nilai ini akan semakin bermakna dan berarti ketika basis nilai-nilai ini di atas yang terkandung dan melekat di dalamnya, harus senantiasa dipraxiskan dan dibumikan di manapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Dengan demikian akan semantiasa mewarnai dan memaknai kultur kehidupan yang semakin inklusif, moderat, dan toleran.

Pemikiran, sikap, perbuatan, dan perilaku yang inklusi, moderasi, dan toleransi sangat diperlukan dan amat dibutuhkan dalam kehidupan beragama, beriman, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perihal inklusi, moderasi, toleransi, pada gilirannya menjadi aktual, relevan, dan penting untuk ditumbuhkan dan disuburkan. Bahkan merupakan prasyarat utama dan syarat mutlak sebagai jawaban untuk mencegahi, mengatasi, menangani, dan menghilangi benih lahir dan akar tumbuh radikalisme dan terorisme. Kualitas berkehidupan sesama manusia dan masyarakat yang berbasis dan berintikan pada pembumian prinsip-prinsip inklusi, moderasi, dan toleransi, pada dasarnya berfungsi efektif dan berdaya positif bagi upaya untuk mencegahi, mengakhiri, dan menyudahi radikalisme dan terorisme.

Fungsi dan daya ini merupakan alternasi yang efektif dan menjadi solusi yang produktif untuk mencegah dan menutup ruang, kesempatan, dan tempat bagi lahirnya dan berkembangnya radikalisme dan terorisme. Perihal pemikiran, sikap, perbuatan, dan perilaku yang inklusi, moderasi, dan toleransi, harus dikapitalisasi secara meningkat, mendalam, dan meluas. Kemudian menjadi narasi dan aksi yang harus semakin menguat dan mendominasi diskursus kehidupan dan pergaulan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan di berbagai bidang secara menyeluruh. Dengan demikian tidak ada sedikitpun dan sekecilpun ruang, kesempatan, dan tempat bagi benih dan akar radikalisme dan terorisme untuk lahir dan tumbuh. 

Narasi dan aksi yang memandu, menyertai, dan mewarnai pemikiran, sikap, pergaulan, perbuatan, dan perilaku, harus senantiasa menunjukkan, meneguhkan, mengukuhkan energi positif, yaitu potensi, modal, jiwa, semangat, dan kekuatan yang positif. Energi positif berprinsip pada harkat martabat dengan spritualitas kemanusiaan, dan juga yang bernilai pada etik moral dengan spritualitas persaudaraan dan persahabatan yang hakiki. 

Keseluruhan monumen bangunan dan isi materi dari berbagai narasi dan aksi energi positif ini di atas merupakan faham, ajaran, aliran, doktrin, dan ideologi kebaikan, kebajikan, dan keadaban yang sesungguhnya luhur dan mulia. Sebuah dan serangkaian keluhuran dan kemuliaan yang bersumber dan berasal dari Agama-Agama dan Kepercayaan Samawi yang dianuti dan diimani. Juga merupakan nilai-nilai keluhuran dan kemuliaan dari tradisi kebiasaan dan kebudayaan yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat Indonesia. 

Keseluruhan konstruksi dan substansi nilai-nilai luhur dan mulia masyarakat dan bangsa Indonesia terkandung dalam Sila-Sila Pancasila. Falsafah, dasar, dan ideologi Pancasila merupakan dan menjadi panduan ideologis yang merawat (membumikan dan memaksimalkan) energi positif humanisme (kemanusiaan, keadaban, kebajikan, kebhinnekaan, kemajemukan, kepelbagaian, kesaudaraan, kesahabatan, dan kebersamaan). Pancasila sebagai falsafah, dasar, dan ideologi bersama, pada dasarnya ketika dipraxiskan dan dibumikan bersama maka Pancasila dapat menjadi dan merupakan arahan, amunisi, dan obat ideologis. Terutama dan khususnya untuk melawan (meminimalkan dan menghilangkan) energi negatif yang manipulatif dan provokatif, yaitu : radikalisme dan terorisme. 

Kejahatan terorisme sebagai extraordinary crimes, memiliki sejumlah hal yang berkaitan dan bersentuhan dengan apa dan bagaimana mengenai agenda, motif, tujuan, target, sasaran dari kejahatan terorisme. Perihal ini tentu merupakan perspektif dari seseorang dan sekelompok komunitas radikalis dan teroris yang merencanakan dan melakukan kejahatan terorisme. Elemen yang merencanakan dan melakukan kejahatan terorisme berbasis pada kalangan pelaku operasional teknis dan kalangan pelaku intelektual strategis. Kalangan pelaku operasional dan intelektual selalu bercita-cita tinggi dan berharap penuh untuk menyebarkan dan menyuburkan ketakutan publik secara lokal, nasional, regional, dan internasional dengan masif. 

Kejahatan terorisme dengan segenap anasir pelakunya, penggagasnya, dan penggeraknya, menjadi berantakan  habis dan gagal total. Kemudian mengalami kegagalan harapan dan kehancuran cita-cita untuk menyebarkan dan menyuburkan ketakutan apabila dikaitkan dengan sejumlah faktor. Apabila dan ketika masyarakat, bangsa, negara, dan publik manapun menunjukkan dan memastikan sepenuhnya secara terbuka untuk tidak takut sedikpun dan sekecilpun terhadap aksi-aksi kejahatan terorisme. Juga apabila dan ketika tidak takut terhadap teror-teror ketakutan dari kaum radikalis dan teroris (kejahatan terorisme). Kemudian apabila dan ketika masyarakat, bangsa, negara, publik regional dan internasional berkonsolidasi dan beraksi melawan dan mengatasi kejahatan terorisme dengan keberanian dan ketegasan secara terbuka, bersatu, dan bergotongroyong. 

Kegagalan dan kehancuran kejahatan terorisme menjadi nyata karena tidak berhasil menyebarkan dan menyuburkan ketakutan. Selain karena faktor masyarakat, bangsa, negara, dan publik bersatu melawan kejahatan terorisme, dan sama sekali tidak takut terhadap aksi-aksi terorisme. Juga karena dorongan faktor kemauan yang kuat dan keberanian yang tinggi dari keseluruhan kalangan luas, yang secara langsung dan terbuka menunjukkan keberanian dan ketegasan yang bersatu padu-kuat dan bergotongroyong utuh-kompak mencegahi, menghadapi, dan mengatasi kejahatan terorisme. 

Kejahatan terorisme pada dasarnya, dan selanjutnya pada akhirnya, sering dan selalu mengalami kegagalan yang berantakan dan beruntun. Juga senantiasa menemui jalan buntu keberhasilan. Pikiran, hati, dan nurani kemanusiaan publik di manapun dan kapanpun selalu dan pasti menolak dan menentang aksi-aksi kejahatan terorisme, apapun dasar argumentasi dan motif pertimbangan dari teroris melakukannya. Doktrin abadi dan ideologi sejati dari kejahatan terorisme adalah menegasikan, meniadakan, dan menghancurkan kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Juga menentang, melawan, dan merusak nilai-nilai keadaban, kebajikan, kebhinnekaan, kemajemukan, dan kepelbagaian. 

Malahan sesungguhnya dan sejatinya kejahatan terorisme dengan segala aksi-aksi teror justru selalu menentang, melawan, dan menghancurkan faham dan nilai-nilai keagamaan dan keimanan yang amat luhur, mulia, dan sakral. Faham dan nilai-nilai keagamaan dan keimanan justru mengandung sekaligus mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadaban, kebajikan, kebhinnekaan, kemajemukan, kepelbagaian dengan jiwa dan semangat persaudaraan abadi dan persahabatan sejati. Pengajaran dan penyebaran nilai-nilai ini dengan pola keteladanan, dan melalui pemikiran, sikap, pergaulan, perbuatan, dan perilaku yang berbasis inklusi, moderasi, dan toleransi.

Dengan demikian, yang terjadi dengan kejahatan terorisme adalah tidak hanya dan bukan saja tidak mendapat dukungan publik terhadap aksi-aksi kejahatan terorisme yang dilakukan. Namun dan melainkan justru mendapat perlawanan keras dan penolakan tegas dari masyarakat, bangsa, negara, dan publik. Kejahatan terorisme kehilangan segalanya dan semuanya. Kehilangan dasar etika dan landasan moral. Dan lagi pula kehilangan legitimasi teologis, sosiologis, ekonomis, politis, historis, dan sebagainya. 

Kejahatan terorisme kehilangan keseluruhan dari apa yang dipikirkan, direncanakan, dilakukan, dan ditargetkan karena dari "kelahirannya dan kehadirannya" saja sudah "cacat", "aneh", dan tidak legitim. Bahkan sudah menyimpang dan bertentangan dengan azas keadaban dan kebajikan serta membahayakan dan berlawanan dengan hakekat kemanusiaan dan kemasyarakatan. Lagi pula, keseluruhan "jiwa semangat" dan "batang tubuh" radikalisme dan terorisme dari awal dan sejak dini sudah sangat berkesalahan. Kesalahan total dan kejahatan universal radikalisme dan terorisme adalah karena melawan alur dinamika persaudaraan dan persahabatan. Dan juga karena menentang sejarah perjalanan hidup dan nafas panjang manusia dan kemanusiaan sebagai Ciptaan Tuhan Yang Maha Penguasa dan Pelindung. 

Agenda utama dan aksi kegiatan bersama yang mesti dibangun dan diselenggarakan adalah bergotongroyong merawat humanisme dan melawan terorisme. Masyarakat dan bangsa Indonesia, juga publik harus pada posisi dan sikap pendirian mendukung dan bekerjasama dengan jajaran institusi otoritatif. Otoritas yang memiliki tugas, tanggungjawab, dan kewenangan untuk melakukan penanggulangan, pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme. 

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT-RI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Intelijen Negara (BIN-RI), merumuskan, melaksanakan, dan menumbuhkan sejumlah program kebijakan strategis mendasar dan kegiatan aksi teknis menyeluruh untuk menanggulangi, mencegah, dan menindak kejahatan terorisme. 

Juga sekaligus meyakinkan dan memastikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) aman, nyaman, stabil, dan kondusif dari ancaman dan gangguan radikalisme dan terorisme. Institusi Polri sebagai pengendali, pemandu, dan penggerak yang otoritatif melakukan melakukan pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme. Demikian juga institusi BNPT-RI yang bertugas dan berfungsi melakukan penanggulangan terorisme. Tentu secara strategis dan teknis, didukung sepenuhnya oleh TNI dan BIN-RI.

Kualitas sistem dan stabilitas keamanan nasional serta situasi dan kondisi ketertiban umum, semakin terbangun, terpelihara, dan terjamin ketika diletakkan dan dikembangkan dengan pendekatan holistik integral utuh menyeluruh (pola dan metode penanggulangan dari hulu ke hilir). Sembari melancarkan agenda mereformasi dan mentransformasi kualitas sistem penindakan dan penegakan hukum oleh institusi Polri sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan. Juga sebaiknya dan secepatnya mesti dimaknai dengan sejumlah agenda kaitan lainnya yang strategis, berpengaruh, dan menentukan untuk menanggulangi doktrin dan ideologi radikalisme dan kejahatan terorisme.

Beberapa agenda tersebut ditandai dengan penyelenggaraan program, pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian narasi dan aksi, serta energi positif sebagai instrumen pencegahan radikalisme dan terorisme. Juga sebagai instrumen perlindungan publik dari radikalisme dan terorisme. Agenda tersebut juga meliputi agenda mencegah dan melindungi anak-anak, remaja, pemuda, dan masyarakat berbagai profesi, asal usul, latar belakang. Pencegahan dan perlindungan terhadap publik yaitu dari rayuan, hasutan, serbuan pengaruh, dan ancaman oleh faham, ajaran, aliran, doktrin, dan ideologi radikal yang menyimpang dan bertentangan dengan kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, keadaban, dan kebajikan.

Penanggulangan berbasis pencegahan dini dan pemantapan diri, secara kultural, instrumental, dan struktural dapat didaratkan dan dijabarkan dalam berbagai pola, bentuk, jenis, sifat, karakteristik pendekatan. Ada berbagai agenda program dan aksi kegiatan kesenian, pendidikan, kebudayaan, dan keolahragaan. Kemudian sebanyak mungkin energi positif mesti mewacanakan, mengkomunikasikan, dan mempublikasikan idiom-idiom narasi dan aksi kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, keadaban, kebajikan, kebhinnekaan, kemajemukan, kepelbagaian yang solider dan egaliter. 

Sejumlah peraturan perundang-undangan, berbagai instrumen regulasi, dan pranata sosial, ekonomi, politik, hukum, media massa (media publik dan media sosial) harus memiliki kekuatan dan mempunyai potensi. Perihal potensi dan kekuatan ini diorientasikan untuk membumikan Pancasila sehingga semakin mendominasi dan menguasai arena publik dan area umum dengan narasi keseluruhan Nilai-Nilai Pancasila.

Pembumian Pancasila sekaligus juga untuk mencegah dan menutup lahirnya dan tumbuhnya wacana, narasi, aksi radikalisme dan terorisme. Keseluruhan unit program dan kegiatan ; ruang dan simpul strategis keagamaan, kepercayaan, pendidikan, dan pengajaran ; instansi ekonomi, bisnis, keuangan, korporasi, koperasi dan UMKM, jasa pelayanan ; elemen civil society, ornop (LSM/NGO), organisasi keagamaan, kemasyarakatan, profesi, kepemudaan, kemahasiswaan, berbagai komunitas ; institusi birokrasi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, hukum, dan kenegaraan, harus bertugas, bergerak, dan bertanggungjawab dengan jelas, tegas, cepat, tepat, dan pasti. Sifat dan hakekat posisi akan tugas, gerakan, dan tanggungjawab ini harus proaktif, produktif, dan efektif untuk memberesi dan menuntasi idiom-idiom dan jargon-jargon radikalisme dan terorisme. 

Pemerintahan Nasional Kenegaraan RI di bawah kepemimpinan Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran, sejak awal dari dahulu sampai sekarang hingga seterusnya, sudah bersikap jelas, berpendirian tegas, berketetapan kuat untuk menentang dan melawan radikalisme dan terorisme. Juga untuk menanggulangi, mencegah, menindak, mengatasi, dan menangani kejahatan terorisme. Presiden RI Jokowi bertekad bulat dan kuat bahwa sama sekali tidak ada ampun dan tidak ada kompromi terhadap kejahatan terorisme sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Jajaran Kepresidenan RI, MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, MA-RI, MK-RI, Kementerian Koordinator Polhukam RI, Kementerian Koordinator PMK RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian PAN Dan RB RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI, Kementerian PPPA RI, Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Kejaksaan RI, Polri, TNI, BIN-RI, BNPT-RI, dan sebagainya, harus senantiasa bersatu padu dan bekerjasama erat melawan dan menanggulangi kejahatan terorisme.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran Polri telah mencegahi, mengatasi, dan menangani sejumlah kejahatan terorisme faktual dan kejahatan terorisme potensial. Sehingga tidak terjadi kejahatan terorisme yang keras, yang berarti, yang beruntun, yang berdampak serius dan luas. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat utama dan staf Mabes Polri sudah dan akan berkunjung lagi ke sejumlah wilayah. Selanjutnya memantau langsung situasi daerah dan kondisi lapangan. 

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Polri meyakinkan secara serius dan memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa Indonesia Maju pada dasarnya aman, nyaman, stabil, dan kondusif. Pemeliharaan keamanan dan kualitas pengamanan Indonesia berlangsung lancar, baik, dan mantap. Khususnya dan terutama selama rangkaian kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Ibadah Kamis Putih, Kebaktian Jumat Agung, dan Perayaan Minggu Paskah baru-baru ini.

Jajaran BNPT-RI, TNI, BIN-RI, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan jajaran terkait lainnya, secara institusional dan kolegial, juga telah dan sedang menunaikan tugas pengabdian kenegaraan untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Keseluruhan jajaran institusi ini bersama instansi terkait lainnya, sudah berperan optimum dan telah bertugas maksimum secara berarti dan menentukan dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Profesionalitas dan proporsionalitas masing-masing institusi sangat berpengaruh dan berdampak positif, kondusif, dan efektif terhadap semangat dan agenda bersama masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Perspektif pemikiran dan pertimbangan atas kerjasama dan kebersamaan semakin relevan dalam kaitan penanggulangan kejahatan terorisme. Apalagi kejahatan terorisme bersifat dan berdimensi kejahatan transnasional serta berada dan bergerak dalam konteks geostrategis kawasan lokal, nasional, regional, dan internasional. Perspektif ini juga menantang dan mengundang masyarakat, bangsa, negara Indonesia dan dunia internasional untuk bergotongroyong merawat humanisme dan melawan terorisme.

Jakarta, Indonesia, Senin, 5 April 2021

"Salam Sehat ; Salam Kemanusiaan ; Salam Indonesia Maju"

Related Posts: