Home » Archive for Maret 2021

TERUNGKAP FOTO DIDUGA PELAKU BOM BUNUH DIRI GEREJA KATEDRAL MAKASSAR

REFORMATANEWS.COM, Makassar - Sebuah foto diduga pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar bereda di aplikasi pesan singkat. Foto tersebut dibenarkan polisi sebagai foto terduga pelaku bom.

Dalam foto itu, terlihat ada seorang pria dan wanita tengah berboncengan menggunakan sepeda motor. Seorang wanita yang berada dalam posisi di bonceng.

Foto terduga bomber Makassar itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes E Zulpan.

"Pelakunya 2 orang, laki-laki dan wanita," kata Zulpan.

Menurut Zulpan, sejauh ini Biddokkes Polda Sulsel baru mengungkap identitas terduga pelaku pria yang potongan kepalanya sempat ditemukan di atas atap sebuah bangunan di samping Gereja Katedral Makassar.

"Insial pelaku (terduga pelaku pria) LL," kata Zulpan.

Sementara untuk identitas terduga pelaku wanita masih dalam penyelidikan. Polisi beralasan potongan tubuh terduga pelaku wanita hancur.

Diketahui, ledakan bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada pukul 10.28 Wita. Saat ledakan terjadi, sejumlah jemaat gereja tengah beribadah di lokasi.

Pelaku bom bunuh diri diduga 2 orang dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku sempat dicegah sekuriti Gereja Katedral Makassar saat akan masuk ke pelataran gereja. Pelaku akhirnya meledakkan diri.

Pemerintah telah mengutuk keras aksi teror bom bunuh diri ini. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa terorisme adalah kejahatan kemanusiaan dan tidak terkait agama apapun.

"Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apa pun," ujar Jokowi dalam konferensi pers virtual, Minggu (28/3/2021).

Waketum MUI Anwar Abbas juga mengutuk keras kejadian bom bunuh diri itu karena tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai ajaran agama mana pun yang diakui negeri ini. Dia meminta supaya kejadian bom bunuh diri itu tidak dikaitkan dengan SARA. Hal itu akan membuat kondisi semakin tidak kondusif.

"Di samping itu, MUI juga meminta supaya masalah ini jangan di kait-kaitkan dengan agama dan atau suku tertentu di negeri ini karena hal demikian akan semakin membuat rumit dan keruhnya suasana," ujarnya.

Sumber:

Detik.com

Pertamina Upayakan Pemadaman Insiden Kebakaran Kilang Balongan

REFORMATANEWS.COM, Balongan, 29 Maret 2021 - Telah terjadi insiden di Kilang Pertamina Balongan yang menyebabkan terjadinya kebakaran pada tangki T-301G pada tanggal 29 Maret 2021 mulai sekitar pukul 00.45 dini hari.

Saat ini tim HSSE Kilang Pertamina Balongan tengah fokus melakukan pemadaman api di kilang yang berlokasi di Desa Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, namun pada saat kejadian sedang turun hujan deras disertai petir.

Saat ini juga tengah dilakukan normal shutdown untuk pengendalian arus minyak dan mencegah perluasan kebakaran.

Pertamina telah menyiapkan tempat untuk evakuasi dan pengungsoan sementara bagi warga sekitar di GOR Perumahan Bumi Patra dan Pendomo Kabupaten Indramayu.

Pertamina meminta warga sekitar untuk tetap tenang, dan menjauh dari lokasi kebakaran. Saat insiden terjadi, ada 4 warga yang tengah melintas sehingga mengalami luka bakar dan langsung dirujuk untuk perawatan intensive di RSUD Indramayu. Saat ini dilakukan juga pemblokiran jalan menuju sekitar lokasi kejadian, dibantu oleh TNI.

Dengan adanya insiden ini, Pertamina memastikan bahwa pasokan BBM ke masyarakat tidak terganggu dan saat ini masih berjalan normal.

Sumber :

Media Contact

Ifki Sukarya

Corporate Secretary

Subholding Refining & Petrochemical

PT Kilang Pertamina Internasional

THE VOICE OF PEACE INSPIRASI KREATIF MUSISI INDONESIA UNTUK PERDAMAIAN GLOBAL

"If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other"

- Mother Teresa

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - ‘The Voice of Peace’ adalah single terbaru bertemakan perdamaian global karya Maria Stefanie, seorang musisi independen, pencipta lagu dan penyanyi asal Surabaya, Indonesia yang berdomisili di Sydney, Australia. Lagu ‘The Voice of Peace’ secara resmi rilis tanggal 21 Maret 2021 lalu melalui kanal Youtube dan media sosial. Bagi Maria Stefanie, perdamaian adalah hal fundamental yang akan selalu menjadi kebutuhan, aspirasi, harapan, dan impian sekaligus sebuah panggilan bagi setiap orang. Sebagai salah satu Warga Negara Indonesia yang menjunjung tinggi semangat perdamaian dan kebersamaan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, Maria Stefanie merasa terpanggil untuk dapat menghasilkan karya musikal yang dapat mendukung upaya mewujudkan, menjaga perdamaian dengan talenta yang dimilikinya yaitu menulis dan menciptakan lagu dan menyanyi.

“Sebagai bagian dari anak-anak Bangsa dan generasi muda Indonesia, saya yakin sekali bahwa musik adalah alat, cara dan karya yang sangat mampu melampaui setiap sekat, batas yang menghalangi terciptanya perdamaian antar manusia. Melalui musik, kita bisa mengekspresikan banyak sekali hal-hal yang konstruktif mulai dari nada, melodi dan lirik dalam lagu, kita bisa menjangkau siapapun untuk menyampaikan pesan atau nilai-nilai perdamaian yang ingin kita suarakan kepada setiap orang, apalagi di era digital seperti ini, teknologi memungkinkan sekali untuk menghasilkan karya yang mudah diakses oleh setiap orang di belahan dunia manapun. Dan Momen peringatan Hari Musik Nasional tanggal 09 Maret 2021 lalu, adalah salah satu alasan mengapa saya meluncurkan single terbaru ‘The Voice of Peace’ di bulan Maret ini. Saya bersyukur dan apresiasi saya yang dalam kepada Pemerintah Indonesia yang telah memberi perhatian serius dan besar terhadap karya-karya musik anak-anak Bangsa melalui Hari Musik Nasional ini. Saya berharap juga lagu yang bertemakan perdamaian global seperti yang saya ciptakan ini bisa mendapat tempat tersendiri di hati setiap lapisan masyarakat. Selain itu, sebagai WNI yang tinggal di Australia, momen Harmony Day di Australia yang memperingati keberagaman multikultural yang harmonis bagi WN Australia maupun penduduk Australia dari berbagai penjuru dunia, turut melengkapi alasan lagu ini diluncurkan.

“Lagu The Voice of Peace ini terinspirasi dari Black Live Matters Movement di Tahun 2020. Saya menciptakan lagu ini sebagai bentuk solidaritas, sekaligus rasa simpati dan empati saya terhadap mereka, siapapun juga yang pernah mendapat perlakuan kurang adil karena masalah perbedaan ras.” Terang Maria Stefanie menjelaskan mengapa dan untuk apa ia melahirkan lagu khusus yang mengusung perdamaian global ini.

“Dalam lirik lagu The Voice of Peace, saya menaruh nilai-nilai renungan yang bersifat mendamaikan. Melalui lagu ini, saya mengajak pendengar dan penonton, kita semua, untuk tidak hanya bersimpati atau mengerti, tetapi terutama berani untuk berempati, merasakan penderitaan mereka, hadir untuk mereka, siapapun yang memiliki impian dan harapan tentang perdamaian. Dengan demikian saya yakin kita semua, apapun Agama, Suku, Ras kita, kita akan berani lebih lantang lagi untuk menyuarakan perdamaian di mana pun juga, terutama sebagai Warga Negara Indonesia dan juga sebagai warga Dunia,” Terang Maria Stefanie yang juga telah meluncurkan single terbaru Janji Suci bulan Februari 2021 lalu dan sebelumnya single Mengerti-Mu di bulan Oktober 2020 di berbagai platform dan media radio di Indonesia.

Maria Stefanie menceritakan kisah lagu ini berkumandang pertama kali dalam acara World Interfaith Harmony Week yang diselenggarakan oleh Universal Peace Federation (UPF) yang menghadirkan para pemimpin dan tokoh antar Agama-agama di Indonesia dan UPF Internasional untuk perdamaian dan pembangunan yang disiarkan secara virtual melalui platform Zoom dan Youtube channel tanggal 05 Maret 2021 lalu. UPF sendiri adalah sebuah NGO Internasional dengan status keanggotaan sebagai badan konsultatif umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)-UN ECOSOC untuk perdamaian global.

“Ada kisah menarik dalam proses penciptaan lagu ini buat saya pribadi, “ Lanjut Maria. “Pada saat audio dan lirik lagu ini dalam proses editing, suatu hari saya mendapatkan informasi tentang program UPF dan mempelajari nilai-nilai perdamaian yang diusung organisasi ini, dan kemudian saya memberikan contoh rekaman lagu ini untuk didengarkan. Dan ternyata, saya justru mendapat undangan untuk menyanyikan lagu ini di acara World Interfaith Harmony Week UPF. Salah satu hal yang membuat saya terkesan adalah respon, kesan atau impresi peserta dalam acara tersebut termasuk UPF Leaders yang sangat menyentuh. It’s meaningful.” Ungkap Maria yang juga pernah menjadi volunteer di United Nations Association Australia (UNAA) - New South Wales, PBB Australia divisi NSW tahun 2015-2016.

Namun ternyata kisahnya tidak hanya sampai di situ, untuk kali kedua, Maria Stefanie kembali diundang untuk menyanyikan lagu “The Voice of Peace” dalam acara Asia Pacific Leadership Conference-UPF Asia Pacific, sebuah konferensi yang diadakan secara regular bagi para pemimpin untuk perdamaian yang berasal dari berbagai Negara-negara Asia Pasifik termasuk Indonesia, yang digelar tanggal 13 Maret 2021. Sebelum menyanyikan lagu, Maria Stefanie diminta menyampaikan refleksi dan pesan tentang perdamaian, dan selanjutnya, Maria Stefanie juga mendapatkan respon yang tidak kalah menyentuh dari berbagai peserta yang hadir.

Selanjutnya proses perjalanan lagu The Voice of Peace ini berlanjut ketika Maria Stefanie mendapatkan undangan untuk menyanyikan lagu ini dalam Perayaan Panggung Budaya Nyepi Virtual Tahun Baru Saka 1943/2021 pada tanggal 20 Maret 2021 yang diselenggarakan oleh Gerakan Optimisme Indonesia yang menghadirkan Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju, Wakil Ketua MPR RI, DPD RI, Pimpinan Lembaga Keumatan Agama-agama di Indonesia, Perwakilan Pemerintahan, Tokoh Seni dan Budaya Nasional dan didukung lebih dari 62 Organisasi lintas Agama, Budaya, Kreasi, Organisasi perdamaian dan masih banyak lagi untuk merayakan solidaritas beragama dengan tema Kolaborasi Dalam Harmony Menuju Indonesia Maju.

“Saya bangga sekali sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Australia diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkontribusi dalam Panggung Budaya Nyepi 2021 ini. Dalam wawancara sebelum lagu saya dikumandangkan, saya juga menyampaikan rasa dan semangat optimisme saya bahwa kolaborasi dalam keberagaman kita adalah harus terus dijaga, tidak boleh dihilangkan. Dan saya juga berterimakasih kepada seluruh panitia yang juga ternyata berasal dari beragam agama dan budaya.

“Dalam Official Video ‘The Voice of Peace’ ini, penonton dapat menyaksikan representasi dari indahnya harmoni kebersamaan dalam perbedaan. Setiap talent yang ada dalam video ini berbeda ras dan budayanya, tetapi ketulusan hati mereka yang terlibat, sangat menginspirasi saya. Dan harapan saya, ‘The Voice of Peace’ bukan hanya menjadi sebuah lagu atau musik semata, tetapi menjadi nilai-nilai yang hidup dan yang berdampak permanen, menjadi spirit, semangat yang mampu menginspirasi, menggerakan setiap orang untuk berani mengekspresikan nilai-nilai perdamaian dan kasih yang utuh dan sejati yang mendasari perdamaian itu dan secara tulus menghidupinya dimulai dari hal sederhana, dengan apa yang ada pada kita, dan dengan segenap hati kita.” Tutup Maria Stefanie yang meluncurkan official music video lagu The Voice of Peace secara lebih meluas melalui kanal Official Youtube Channel Maria Stefanie pada tautan: https://youtube.com/channel/UCItIL92PnZokGEo9Gj0J28g dan akun resmi media sosial Instagram: @mariastefaniemusic dan juga akan meluncurkan Official Audio lagu The Voice of Peace di berbagai platform audio tanggal 26 Maret 2021 diantaranya Spotify, Distrokid, LINE Music, Apple Music dan Amazon Prime.

***

The Voice of Peace Suarakan Damai Dukung Kolaborasi Dalam Harmony Pada Panggung Budaya Nyepi Indonesia Tahun Saka 1943/2021

REFORMATANEWS.COM, Jakarta -"Setelah sukses menggelar perayaan Natal dan Haul Alm. Gus Dur dan Alm. Riyanto pada bulan Desember 2020 lalu, disusul dengan kegiatan perayaan Imlek Virtual 2572 Kongzili pada bulan Februari 2021, Gerakan Optimisme Indonesia (GOI) beserta jaringan lembaga-lembaga lintas iman akan menggelar PANGGUNG BUDAYA NYEPI INDONESIA TAHUN ŚAKA 1943/2021 pada Jumat, 20 Maret 2021. Ke depan, untuk perayaan-perayaan hari besar keagamaan dan hari nasional, juga akan digelar secara bersama. Harapannya, anak-anak Bangsa akan bersama-sama kembangkan kegiatan kebersamaan ini untuk semakin menampilkan wajah Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, optimis, hidup dalam harmoni, menghadirkan keadilan dan perdamaian. Ini sekaligus menjadi model dan alternatif edukasi bagi seluruh anak-anak bangsa lintas generasi.

Hari Raya Nyepi yang dilakukan oleh masyarakat Hindu merupakan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan, baik secara spiritual, rohani, maupun jasmani. Pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang dilakukan melalui tatanan atau rangkaian upacara nyepi, diakui sebagai bentuk pengakuan adanya kekuatan di luar kemampuan dirinya, yang disebut dengan kekuatan supranatural. Keyakinan ini menunjukkan bahwa pada diri seseorang tidak dapat dipisahkan dengan makrokosmos atau alam semesta. Pelaksanaan upacara bagi masyarakat yang beragama, tentu sebuah pandangan yang biasa karena sudah sebagai pemeluk agama yang baik akan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran-ajaran. Sejak zaman dahulu kala, umat Hindu menghormati hari-hari keagamaan sebagai perayaan yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan). Persembahan yang dibuat tidak lepas dari sistem upacara. Sistem upacara ini melambangkan dan melaksanakan konsep yang terkandung dalam sradha umat Hindu. Begitu juga dengan perayaan Nyepi, berdasar Lontar Sundarigama dan Sanghyang Aji Swamandala, bahwa perayaan Tahun Baru Śaka dirayakan dengan Hari Raya Nyepi, yang jatuh pada setiap penanggal "apisan" (tanggal satu) sasih Kedasa Menurut perhitungan tahun masehi Hari Raya Nyepi biasanya jatuh pada bulan Maret atau awal bulan April setiap tahunnya. Untuk tahun ini, hari raya Nyepi dirayakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2021 (1 Saka 1943).

Beranjak dari uraian di atas, GOI beserta jaringan lembaga-lembaga lintas iman pada Nyepi Tahun Śaka 1943 atau Maret 2021 akan menyelenggarakan perayaan Nyepi, untuk menjaga dan membangun keharmonisan kehidupan serta kedamaian beragama dan bernegara yang sesuai dengan tema Nyepi Nasional yakni Kolaborasi Dalam Harmoni Menuju Indonesia Maju. GOI beserta jaringan lembaga-lembaga lintas iman akan menggelar PANGGUNG BUDAYA NYEPI INDONESIA pada Jumat 20 Maret 2021.

Ketua Panitia, Jerry Darmawan, menjelaskan bahwa dalam Perayaan Nyepi Nasional kali ini, akan menghadirkan Sambutan dan Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi dari unsur Menteri – Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, Anggota DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Tokoh – Tokoh Nasional Lintas Iman dari MUI, NU, Muhammadiah, PGI, KWI, Permabudhi, MATAKIN dan Penghayat. Tokoh-tokoh Nasional yang akan hadir diantaranya: Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, KH. Taufik Damas, Jajang C. Noer, Naen Suryono, Arif Harsono, Addie, M.S, Siti Musdah Mulia, I Gusti Kompang Raka, I Gede Ariawan, Xs Budi Santoso Tanuwibowo, Pdt. Gomar Gultom, Dedi Mulyadi, Ni Luh Riniti Rahayu, serta Tokoh-tokoh lainnya. Acara ini juga akan dihadiri para Perwakilan Pemerintahan, Perwakilan dari beberapa komunitas dan Lembaga serta Pagelaran Tari Pendet, Tari Piring, Iwenk MJC, Wawancara Tokoh Budaya, serta Doa Lintas Iman dari para Pimpinan Lembaga dan Tokoh Agama-agama di Indonesia, dan yang tidak kalah pentingnya adalah akan ada rangkaian pagelaran seni dan budaya dari beragam kreasi kreatif dan memikat dari anak-anak Bangsa dari seluruh Indonesia dan luar negeri.

Salah satu musisi dari luar negeri yang akan hadir dalam acara Panggung Budaya Nyepi Indonesia Tahun Saka 1943/2021 ini adalah Maria Stefanie, seorang pencipta lagu dan penyanyi asal Surabaya, Indonesia yang berdomisili di Sydney, Australia. Maria Stefanie akan membawakan lagu ciptaanya yang berjudul “The Voice of Peace”. Sebagai salah satu Warga Negara Indonesia yang menjunjung tinggi semangat perdamaian dan kebersamaan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, Maria Stefanie merasa terhormat dapat menyanyikan karyanya dalam acara yang diusung oleh Gerakan Optimisme Indonesia ini. “Sebagai anak-anak Bangsa, dan juga sebagai bagian dari generasi muda Indonesia, saya yakin sekali bahwa semangat persatuan, semangat perdamaian, semangat kolaborasi dalam gerakan optimisme yang diwujudnyatakan oleh GOI melalui perayaan Nyepi kali ini akan berdampak luas, akan mampu menyemangati kita semua, bahwa bersatu dalam keragaman akan selalu menjadi kebutuhan sekaligus kekuatan kita bersama, tanpa terkecuali.” Terang Maria Stefanie, yang juga pernah aktif dalam salah satu organisasi internasional PBB di Australia.

“Saya menciptakan lagu ini sebagai bentuk solidaritas, sekaligus rasa simpati dan empati saya terhadap mereka, siapapun juga yang pernah mendapat perlakuan kurang adil karena masalah perbedaan ras. Dalam lirik lagu The Voice of Peace, saya menaruh nilai-nilai renungan yang bersifat mendamaikan. Melalui lagu ini, saya mengajak pendengar dan penonton, kita semua, untuk tidak hanya bersimpati atau mengerti, tetapi terutama berani untuk berempati, merasakan penderitaan mereka, hadir untuk mereka, siapapun yang memiliki impian dan harapan tentang perdamaian. Dengan demikian saya yakin kita semua, apapun Agama, Suku, Ras kita, kita akan berani lebih lantang lagi untuk menyuarakan perdamaian di mana pun juga, terutama sebagai Warga Negara Indonesia,” Terang Maria Stefanie yang baru saja meluncurkan single terbaru Janji Suci bulan February lalu dan sebelumnya single Mengerti-Mu di berbagai platform dan media di Indonesia.

“Hingga saat ini, lagu The Voice of Peace telah menjangkau puluhan ribu orang di Indonesia dan sebagian lagi orang-orang di Australia serta Asia Pasifik. Tapi saya ingin lebih banyak lagi menjangkau orang-orang agar dapat lebih memahami nilai-nilai perdamaian, keadilan dan kesatuan melalui lagu ini. Untuk itu, saya ingin menyemangati kita semua untuk terus berani berkolaborasi, berani bekerja bersama secara harmonis untuk memperjuangkan dan menghidupi semangat perdamaian dengan apapun yang ada pada kita, dan tentunya dengan segenap hati kita. Tema pelaksanaan Perayaan Nyepi 2021 ini menggerakan saya, bahwa gerakan optimisme yang dibangun dalam semangat kolaborasi dalam harmoni menuju Indonesia Maju bukanlah mustahil. Kita harus selalu optimis tentang ini,” tutup Maria Stefanie, yang juga akan segera meluncurkan lagu The Voice of Peace secara lebih meluas melalui kanal Youtube Channel Maria Stefanie pada tautan: https://youtube.com/channel/UCItIL92PnZokGEo9Gj0J28g dan akun resmi media sosial Instagram: @mariastefaniemusic.

Selanjutnya, Jerry Darmawan menginformasikan bahwa Panggung Budaya Nyepi Indonesia Virtual Tahun Śaka 1943/2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Maret 2021 dimulai Pkl. 14:00 s.d. 16:00 WIB, dengan lokasi panggung (onsite) di Pura Aditya Jaya, Rawamangun – Jakarta Timur. Serta akan disirakan secara virtual melalui Live Streaming Youtube Channel: Gerakan Optimisme Indonesia melalui link: https://youtube.com/channel/UCcfLXlLi3-v2lUa1zq2KNcg

“Diharapkan kegiatan ini akan mendapat dukungan dari semua pihak sebagai konsolidasi kebangsaan, serta sebagai upaya menguatkan komitmen semua pihak dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan konsensus nasional kita; Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI,” terang Jerry Darmawan, yang mewakili unsur Permabudhi.

Pdt. Jimmy Sormin, selaku Dewan Pengarah, menjelaskan bahwa kegiatan ini diupayakan untuk berkelanjutan dan akan menjadi tradisi budaya gotong royong dalam merayakan perbedaan, keberagaman sebagai realitas bangsa Indonesia yang harus dikuatkan kembali menjadi jati diri bangsa yang tidak boleh dilemahkan apalagi dihilangkan sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Gus Dur sebagai salah satu Guru Bangsa. Dan pada kesempatan baik ini akan dihadiri juga oleh Ibu Negara Era Presiden Gus Dur, yaitu Dr (HC). Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum yang mewakili Tokoh Agama.

Selanjutnya, Pdt. Jimmy Sormin yang mewakili unsur Kristen yaitu PGI menyatakan bahwa para panitia berasal dari semua unsur agama dan budaya yang merepresentasikan kolaborasi yang harmonis antar anak Bangsa. Dalam jajaran dewan penasihat dan pengarah terdapat para tokoh-tokoh yang mewakili berbagai unsur, diantaranya: Nia Sjarifudin /ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), Dr. Zastrouw Al-Ngatawi (Musik Ki Ageng Ganjur), Veronica Wiwiek Sulistyo (Pendiri Forum Masyarakat Katolik Indonesia).

Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Seknas ANBTI (Sekretariat Nasional – Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Yayasan Puan Amal Hayati, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Generasi Muda Konghucu Indonesia (GEMAKU), Persaudaraan Lintas Agama (PELITA) Semarang, Pemuda Lintas Agama (PELITA) Magelang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah, Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC), Admin Garis Lucu Sejagad Twitter, Duta Damai Dunia Maya Regional Jawa Tengah, Forum Mahasiswa Studi Agama-agama Indonesia (FORMASAAI), Indonesian Buddhist Unity, Maria Stefanie Music (MSM), dan masih akan ada beberapa lembaga/organisasi yang akan bergabung.

DINAMIKA DANA OTSUS PAPUA

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Pewarna Indonesia kembali menghadirkan diskusi menarik terkait Otonomi Khusus Papua pada hari Jumat (12/03/21) melalui zoom. Dalam diskusi ini menghadirkan narasumber Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si., Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Laksamana Madya TNI (Purn.) Freddy Numberi Tokoh Papua dan Mantan Gubernur Papua, Budi Arwan, S.STP., M.Si. Kasubdit Provinsi Papua dan Papua Barat pada Dit. Penataan Daerah Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri, Theofransus Laurens Alexander Litaay, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Kedeputian V Ketua Pokja Papua, Ps. Louis M. Pakaila dari PMKIT, Fredrik J. Pinakunary Ketua Umum PPHKI, Richard Mayor Ketua Pengurus Daerah Papua PEWARNA Indonesia dengan moderator Ashiong P. Munthe Jurnalis Pewarna Indonesia.

“Otonomi Khusus Papua bukanlah lahir serta merta karena hati baiknya pemerintah Indonesia, No. Ini perjalanan panjang yang berdarah-darah, orang Papua, baru lahirnya otonomi khusus ini. Jadi orang jangan berpikir, itu hadiah pemerintah Indonesia, no. Ini adalah suatu perjalanan panjang, mulai resolusi PBB No. 2504 (XXIV) 29 November 1969. Dengan catatan khusus: That the go in implementing its national development plan, is giving special attention to the peoples and their specific conditions. Atau terjemahan bebasnya Pemembrintah Indonesia memberikan atensi khusus kepada rakyat Papua dengan memperhatikan kondisi khusus mereka, berarti budayanya, kulturnya dan sebagainya. 84 negara setuju Papua miliki Indonesia, abstain 30 negara, tidak hadir 12 negara, dan tidak setuju nihil”, jelas Laksamana Madya TNI (purn) Freddy Numberi yang pernah juga menjabat sebagai Gubernur Papua.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, membeberkan permasalahan yang masih terjadi terkait otonomi Khusus Papua, diantaranya: “masih banyak komponen bangsa dalam lingkup lokal (Papua) maupun nasional (Indonesia) yang belum memahami secara benar hakikat OTSUS Papua. Hal ini terbukti dari adanya berbagai persepsi, bahkan kebijakan yang keliru dari dari berbagai pihak (Elit politik, praktisi, akademisi, maupun masyarakat awam) terhadap substansi undang-undang tersebut. Adanya kebijakan Pemerintah pasca berlakunya OTSUS Papua yang kontradiktif”.

Demikian juga, lanjutnya, “masih lemahnya kualitas dan kuantitas instrumen hukum pelaksanaan UU OTSUS sebagai landasan taktis dan teknis dalam implementasi kebijakan OTSUS Papua. Selama 10 (sepuluh) tahun implementasi OTSUS Papua perangkat hukum pelaksanaan dalam bentuk PERDASI dan PERDASUS tidak ada agenda penyususnan. Padahal UU OTSUS Papua mengamanatkan minimal pembuatan 17 PERDASI dan 11 PERDASUS”.

Mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, mengungkapkan harapanya “Harapan ke depan bahwa dalam periode Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin 2019-2024, masalah-masalah yang berkaitan dengan Otonomi Khusus Papua dapat diselesaikan dengan baik dan Otonomi Khusus Papua Jilid II dapat mengakomodir pertumbuhan ekonomi kerakyatan Orang Asli Papua (OAP) lebih baik dengan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi yang berbasis pada antropologi-budaya di Tanah Papua”.

Theofransus Litaay, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Kedeputian V Ketua Pokja Papua, menyampaikan bahwa Otonomi Khusus Papua tidak berakhir yang ada hanya evaluasi sebagai mekanisme biasa yang dilakukan. ”Undang-undang 21 tahun 2001 sudah di sudah di laksanakan pada saat ini. Sampai dengan saat ini masih tetap berlaku. Undang-undang 21 2001 itu tentang otonomi khusus Papua itu tetap berlaku. Pasal 34 memberikan amanat untuk evaluasi pada tahun ke-20 terhadap skema dan dana transfer dalam rangka otonomi khusus yang kita kenal sebagai dana Otsus”.

Ketua Yayasan Bina Darma ini, melanjutkan “yang perlu untuk kita pahami bersama bahwa status otonomi khususnya tidak berakhir. Jadi yang terjadi hanya mekanisme biasa saja untuk evaluasi terhadap proses penganggaran itu. Pada tahun ke 25 dan 26 itu juga ada evaluasi terhadap dana transferi infrastruktur. Jadi ini mekanisme yang memang berjalan secara normal”.

“Beberapa hal yang terkait dengan arah perubahan revisi Undang-undang nomor 21 tahun 2001 utamanya adalah terkait dengan masa berlaku dana Otsus. Otsus tidak ada jilid 1 atau jilid 2 dan sebagainya. Selagi Undang-undang nomor 21 tahun 2001, maka Otsus masih ada, itu tidak akan pernah berakhir. Namun, yang berakhir itu adalah terkait dana Otsus yang besarnya setara dengan 2% Dana Alokasi Umum (DAU) nasional di tahun 2021 ini. Ketika tidak direvisi UU nomor 21 tahun 2001 ini, maka tidak tidak akan ada cantolan hukum untuk menganggarkan dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat. Usulan dari pemerintah yang akan diputuskan bersama dengan DPR dana Otsus 2% menjadi 2,25%. Tentunya penambahan ini harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Presiden, bahwa perlu adanya perbaikan tata kelola”, papar Budi Arwan, Kasubdit Provinsi Papua dan Papua Barat pada Dit. Penataan Daerah Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri.

Anggota DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyampaikan bahwa tidak ada inisiatif pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong percepatan pembahsan perubahan undan-undang Otsus. Menurut Politisi Gerindra ini, pada bulan April hingga Mei ini sudah harus elesai pembahasan Otsus.

Menurut Yan, sampai saat ini yang menjadi prioritas dan penghamat strategi pembangunan di Papua adalah pelanggaran HAM yang masih terus terjadi. Bahkan hal ini sudah mendunia. Selain penyelesaian pelanggaran HAM, pemerinthan pusat harus melakukan supervisi dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota, perlu ada pendampingan agar pemerintah daerah bisa konsisten dengan apa yang menjadi harapan masyarakat Papua, karena pemerintah pusat tidak konsisten dalam mengawal pelasanaan Otsus di Papu. Masih ada indikasi peyelewenangan penggunaan keuangan yang terjadi di Papua dan sepertinya ada pembiaran dari pemerintah pusat.

Pengacara sekaligus Ketua Umum PPHKI, Fredrik J. Pinakunary, memberikan usulah bahwa tema yang paling tepat untuk pembahasan ini adalah “Dana Otsus Papua”, karena terkait Otsus sudah berlaku sejak tahun 2001 dan masih berlaku sampai sekarang, tidak ada masalah dengan Otsus.

Menurut Fredrik J. Pinakunary pemerintah gagal paham, karena orang Papua dianggap sering berbicara angka, sehigga ada peningkatan dana Otsus dari 2% menjadi 2.25%. “Persoalan yang diributkan selama ini bukan semata-mata uang, tetapi masalah yang lebih besar lagi daripada sekedar uang. Dasar pertimbangan UU Otsus, bahwa penyelenggaran Pemerintah dan pelaksanaan Pembanguna di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya merasakan keadailan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya Kesejahteraan Rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, belum sepenuhnya menampakan penghormatan terhadap HAM bagi orang Papua. Artinya UU Otsus ini ada bukan semata-mata soal uang tetapi ada masalah-masalah besar, seperti yang sudah disampaikan”, jelas putra Sorong ini.

Ps. Louis M. Pakaila menyatakan banyak menerima masukan, antara lain, bahwa jikalau dibiarkan akan menjadi konflik baru di tengah masyarakat. Pemicunya adalah Doktrin yang dibawa oleh agama yang datang ke suatu daerah nonmuslim. Kebiasaan orang Papua adalah makan babi. Seorang anak Papua sejak lahir itu sudah kenal dengan minyak babi. Dari beberapa masukan dari hamba Tuhan, bahwa muncul Kebiasaan baru yang mengharamkan babi. Hal ini menekan perasaan orang Papua.

Ada cerita menarik, anak-anak Papua yang diambil dari orang tuanya, lalu di bawa ke di Jawa. Mereka di sekolahkan di sekolah-sekolah agama. Tentunya tidak bisa dibedakan aliran agama mana yang diajarkan kepada mereka. Saat mereka kembali ke Papua, anak-anak ini mulai protes dengan gaya hidup yang lama dalam lingkungan dan tetangga masyarakat sekitar. Mereka mulai tidak toleran terhadap keadaan sekitarnya apa lagi makan babi. Hal ini menjadi catatan tersendiri, karena bisa menjadi pemicu atau duri dalam daging bagi masyarakat Papua di kemudian hari.

Ps. Louis M. Pakaila, setuju dengan dibuat pusat pemeliharaan babi yang terbesar di Papua dengan melibatkan masyarakat. Membuat peternakan yang luar biasa besar, seperti di Pulau bulan di seberang Singapura. Indonesia adalah export daging babi yang terbesar untuk Singapura dan Thailand, tetapi tidak pernah itu dicatat sebagai suatu prestasi, karena itu adalah bisnis yang tidak berkenan bagi kebanyakan orang Indonesia. Papua juga punya potensi buaya yang luar biasa banyaknya, mungkin di dunia, Papua banyak buaya, bisa juga dikembangkan untuk peternakan buaya dengan melibatkan masyarakat.

Lebih lanjut Pakaila, bahwa ada banyak yang terjadi, tiba-tiba berdiri satu Mesjid dan Pesantren besar di tengah-tengah masyarakat Kristen. Masyarakat tidak bisa protes, namun di dalam hati mereka, menyimpan sesuatu yang tidak berkenan. Ada pemaksaan suatu ajaran yang baru, perlu dipertimbangkan. Bahkan ada pernyataan dari salah satu ulama yang viral, bahwa Papua harus dijadikan sebagai Provinsi Islam, seperti Aceh. Jikalau ini dipaksakan, maka hal ini bisa menjadi tidak kondusif.

Richard Mayor, Ketua Pengurus Daerah Pewarna Indonesia Papua, memparkan bahwa Otsus tidak hanya masalah uang, tetapi harus melihat dugaan pelangaran HAM yang sering terjadi di Papua. Perlu ada tindakan dari pemerintah pusat terkait dengan pengusutan secara tuntas terhadap dugaan pelangar HAM. Pemerintah daerah tidak boleh menjadi raja-raja kecil yang mengelola dana Otsus untuk memperkaya diri sendiri.

(Ashiong P. Munthe, Litbang Pengurus Pusat Pewarna Indonesia).

Building Bridges across Boundaries: Interfaith Harmony in the Spirit of Bhinneka Tunggal Ika

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - UPF Indonesia menyelenggarakan kegiatan virtual dengan tema "Building Bridges across Boundaries: Interfaith Harmony in the Spirit of Bhinneka Tunggal Ika” (Membangun Jembatan lintas Batas: Kerukunan Antar Agama dalam Semangat Bhinneka Tunggal Ika). Kegiatan yang diadakan pada hari Jumat, 5 Maret 2021 itu disiarkan melalui platform Zoom dan YouTube. Secara keseluruhan, lebih dari 300 orang berpartisipasi dalam program ini, pada kesempatan Pekan Harmoni Antar-agama Sedunia ke-11 di mana Pelantikan Asosiasi Antar-agama juga berlangsung.

Pekan Kerukunan Antar-Agama Sedunia dirayakan setiap tahun dan merupakan inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diusulkan oleh Raja Abdullah II dari Yordania untuk meningkatkan kesadaran akan saling pengertian dan dialog antar-agama yang merupakan dimensi penting dari budaya damai. Karenanya, inisiatif ini penting untuk mendorong kerukunan antara semua orang tanpa memandang keyakinannya.

Untuk mendukung inisiatif tersebut, UPF di seluruh dunia meresmikan Asosiasi Antar-agama untuk Perdamaian dan Pembangunan (IAPD) sebagai salah satu dari tujuh pilar terkait di dalam UPF itu sendiri. Dan pada acara kali ini, IAPD Cabang Indonesia akhirnya diresmikan dan diketuai oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA., Imam Besar Masjid Istiqlal dalam program ini.

Acara virtual yang dipandu oleh Bapak Alfred Forno, Sekretaris Jenderal UPF Indonesia dan Yunita Rosalina Manurung ini menampilkan pembicara dan tamu pada tingkat internasional dan nasional dan dari berbagai agama di antaranya: 1) Dr. Tageldin Hamad, Wakil Ketua UPF Internasional, 2) Ibu Ursula McLackland, Sekretaris Jenderal UPF Asia-Pasifik, 3) Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, 4) Pdt. Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif KKC Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 5) Maha Pandita Suhadi Sendjaja, Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia, 6) KRHT Astono Chandra, Pengurus Pusat Parisada Hindu Dharma Indonesia, 7) Ws Lie Suprijadi, Pengurus Pusat MATAKIN.

Wakil Ketua UPF Prof. Dr. Payaman Simanjuntak menyambut semua pembicara dan peserta program yang diikuti dengan ucapan selamat oleh Dr. Tageldin Hamad dari UPF Internasional. Dalam sambutannya, Dr. Hamad menyebutkan, "kita perlu menjadi pembuat perubahan." Dia melanjutkan, "Para pemimpin agama harusnya tidak hanya duduk di kursi di belakang meja tetapi secara internal menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan." Ia menyatakan bahwa pendiri UPF, Dr. Hak Ja Han Moon telah memprakarsai Asosiasi Antar-agama untuk Perdamaian dan Pembangunan untuk memfasilitasi semua pemuka agama dan semua orang beriman untuk bekerja sama secara harmonis di bawah bendera Komunitas Suci Orangtua Surgawi. “Pemuka agama adalah kolaborator bukan kompetitor”, pungkasnya.

Program yang menghadirkan lima tokoh agama sebagai pembicara panel ini dimoderatori oleh Ibu Inna Junaenah, Ph.D. (c), Pengurus Wilayah bidang Hukum dan Hak Asasi ‘Aisyiyah Jabar, yang kemudian mempersilahkan Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA untuk mengawali panel serta menyampaikan pidato inaugurasinya.

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA mengatakan, “Universal Peace Federation sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan. Tantangan kita ke depan, akhir-akhir ini, bukan saja menghadapi radikalisme.

Tetapi yang paling penting untuk kita bangun sekarang ini ialah kebersamaan dalam rangka mengatasi persoalan covid-19.” Selain itu, beliau menyinggung tentang pentingnya kolaborasi untuk mengatasi persoalan-persoalan selain covid-19 seperti bencana alam di antaranya: banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain-lain.

Pdt. Jimmy Sormin dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengatakan, “Kita harus menyadari bahwa dialog antar-agama bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak saya kecil, saya sudah berbicara dan bermain dengan pemeluk agama lain dengan damai tanpa ada stigma atau stereotip atau hal lain yang membuat saya iri atau membenci orang lain. Itu hanya dialog harian di antara kita. " Ia kemudian melanjutkan, “Kita juga harus menyadari di antara kita bahwa ideologi nasional, transnasional dari negara lain atau perkembangan intoleransi yang masuk ke bangsa kita selama ini menjadi masalah besar yang menyebabkan terjadinya segregasi di antara kita.”

Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja membagikan pengalaman kerukunan antar-umat beragama kala beliau menerima vaksin di Masjid Istiqlal bersama penerima vaksin lainnya dari berbagai latar belakang suku dan agama, yang difasilitasi oleh Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MH. mengungkapkan: Persoalan-persoalan yang terjadi itu adalah 3 bencana 7 musibah.

Beliau mengatakan pentingnya agama bagi umat sejak mulanya. “Pada hakekatnya, asal-muasal agama hadir itu niatnya untuk membangun kerukunan, untuk membangun persaudaraan,…” katanya. “Kita harus menghormati semua umat manusia, karena kita semua mempunyai bibit Buddha yang harus diagungkan…kita bukan lagi membangun kerukunan, tetapi persaudaraan, persaudaraan antar-umat beragama dengan pemerintah, persaudaraan antar-sesama umat manusia,” pungkas beliau.

Dari pengurus pusat Parisada Hindu Dharma Indonesia, Raden Kanjeng Hastono Tumenggul Astono Chandra, mengacu pada ‘Tri Hita Karana’, yang berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan, “Kalau ini kita bisa elaborasi dalam kehidupan kita, rasanya apa yang menjadi keyakinan dan cita-cita luhur para bapa pendiri bangsa akan terwujud, karene bahkan PBB pun sudah menyerap konsep Tri Hita Karana ini”, katanya. “Ada yang namanya dharma agama dan dharma negara. Jadi kita melaksanakan dharma agama untuk internal kita, dan dharma negara untuk eksternal kita, bagaimana kita bisa mengabdikan sebesar-besarnya untuk kepentingan kerukunan berbangsa dan bernegara”, pungkas beliau bertolak dari dasar keyakinannya.

Pembicara terakhir, Ws. Lie Suprijadi dari keyakinan Konghucu mengungkapkan, “Kita harus memiliki sikap sabar, menahan diri melihat orang lain melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita dalam segala hal.” Dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Konghucu, beliau melanjutkan, “Sesungguhnya, kemuliaan seseorang itu tergantung dari usaha orang itu sendiri. Maka janganlah menilai orang dari apa agama yang dianutnya, dan janganlah menilai agama dari orang yang menganutnya.” Beliau mengakhiri untuk menekankan pada pentingnya saling menghormati dan rukun dalam kehidupan kita dengan Tuhan, alam, dan sesama.

Salah satu yang menjadi sorotan utama dari kegiatan ini adalah lagu “The Voice of Peace” yang dibawakan oleh Maria Stefanie. Pencipta lagu “The Voice of Peace” ini adalah seorang komposer dan penyanyi asal Indonesia yang kini berdomisili di Sydney, Australia. Penampilan lagu ini menciptakan suasana yang begitu harmonis di antara seluruh peserta dan mampu menghadirkan inspirasi perdamaian.

Kegiatan ini diakhiri dengan Deklarasi Kerukunan Agama yang dibacakan oleh Pdt. Louis Pakaila dan yang langsung menutup seluruh rangkaian kegiatan dengan doa.

Kualitas Pemajuan Provinsi Maluku dan Strategi Membangun Indonesia Maju

REFORMATANEWS.COM, Maluku - Provinsi Maluku adalah sebuah daerah otonom lama sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Maluku sebagai salah satu wilayah kawasan strategis di Indonesia memiliki sejumlah simpul penting dan menentukan. Pada dasarnya memiliki dan mengandung potensi strategis berpengaruh ; memiliki dan mengandung sumber daya tangguh berarti di Indonesia, khususnya di Indonesia Bagian Timur. Sesungguhnya Membangun Indonesia Maju, semakin menjadi berarti dan bermakna ketika berbasis dan berperspektif wilayah kawasan kelautan, kepulauan, perbatasan, dan berbagai pertimbangan strategis dan teknis lainnya.

Perspektif kebijakan dan agenda program Membangun Indonesia Maju, mesti selalu bertumbuh subur dan berkembang maju ketika diletakkan dalam kerangka dan konteks memaknai kualitas pengembangan dan pembangunan Maluku. Secara politik kebijakan pengembangan wilayah kawasan dan pendekatan geostrategis maka Provinsi Maluku adalah salah satu atau sebuah dan serangkaian simpul strategis, berpengaruh, dan menentukan di Indonesia. Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Irjen Pol. Purn. Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno beserta jajaran ; dan juga bersama masyarakat dan berbagai elemen kebangsaan dan kenegaraan, sedang dan semakin berusaha mempercepat, memperluas, dan meningkatan kualitas pembangunan Maluku. Kepemimpinan wilayah daerah otonom, harus senantiasa dimaknai doktrin pelayanan dan pengabdian serta dengan semangat gotongroyong dan pendekatan humanis, persuasif, dialogis, dan kepribadian yang firm, berkomitmen, dan berkualitas yang mengedepankan watak - karakter kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Kerangka pemikiran dan basis dasar pertimbangan inilah, yang kemudian pada gilirannya Ormas Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) memilih Kota Ambon dan Provinsi Maluku sebagai kota penyelenggara dan lokasi penyelenggaraan Kongres Nasional PERMAHI. Juga sekaligus pelaksanaan kegiatan Konferensi Hukum Nasional dan Seminar Hukum Nasional. Kebijakan ini merefleksikan dan menunjukkan bahwa PERMAHI mendukung sepenuhnya Agenda Pengembangan Wilayah Kawasan Provinsi Maluku dan Pembangunan Indonesia Maju.

Dalam rangkaian kegiatan Kongres Nasional, penyelenggaraan Konferensi Hukum Nasional dan Seminar Hukum Nasional di Ambon, Maluku, Ormas PERMAHI dan Panitia Penyelenggara mengundang lembaga-lembaga negara, institusi pemerintahan kenegaraan, jajaran Pemerintah Daerah beberapa tokoh dan figur relevan, dan jajaran/kalangan/komunitas terkait lainnya. Ormas PERMAHI dan Panitia Penyelenggara juga mengundang Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, yang juga Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Alumni / IKA PERMAHI) untuk menghadiri kegiatan dan menjadi Pembicara.

Ada beberapa kegiatan Firman Jaya Daeli setelah menghadiri Kongres Nasional PERMAHI, Konferensi Hukum Nasional dan Seminar Hukum Nasional. Ada pertemuan bersama dan diskusi dengan sejumlah Pimpinan lembaga dan institusi ; Ormas dan komunitas / elemen ; sejumlah kalangan profesional dan aktifis ; juga mengunjungi beberapa kawasan dan lokasi. Salah satu di antaranya adalah sebagaimana yang ada dalam foto ketika Firman Jaya Daeli bersama dengan Kapolda Maluku Irjen Pol. Refdi Andri, Wakil Kapolda Brigjen Pol. Jan De Fretes, Irwasda Kombes Pol. Raden Heru Prakoso beserta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Maret 2021, di Ambon, Maluku.

Dalam pertemuan informal dan diskusi santai ini, hadir juga Irjen Pol. Royke Lumowa (mantan Kapolda Sulut, Kapolda Maluku, Kakor Lantas Polri, Kapolda Papua Barat) dan Doktor Yusthinus Thobias Male (Ilmuwan dan Dosen Universitas Negeri Pattimura, Ambon, Maluku). Firman Jaya Daeli, yang juga pernah diundang menjadi Penceramah (Dosen Tamu) di kegiatan Dikreg Sespimmen dan Sespimti Lemdiklat Polri, bertemu dan berdiskusi sembari mengembangkan perspektif pemikiran dan agenda, yang pada dasarnya berintikan pada pemajuan institusi Polri dan kawasan Provinsi Maluku. Pertemuan diskusi berlangsung juga antara Firman Jaya Daeli dengan Kepala Kejaksaan Tinggi / Kajati Provinsi Maluku Rorogo Zega, S.H., M.H, di Ruang Kerja Kajati, di Kantor Kejati Maluku.

Kegiatan Kongres Nasional PERMAHI, Konferensi Hukum Nasional dan Seminar Hukum Nasional berlangsung di Kampus Universitas Negeri Pattimura dan di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon ini, mengundang sejumlah Pembicara. Ada dari DPR-RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas RI), jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, sejumlah Akademisi dan Pimpinan Perguruan Tinggi, kalangan Cendekiawan dan Civil Society, dan lain-lain.

Dalam foto-foto lain, tampak ketika Firman Jaya Daeli, yang juga pernah menjadi Tim Perumus UU Pertahanan Negara, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Kehakiman, UU Pemerintahan Daerah, tampil menjadi Pembicara di Kampus IAIN, Ambon. Hadir dan tampil dalam salah satu sesi kunci, bersama dengan para Pembicara lain. Ada Kajati Maluku Rorogo Zega, S.H., M.H., Perwakilan Pangdam Pattimura Kolonel Arh Hasto, Cendekiawan / Dosen IAIN Ambon, Dr. Abidin Wakano, M.Ag, yang menjadi Pembicara bersama Firman Jaya Daeli dalam satu sesi. Konferensi Hukum Nasional dan Seminar Hukum Nasional, berlangsung atas kerjasama antara PERMAHI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Kota Ambon ; PERMAHI dengan Universitas Pattimura ; dan antara PERMAHI dengan IAIN Ambon, Maluku. Juga atas perhatian dan dukungan berbagai pihak termasuk jajaran Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 tingkat daerah. Keseluruhan kegiatan terselenggara dan berlangsung dengan Prokes secara ketat dan teratur dengan tertib dan disiplin tinggi.

"Salam Sehat dan Sukses selalu ; Salam Kerakyatan dan Kebangsaan ; Salam PERMAHI ; Salam Perdamaian dan Pemajuan Maluku ; Salam NKRI Rumah Milik Kita Bersama"

SABAM SIRAIT BICARA TENTANG AMIR SYARIFUDDIN

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Bagi saya, selain Bung Karno yang merupakan sumber inspirasi yang tak ada habisnya dalam berpolitik, salah satu tokoh lain yang saya kagumi adalah Amir Sjarifuddin, salah seorang pejuang kemerdekaan yang pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Begitu kuat apresiasi saya terhadap para pejuang yang ikut membebaskan negeri ini dari penjajahan. Pernah sewaktu sedang melakukan kunjungan ke Solo, saya pergi berziarah ke makam Amir Sjarifuddin. Saat itu hari Minggu saya kebaktian di sebuah gereja di Solo. Setelah kebaktian, saya mendengar sebagian jemaat di sana punya rencana untuk berziarah ke makam Amir Sjarifuddin. Saya memang sudah mendengar tentang adanya makam bung Amir di Karanganyar dekat Solo, tapi saya tak pernah ke sana. Karena itu saya tertarik untuk ikut rombongan jemaat tersebut. Sayangnya, mereka baru akan berziarah esok harinya, padahal saya esok sudah harus kembali ke Jakarta. Maka pada malam hari Minggu itu, saya pun berziarah makam bung Amir Syarifuddin.

Kekaguman saya kepada Amir Sjarifuddin sudah berlangsung lama, sejak saya mengenal ide-ide sosialis di masa SMA. Selain tertarik pada pemikiran sosialisme, saya juga kagum kepada tokoh-tokoh pemikir dan politisinya. Bahkan sewaktu kuliah, walau aktif di GMKI, ketertarikan saya tak pernah luntur. Dan, salah seorang tokoh utama Partai Sosialis di Indonesia yang saya kagumi, ya, Amir Sjarifuddin, yang pernah menjabat Menteri Penerangan di Kabinet Republik Indonesia yang pertama.

Saya sendiri tak pernah bertemu ataupun mendengar suara Amir. Pengenalan saya terhadap pemikiran dan sosoknya sebagai politisi hanya dari bacaan dan cerita-cerita orang yang telah mengenal Amir Sjarifuddin.

Cerita mengenai Amir Sjarifuddin antara lain saya dengar dari TB. Simatupang, Johanes Leimena dan A.M. Tambunan. Mereka bertiga berkeyakinan Amir bukan Komunis, dus Amir adalah seorang penganut Kristen yang baik. Tapi Amir memang orang yang ambisius, berambisi menjadi perdana menteri, berambisi memerintah dan berkuasa. Artinya, dia berambisi untuk menjalankan pemikirannya dalam kehidupan berpolitik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam dunia perpolitikan Indonesia, Amir Sjarifuddin memang dikenal sebagai tokoh kontroversial. Amir dilahirkan di Medan pada tahun 1907, sebagai anak sulung dari tujuh bersaudara. Orangtuanya berasal dari Tapanuli. Ayahnya, Baginda Soripada, berprofesi sebagai jaksa-bahkan pernah menjabat Jaksa Kepala (hoofd jaksa) di Sibolga, Tapanuli bagian Tengah.

Lulus dari sekolah dasarnya di Sibolga pada tahun 1921, Amir melanjutkan sekolah menengahnya di Leiden Belanda. Ia masuk di Stedelijk Gymnasium, sekolah non-agama. Pada akhir kelas keempat, ia meninggalkan Leiden dan menyelesaikan dua tahun terakhir sekolahnya di Stedelijk Gymnasium di Haarlem.

Tamat dari sana Amir kembali ke tanah air. Kemudian ia masuk Recht Hoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta. Di sinilah pada tahun kedua Amir berkenalan dengan politik. Saat itu di tahun 1928, dia menjadi anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan menjadi redaktur majalah mahasiswa Indoesia Raya. Saat itu Amir bersama dengan Muh. Yamin, tinggal di asrama pelajar Jalan Kramat Raya 106, di sinilah tempat Kongres Pemuda ke II atau yang dikenal dengan Sumpah Pemuda 1928 dilaksanakan. Kongres disepakati akan diadakan pada 27–28 Oktober 1928. Sedangkan komposisi panitia yang terbentuk berasal dari berbagai latar belakang organisasi pemuda. Sugondo Joyopuspito dari PPPI terpilih sebagai ketua, RM Joko Marsaid dari Jong Java sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin dari Jong Sumateranen Bond sebagai sekretaris, dan Amir Sjarifuddin dari Jong Batak Bond sebagai bendahara

Panitia lain adalah Johan Mohammad Tjaja (Jong Islamieten Bond) selaku pembantu I, R Kaca Sungkana (Pemuda Indonesia) selaku pembantu II, RCL Senduk (Jong Celebes) selaku pembantu III, Johanes Leimena (Jong Ambon) selaku pembantu IV, dan Rochjani Soe’oed. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, adalah tonggak modern perjuangan Kemerdekaan Indonesia, dengan dimulainya ikrar sebagai bertanah air, berbangsa dan berbahasa yang satu yaitu Indonesia.

Sesudah peristiwa pembubaran PNI, Amir diminta oleh pemimpin-pemimpin PNI di Jakarta untuk mendirikan partai politik baru, yaitu Partai Indonesia, peristiwa ini juga ditulis Amir dalam memoarnya seperti yang terdapat dalam buku, Amir Sjarifuddin, Antara Negara dan Revolusi, yang diterbitkan Jaringan Kerja Budaya, pada tahun 1996).

Sejak itu Amir memang dikenal luas sebagai salah seorang pemimpin pergerakan bangsa Indonesia. Tak lama setelah Partai Indonesia (Pertindo) dibubarkan di Tahun 1936. Amir dan sejumlah rekannya mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), Pada Kongres Gerindo di Palembang 1939, ia ditunjuk sebagai Ketua Umum. Di bawah kepemimpinan Amir, Gerindo menjalankan perjuangan ‘non kooperatif ‘menentang kolonialisme Belanda, dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akibatnya, ia terpaksa mendekam berkali-kali di penjara pemerintah kolonial Belanda.

Ketika pasukan Jepang menduduki Indonesia, Amir secara tegas menolak fasisme yang dibawa Jepang. Pada Januari 1943, ia ditangkap tentara Jepang dan dipenjarakan di Surabaya. Ia dijatuhi hukuman mati, akan tetapi berkat desakan teman-temannya, hukuman itu diganti dengan hukuman seumur hidup.

Namun baru 33 bulan dipenjara, Perang Dunia II berakhir dan Jepang menyerah kalah. Perkembangan selanjutnya Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Amir pun dibebaskan, langtas ia diangkat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno.

Sekeluar dari penjara Jepang, Amir kemudian mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Sosialis Indonesia (Parsi). Nama ‘sosialis’ menandakan tipe masyarakat yang diharapkan partai itu di dalam Republik Indonesia yang baru. Parsi menerapkan konsepsi partai yang terbuka bagi golongan yang cenderung kiri, demokratis, anti-fasis dan menentang segala bentuk kekuasaan pribadi. Amir ingin menjadikan Parsi sebagai partai yang tidak melakukan pemujaan kepada pimpinan dan menjadi laboratorium demokrasi. Ia juga menghendaki partai yang ‘berpikir horizontal’, sebuah partai yang memperjuangkan keadilan sosial serta persamaan hak dan kewajiban, melawan pemikiran suatu masyarakat yang statis dan hierarkis, hanya atasan yang berhak bicara.

Lewat konferensi di Cirebon, 16-17 Desember 1945, Parsi dan Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang dibentuk Sutan Sjahrir melebur diri menjadi Partai Sosialis. Tapi tak sampai dua tahun kemudian koalisi ini retak karena perbedaan pendapat antara Amir dan Sjahrir (yang saat itu juga menjabat Perdana Menteri RI) mengenai Perjanjian Linggar Jati. Sjahrir lalu mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri dan belakangan membentuk partai yang diberi nama Partai Sosialis Indonesia (PSI). Amir Sjarifuddin kemudian ditunjuk Presiden Soekarno untuk menggantikan Sjahrir, maka jadilah Amir menjabat Perdana Menteri selama tujuh bulan (Juli 1947–Januari 1948).

Tanggal 23 Januari 1948, Amir mengundurkan diri sebagai perdana menteri. Mohammad Hatta kemudian ditunjuk sebagai pemimpin kabinet presidensial. Amir dan Partai Sosialis menjalankan peran sebagai oposisi. Bahkan, Amir menggalang dan memimpin kekuatan oposisi dari kalangan kiri dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang di dalamnya ada berbagai unsur: Partai Sosialis, Partai Buruh, PKI dan Pesindo. Awal September 1948, FDR mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan ‘PKI Musso’, yang telah dinyatakan memberontak oleh pemerintah RI. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai ‘Madiun Affair’ itupun kemudian ditumpas dengan kekuatan senjata oleh TNI. Amir terseret dalam perseteruan politik tersebut.

Sempat beredar kabar, Amir ditangkap dan kemudian dieksekusi oleh pasukan TNI. Pihak keluarganya diinformasikan, Amir wafat pada tanggal 19 Desesmber 1948. Penguburannya tidak dilakukan dengan tanda kehormatan apa pun. Bahkan tak ada nama di atas pusaranya, karena Amir dianggap sebagai salah satu tokoh PKI. Jenazahnya dikuburkan di Desa Ngaliyan, Karanganyar, Jawa Tengah. Namun dua tahun setelah meninggal, tepatnya pada 15 November 1950, atas perintah Presiden Soekarno, pusaranya digali kembali dan dilakukan proses identifikasi. Setelah itu diadakan serah terima kerangka kepada keluarga dsn dimakamkan kembali.

Yang membuat makam Amir Sjarifuddin seolah menghilang selama puluhan tahun adalah tindakan pengrusakan yang dilakukan sekelompok orang yang tak bertanggung jawab, selain merusak, sekelompok orang itu menutupi makam Amir dengan potongan rel kereta api, sehingga keluarga Amir tidak bisa memugar makam Amir. Segtelah bertahun-tahun akhirnya keluarga Amir bisa melakukan pemugaran dengan bantuan dari Lembaga Ut Omnes Unum Sint Institute. Pemugaran dimulai pada 12 Agustus 2008. Setelah selesai pada 14 November diadakan ibadah syukur di Gereja Dagen Palur, Solo.

Sisi lain yang saya kagumi dari Amir adalah kehandalannya dalam berpidatau ataupun berkotbah. Dia adalah orator ulung. Namun yang paling mengesankan adalah pemikiran Amir tentang, sosialisme Indonesia, karena yang digagas Amir, seperti yang saya bayangkan, sosialisme yang memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, demokratisasi dan persatuan bangsa. Dan yang lebih penting, gagasan itu terus diperjuangkan Amir dengan komitmen yang teguh, tak peduli apapun resikonya, dipenjara atau kehilangan nyawa sekalipun.

UPF GELAR RALLY OF HOPE KE 5

REFORMATANEWS.COM, SEOUL, KOREA - Jutaan penonton dari 150 negara mengikuti siaran langsung online Rally of Hope ke-5 yang disponsori oleh Universal Peace Federation (UPF), Minggu, 28 Februari 2021.

Acara virtual tersebut menampilkan hiburan kelas dunia dan para pemimpin terkemuka dunia di antaranya Presiden Cape Verde Jorge Carlos Fonseca; Perdana Menteri Guyana Mark Phillips; Wakil Presiden AS Mike Pence (2017-2021); Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa David Beasley; Uskup Gereja City of Refuge Noel Jones; Presiden Afrika Selatan F.W. de Klerk (1989-1994); Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari (2007-2017); Pengembang Vaksin bersama dari Oxford Dr. Sarah Gilbert; dan Presiden Timor Timur Xanana Gusmão (2002-2007).

Pendiri UPF Dr. Hak Ja Han Moon menginspirasi dengan pesan harapan dalam Pidato Pendiri, sementara para pembicara berfokus pada masalah global utama — seperti COVID-19, hubungan ras, kemiskinan, dan ketidaksetaraan — di bawah tema “Membangun Kemitraan untuk Perdamaian berdasarkan Interdependen, Kemakmuran Bersama, dan Nilai Universal.”

Hampir dua juta orang di seluruh dunia mendaftar untuk Reli Harapan ke-5 ini, dengan pemirsa mencapai 320 juta orang di lebih dari 455 platform. Dr. Moon menekankan pentingnya perdamaian dan persatuan global untuk mengatasi tantangan dunia, menyerukan para warga untuk menumbuhkan "rasa hormat" atas berkat yang diberikan Tuhan dan memenuhi tanggung jawab kita dengan menciptakan keluarga ideal.

“Mari kita bergandengan tangan membuat tekad baru untuk mengedepankan providensi Tuhan hari ini,” kata Dr. Moon. “Jika Semenanjung Korea bisa bersatu kembali dan menjadi satu bangsa, dan jika seluruh Asia Pasifik bisa bersatu menjadi peradaban surgawi dan menghubungkan seluruh dunia, kita bisa menjadi kekuatan demi kebaikan yang akan meluas ke seluruh benua dan samudera di dunia. Saya mendorong masing-masing Saudara untuk bergabung dengan saya dalam berbaris maju dengan kemenangan. "

Uskup Noel Jones mengutip Ucapan Bahagia dalam doa pembukaan dan pesan perdamaiannya, katanya, "Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah," dan memupuk "kasih untuk perdamaian ... adalah fungsi dari mereka yang berjalan dengan Allah." Dia mencatat bahwa 28 Februari menandai ulang tahun Dr. Moon dan mendiang suaminya, Rev. Dr. Sun Myung Moon, serta peringatan 30 tahun kunjungan bersejarah mereka pada tahun 1991 dan berbicara dengan Kim Il Sung untuk “mendorong pemimpin Korea Utara agar membawa perdamaian” ke semenanjung Korea.

Mantan Wakil Presiden AS Mike Pence juga mengutip Kitab Suci dengan nasehat, "bekerja dengan itikad baik untuk mengubah musuh menjadi sahabat."

“Selama empat tahun sebagai wakil presiden, di dalam dan luar negeri, saya telah melihat secara langsung bahwa negara-negara yang sungguh hebat itu pasti merangkul kebebasan, prinsip-prinsip kebebasan beragama, kebebasan berbicara, demokrasi, dan bebas berusaha,” kata Tn. Pence. “Ini adalah visi yang ayah saya Ed Pence, seorang letnan muda Angkatan Darat dalam Perang Korea, berjuang untuk mempertahankan, dan itu adalah visi yang telah dibela dan dikejar generasi warga Amerika dan warga Korea pencinta kebebasan bagi semua orang Korea. Di atas warisan itu, sebagai wakil presiden adalah salah satu penghargaan tertinggi dalam hidup saya. "

Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP), badan kemanusiaan terbesar di dunia yang berupaya untuk mengakhiri kelaparan global, mengetahui dari pekerjaannya bahwa, "di mana ada perdamaian, lebih sedikit anak-anak yang tidur dalam keadaan lapar," kata Direktur Eksekutif WFP David Beasley. “Kami ada untuk melayani saudara dan saudari yang membutuhkan. Dengan kata lain, mengasihi sesama kita di mana pun mereka berada." WFP membantu sekitar 114 juta orang di lebih dari 80 negara tahun lalu, dan mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian 2020.

Perawatan kesehatan, seperti vaksin untuk COVID-19, juga ditujukan untuk "saling melindungi sesama" dan "menyelamatkan nyawa," kata salah satu pengembang Vaksin Oxford Dr. Sarah Gilbert, yang vaksinologinya diupayakan di Yayasan Nuffield bidang Kedokteran di Universitas Oxford di Inggris Raya telah menarik perhatian dunia. “Vaksin tersebut telah terbukti aman dan efektif, dan disetujui untuk digunakan di hampir 60 negara,” katanya. “Nilai yang menghasilkan vaksin dan dibuat tersedia ini sejalan dengan nilai-nilai dari Universal Peace Federation. Ini adalah vaksin bagi dunia ... untuk melindungi satu sama lain dan diri kita sendiri.”

Para pemimpin dunia lainnya menggaris-bawahi perlunya perdamaian global.

“Tiga puluh lima tahun yang lalu, situasi yang kami hadapi di Afrika Selatan tampak tidak ada harapan,” kata Yang Mulia F.W. de Klerk, mantan presiden Afrika Selatan dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 1993 bersama mendiang Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Afrika Selatan diisolasi, dipenuhi dengan kerusuhan, protes, pelanggaran hukum, dan di bawah kepungan kekuatan pro-komunis sebelum mengadakan pemilu inklusif pertama pada tahun 1994, yang mengarah pada pelantikan Presiden Mandela dan “penerapan konstitusi yang benar-benar inklusif dan demokratis, Kata Tn. de Klerk. Tantangan berlanjut, "tetapi di atas semuanya, kami telah belajar akan pentingnya tidak pernah kehilangan harapan."

“Seperti apa masa depan yang dibangun di atas perdamaian?” tanya Perdana Menteri Guyana Mark Phillips. Jawabannya terletak pada "para pemimpin dunia, pembuat keputusan, dan bahkan pemimpin agama yang bergabung untuk bersama-sama merencanakan dan mengembangkan cara-cara untuk menanggapi persyaratan pembangunan perdamaian... dan membangun kemitraan yang kuat."

“Tantangan yang diatasi oleh [Reli Harapan ke-5] melampaui batas-batas nasional dan mengatasi kekhawatiran yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia,” kata Yang Mulia Mohammad Hamid Ansari, mantan wakil presiden India.

Presiden Cape Verde Jorge Carlos Fonseca berkata, "Lebih dari sekadar tidak adanya perang, perdamaian, sebagai nilai dan sebagai aset, adalah berkah yang dicapai melalui toleransi, solidaritas, dan menghargai perbedaan orang lain." Dia menambahkan bahwa kewirausahaan di kalangan pemuda menjadi “sangat penting,” dan katanya, “Saya percaya bahwa untuk membangun dunia yang lebih baik, untuk memperkuat demokrasi dan mendorong kewarganegaraan, tidak hanya ekonomi yang penting, nilai-nilai juga fundamental dan ... perubahan harus dimulai sekarang. ”

“Tidak akan ada perdamaian bagi orang-orang yang tidak rasa memiliki atas nasibnya sendiri dan yang tidak bekerja sama untuk mencapainya,” kata Yang Mulia Xanana Gusmão, mantan presiden Timor Timur. “Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa perdamaian yang adil berarti lebih dari sekadar tidak adanya konflik. Sama pentingnya juga membebaskan orang dari kelaparan, penyakit, dan kemiskinan, ”katanya, seraya menambahkan bahwa perdamaian dan pembangunan berjalan berbarengan.

Seri Rally of Hope, diluncurkan pada Agustus 2020, didedikasikan untuk "membangun dunia bersatu yang damai," kata Ketua UPF Dr. Thomas G. Walsh. UPF, yang didirikan pada tahun 2005 oleh Rev. Moon dan Dr. Moon, memiliki cabang dan program di seluruh dunia dan merupakan LSM dalam Status Konsultatif Umum dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. The 5th Rally of Hope dapat dilihat di sini. https://tv.peacelink.live/live/details/?vid=kw5_AN1d9mI

Keberatan Isi Buku Agama Islam dan Budi Perkerti API dan MUKI Layangkan Surat Pada Kemendikbud

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Terkait buku pendidikan agama untuk agama Islam dan Budi Pekerti bagi siswa siswi kelas VIII dan XI yang diterbitkan Kementerian Pendidikan RI tahun 2014. Perwakilan umat Kristen antara lain : Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), dan PERSATUAN WARTAWAN NASRANI INDONESIA (PEWARNA) menyambangi kantor Kemendikbud di Jalan Jenderal Sudirman pada hari Selasa (2/03/21) untuk menyerahkan surat klarifikasi terkait kasus tersebut.

Adapun maksud dan tujuan dari surat permohonan klarifikasi ini adalah terkait isi dari Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas VIII dan XI yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014.

Asosiasi Pendeta Indonesia dan Majelis Umat Kristen Indonesia mewakili suara umat Kristen yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan beberapa sikap sebagai berikut :

1. Bahwa kami keberatan atas keterlibatan Negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah terlalu jauh melakukan kajian dan tafsir terhadap Tourat dan Injil yang adalah Kitab Suci yang dipercaya Umat Kristen sebagaimana yang tertuang dalam buku yang dimaksud tersebut.

2. Bahwa Injil yang dipercayai dan diakui oleh Umat Kristen adalah injil yang telah melewati proses Pengkanonisasi yang dilakukan oleh orang-orang kudus dengan penuh hikmat yang dilakukan ribuan tahun silam dengan proses yang sudah Final. Karena itu keberadaan Injil Barnaba/Barnabas dalam ajaran Kristen dipandang sebagai Injil yang Palsu atau ajaran bidat yang dikutuk dan ditolak oleh gereja.

3. Bahwa menurut hemat kami tafsir atau kajian terhadap ajaran Agama Kristen yang tidak sesuai dengan fakta Ajaran Kristen yang dituangkan dalam buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Murid beragama Islam tersebut, tidak patut dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Bahwa menurut hemat kami keberadaan buku-buku tersebut mengundang kekeliruan paham terhadap Ajaran Kristen serta berpotensi mengoyakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan toleransi antar umat beragama yang selama ini telah dibangun oleh semua elemen anak bangsa.

5. Kesimpulan kami keberadaan buku tersebut harus dilarang untuk dipergunakan sebagai bagian dari materi pendidikan, serta dilakukan penarikan dari peredaraannya.

6. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Menteri, kami kiranya diberi kesempatan beraudensi dan sekaligus menyampaikan pokok-pokok pikiran dari kami Asosiasi Pendeta Indonesia dan Majelis Umat Kristen Indonesia dan sekaligus mendapatkan penjelasan dan jawaban atas permintaan.

Ketika dihubungi secara terpisah Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia(MUKI) Djasarmen Purba menyampaikan pendapatnya terkait tersebut "Kemendikbud harus menarik buku ini agar menjaga utk kerukunan umat beragama. Bukan saja buku ini saja tetapi kemendikbud juga melihat dan meneliti buku buku lain agar tdk tdk terjadi lg seperti muatan buku ini, Bukan saja buku agama islam tetapi juga buku buku agama agama lainnya termasuk buku agama kristen agar tdk ada muatan tg menciderai agama lainnya. Sebagai umat kristen mari tetap mengawal dan turut mencermati adanya buku buku yg beredar apabila ditemukan muatan yang bisa merusak kerukunan dan nilai kebangsaan tdk terjadi" terangnya.

Surat tersebut ditandatangani diJakarta, 1 Maret 2021 oleh Ketua Umum API : Pdt. Brigjen TNI (Pur) Drs. Harsanto Adi S. MM,.M.Th, Wakil Sekertaris Jenderal API : Pdt. Estefanus Balaati, S.Th., Ketua Umum MUKI : Djasarmen Purba, SH, Sekertaris Jenderal MUKI : Drs. Mawardin Zega, M.Th

Dan Juga dihadiri oleh Jajaran Pengurus DPP PEWARNA Indonesia Yusuf Mujiono (Ketum Pewarna), Thony Ermando (Sekretaris I), Hendarmoko (OKK), Amos (Advokasi).

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts: