PEWARNA Indonesia Beraudiensi dengan Dirjen P2PM Kemenkes

REFORMATANEWS.COM, - Pengurus Pusat PEWARNA Indonesia beraudiensi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kedatangan PEWARNA Indonesia diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, D.H.S.M., M.A.R.S.
Dalam kesempatan itu PEWARNA dipimpin oleh Ketua Umum PEWARNA Indonesia Yusuf Mujiono dan sejumlah pengurus lintas departemen PP PEWARNA Indonesia.
Direktur P2P pada kesempatan itu menerangkan tentang sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kemenkes saat ini, di antaranya dalam memfasilitasi keberadaan tenaga kesehatan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, juga pemaparan singkat terkait penerapan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Di pertemuan itu Suzanna Kezia, M.Th, mewaikil Sekretaris Kegiatan PP PEWARNA Indonesia memaparkan sejumlah program yang sudah dan akan dilakukan oleh PEWARNA Indonesia. Di antaranya kegiatan Napak Tilas Rasul Jawa pada tahun 2021 lalu, juga rencana pelaksanaan Festival Bondo, Jepara, pada November mendatang.

Suzanna lalu menambahkan Festival Bondo direncanakan akan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat setempat, dan diisi oleh beragam kegiatan mulai dari camp jurnalistik, seminar Love Sex and Dating, seminar anak, juga karnaval budaya.
"Melalui kegiatan kami ini diharapkan dapat mendukung Desa Bondo sebagai tempat Daerah Tujuan Wisata religi, sekaligus memelihara rasa persatuan dan toleransi yang ada di sana," ujar perempuan yang juga berprofesi sebagai pengusaha alat kesehatan, ini.

Menyambut penjelasan PEWARNA, Pria yang sudah 3 tahun menjabat sebagai Dirjen P2P ini juga mengungkap dirinya mengapresiasi dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh PEWARNA mendatang.
Yusuf Mujiono menambahkan, Festival Bondo merupakan suatu perwujudan dari misi PEWARNA untuk melestarikan budaya lokal sekaligus memelihara eksistensi dari keberadaan semangat toleransi di Indonesia. Khususnya memelihara keberadaan Bondo sebagai desa Kristen yang merupakan buah penginjilan dari Ki Ibrahim Tunggul Wulung pada abad ke-19.
"Saya berharap teman teman di sini bisa diselenggarakan pula bersamaan dengan kegiatan Bakti Sosial, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional pada 12 November nanti. Namun kami meminta agar PEWARNA juga melibatkan masyarakat lintas agama setempat," ujar Dirjen P2P.

Di sela pertemuan Yusuf Mujiono juga menyerahkan karya PEWARNA Indonesia, yakni Buku Napak Tilas Rasul Jawa, yang merupakan laporan perjalanan PEWARNA Indonesia selama seminggu dalam menapaki jejak perjalanan penginjil pribumi di Tanah Jawa.

Related Posts:

Pdt Bambang Jonan Bincang Bersama PEWARNA Perlunya Dihidupkan Kembali Semangat Gotong Royong


 

REFORMATANEWS.COM  Jakarta - Semangat gotong royong di tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat rasanya makin lekang ditelan jaman. Padahal sebagai bangsa di mana para leluhur kita dalam membangun bahkan merebut kemerdekaan dengan semangat gotog royong. Demikian disampaikan Pdt Bambang Jonan yang baru saja dianugerahi Figur Oikumenis oleh Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia yang di gelar di Gedung nusantaran V Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023 di sebuah resto dibilangan Pondok Indah Jakarta Selatan. 
Semangat gotong royong ini lanjut Pendeta Bambang Jonan perlu dihidupkan kembali baik dalam pelayanan gerejawi maupun dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan semangat yang tertera dalam nilai-nilai dalam Pancasila sila kedua dan ketiga. 
Selain itu Pdt Jonan yang didampingi Pdt Richard Daulay mantan sekretaris umum Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) juga menyikapi dengan kerukunan beragama  yang saat ini sudah diatur dalam KUHP yang baru. Di mana lanjut Bambang dalam aturan tersebut menghilangkan fungsi atau keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 
Menarik dalam pembahasan tentang Undang -undang atau yang mengatur tentang beragama, seperti yang diungkapkan Pdt Richard Daulay, menurutnya jika kerukunan beragama itu diundangkan pertanyaannya siapa yang membuat UU tersebut. Karena dikuatirkan Jika itu DPR RI lalu yang duduk di sana melandaskan UU itu dengan agama tertentu, itu akan sangat membahayakan. Persoalan ini lah yang menjadi pergumulan sejak lama, tukas Richard Daulay yang pernah menjabat ketua STT Cipanas ini. 
Pembicaraan siang tersebut semakin seru Ketika kembali berbicara tentang pengijilan yang dilakukan para misonaris Ketika itu. Dalam hal ini PEWARNA seperti yang disampaikan Yusuf Mujiono Ketua Umum mengatakan bahwa program Pewarna saat ini mendudah kembali para penginjil asli bumi Putera yang telah memberi diri mewartakan kabar baik di tengah-tengah bangsa ini, sehingga banyak Masyarakat Indonesia mengenal Kritus. 
Lebih lanjut Yusuf menambahkan dengan menggali kembali kiprah para penginjil tersebut diharapkan mampu mengispirasi para pelayanan Tuhan saat ini agar memiliki panggilan yang benar dan murni akan tugas pelayanannya. 
Di kesempatan tersebut PEWARNA juga menyampaikan sekaligu mmeinta Pendeta Bambang Jonan gembala jemaat GBI PlazaMedan ini untuk turut hadir dalam program festival Bondo yang akan menggelar paduan suara kolasal yang dilaksankan tanggal 10 November 2023 di Bondo Jepara Jawa Tengah. 
Festival Bondo yang mengedepankan ciri khas tentang kampung Kristen sebagai bentuk eksistensi umat Kristen di Bondo ini akan dirangkai dengan seminar-seminar, pengobatan gratis serta camp jurnalistik dan bedah film dan buku tentang rasul Jawa. 
Pedenta Bambang Jonan menyambut undangan tersebut dan akan datang saat digelar festival sekaligus Rapat Kerja Nasional Pewarna tersebut. “Doakan semoga ada kesempatan dan kita bisa berjumpa kembali di Bondo”, tukasnya menyambut. 
Pertemuan dalam bincang siang itu hadir lima belas Pengurus Pusat selain Yusuf Mujiono Ketua umum antaranya Albert Muntu Bendum, Grace Lumintang bendahara I, Thony Ermando Sekretaris I, Donny Leonardo Departemen Lintas Lembaga, Tenny Deen dan Anna Kezia Bidang Pelmas dan Kerohanian, Nick Irwan dan Dwi Urip Premono Dep. Libang, Richardo Marbun Dep Media dan Ekonomi Kreatif, Sugiyanto , Arthur Teesen Dep Pelatihan dan sertifikasi, Grolus Sitanggang Dep OKK dan Johan Sopaheluwakan Pengursu PD DKI Jakarta.
Dipenghujung pertemuan tersebut Pewarna mendapat oleh-oleh buku tentang Perjalanan 30th GBI Medan Plaza dari Ruko Kontrakan Ke Rumah Persembahan hasil perjalanan pelayanan Pdt Bambang Jonan yang ditulis oleh Pdt. Richard Daulay ini, baru saja di launching tanggal 25 Juli 2023 di Plaza Medan sekaligus merayakan 30 tahun pelayanan Pdt Bambang Jonan.

Related Posts:

PIKI: Keadilan Berbasiskan Pancasila, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas

REFORMATANEWS.COM, Jakarta -Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) menyelenggarakan Seminar Kebangsaan bertajuk: “Membangun Karakter dan Memperkokoh Kedaulatan Bangsa serta Menegakkan Keadilan Melalui Toleransi Beragama Menuju Indonesia Emas” bertempat di Gereja Immanuel, Gambir, Jakarta Pusat, 25/08/2023. Acara ini bagian dari rangkaian menyambut kegiatan Dies Natalis Ke-60 PIKI bulan Desember 2023, Peringatan HUT NKRI Ke-78 Tahun 2023 dan HUT Ke-184 Gedung Gereja Immanuel Jakarta, serta persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan penyelenggara Panitia Nasional Dies Natalis Ke-60 PIKI bersama DPD PIKI DKI Jakarta dan Gereja Immanuel Jakarta.

Hadir sebagai Keynote Speaker, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Dr. Drs. Karjono Atmoharsono, S.H., M.Hum, bersama Prof. Dr. Musdah Mulia, MA., APU., Ketua Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Pdt. Prof. John A. Titaley, Th.D., Tokoh & Akademisi Kristen/GPIB. Seminar ini dimoderatori oleh Pdt. Abraham Ruben Persang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta.

Ketua Umum Persatuan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Dr. Badikenita Putri Sitepu, S.E., S.H., M.Si., yang didampingi oleh Sekretaris Jendral PIKI, Pdt. Audy WMR Wuisang, M.Si. beserta jajaran DPP PIKI, dalam sambutannya menyampaikan kesiapan dan komitmen PIKI untuk terus berpartisipasi dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa. Melalui Seminar Kebangsaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keberanian umat Kristiani khususnya dan masyarakat umumnya untuk terus menghidupkan Pancasila dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dengan semangat toleransi sebagai satu Indonesia yang berdaulat. Toleransi beragama berbasiskan Pancasila adalah bentuk keadilan yang nyata sebagai salah satu kunci utama mewujudkan Indonesia Emas. Selanjutnya, PIKI juga berkomitmen memberi perhatian pada berbagai kebijakan diantaranya penyaluran APBN dalam rangka meningkatkan daya saing daerah hingga global melalui berbagai kajian-kajian strategis, turut mengawal pelaksanaan perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan turut mensukseskan Pemilu 2024 mendatang melalui berbagai partisipasi konstruktif demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas. Pemilu yang Damai, Jujur, Adil dan Transparan. 

Dalam paparannya, Wakil Kepala BPIP, Karjono Atmoharsono mengingatkan kembali makna penting kesejatian Pancasila dan Keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Pancasila sejatinya adalah Titik Temu dalam mempersatukan keragaman bangsa Indonesia.  Karjono menjelaskan bahwa toleransi adalah salah satu hal utama dalam memperkokoh karakter kebangsaan yang harus dimulai dari usia muda melalui jalur pendidikan. Dengan membangun karakter bangsa akan memperkokoh kedaulatan bangsa. Untuk itu toleransi dapat diwujudkan melalui saling menundukkan diri untuk sama-sama menghormati, menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa. Esa itu tunggal, Esa itu Persatuan, Esa itu Kesatuan. Kesatuan ini harus sama-sama junjung tinggi. Lebih lanjut Karjono memberikan contoh tentang betapa luar biasanya kekuatan toleransi. Misalnya, di area Masjid Istiqlal dengan Gereja Katolik Katedral di Jakarta, terdapat lorong bersama yang menyatukan keduanya. Kemudian Gereja Martha di Berlin, Jerman, menjadi lokasi Salat Jumat umat Muslim dikarenakan keterbatasan ruang.  Lalu, Gereja Katedral Nasional Washington, Amerika Serikat yang juga menjadi lokasi Salat Jumat umat Muslim di sana.  Di sisi lain di zaman Nabi Muhammad  SAW, Masjid Nabawi pernah menjadi tempat untuk kebaktian umat Kristen. Lalu, Masjid Darussalam di daerah Cempaka Baru, Kemayoran Jakarta, juga pernah menjadi tempat kebaktian umat Kristen. Kondisi seperti ini adalah contoh toleransi beragama yang harus sama-sama dijunjung tinggi. Dari cerita tersebut, Karjono mengingatkan: Kenapa rumah ibadah harus dihancurkan? Hal tersebut adalah pertanyaan mendasar yang harus didalami bersama.

Di Era Demokrasi, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan juga berfungsi sebagai Benteng Pancasila, lingkungan organisasi yang menjadi tempat untuk memperkuat dan/atau mempertahankan ideologi, dasar negara dan falsafah bangsa negara dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Benteng Pancasila, organisasi kemasyarakatan haruslah bercirikan organisasi yang humanis, ramah akan perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, kebersamaan dan kekeluargaan, menjunjung tinggi Tuhan Yang Maha Esa, serta semangat gotong royong.

Prof. Musdah Mulia secara khusus menyoroti bagaimana Memperkokoh Semangat Kebangsaan Melalui Penguatan Literasi Masyarakat. Sumpah Pemuda, merupakan momen penting pembentukan bangsa Indonesia, yang dideklarasikan kaum pemuda (milenial) dari berbagai latar belakang suku bangsa: Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Islam, Jong Sumatera dan Jong Celebes. Mereka tidak membangun suatu bangsa berdasarkan suku bangsa mereka masing-masing, melainkan satu bangsa Indonesia dari keberagaman suku bangsa dalam suatu ikrar bersama. Selanjutnya momen monumental pidato Bung Karno pada Sidang BPUPKI 1 Juni 1945 turut mempertegas bagaimana semangat kebangsaan tidak bisa tidak, adalah hal yang absolut, “Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar suatu nationale staat”.

Dalam konteks Indonesia sebagai Negara Demokrasi Hukum, Musdah Mulia juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bukan teokrasi.  Demokrasi, adalah esensial bukan sekedar prosedural; Pluralisme adalah pilar penting dalam demokrasi, yang menegaskan Negara Indonesia berbasis hukum, bukan berbasis agama, sehingga ajaran agama cukup menjadi landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prof. Musdah Mulia menjelaskan pentingnya karakter bangsa Indonesia benar-benar harus sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila dengan memiliki sikap spiritualitas yang terlihat dalam bentuk budi pekerti luhur dan akhlak mulia (integrity and piety), memiliki empati kemanusiaan (humanity), berpihak pada upaya penegakan HAM, terutama bagi kelompok rentan, memiliki kepedulian untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, rekonstruksi budaya damai (peace culture) melalui penguatan literasi masyarakat (keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, lingkungan dan digital), haruslah dengan mengedepankan Sistem Pendidikan yang fokus pada nilai-nilai kemanusiaan berbasis Pancasila. Selanjutnya, penting melakukan melakukan Reformasi UU dan kebijakan publik yang mengandung unsur diskriminasi agama, etnis dan ketidakadilan gender dan reinterpretasi ajaran agama agar tersosialisasi ajaran agama yang humanis sesuai prinsip moderasi beragama.

Akademisi Kristen dan Tokoh GPIB, Prof. John A. Titaley, Th.D., secara lugas mengkritisi Politisasi Agama sebagai sumber penjajahan baru. Memulai paparannya, Prof. John Titaley menceritakan kisah percakapannya dengan Sekretaris Majelis Besar Agama  Kaharingan (MBAHK) di Palangka Raya beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa sebelum Indonesia Merdeka, orang-orang Dayak yang beragama Kaharingan telah ikut berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia Merdeka, Kaharingan tidak termasuk agama yang diakui negara, kecuali menjadi Agama Hindu Kaharingan. Kebijakan negara dalam bidang keagamaan telah mencabut status kemanusiaan mereka. Ini betul-betul bentuk kekerasan negara atas warga negaranya, karena politsasi agama yang dilakukan negara atas warganya yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Negara telah melanggar Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala   bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

Prof. John Titaley mengingatkan kembali tentang keberadaan Hukum Sebagai Acuan Kehidupan Manusia. Menjadikan hukum sebagai dasar dan acuan kehidupan manusia dalam negara demokratik sebagai negara hukum, adalah pilihan yang tepat bagi  bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara-bangsa modern yang pluralis, menuntut penyesuaian dari komunitas-komunitas agamawi yang monolitik dan eksklusif itu. Pilihannya cuma satu, menjadi pluralis dan inklusif berdasarkan hukum. Dibentuk dari bangsa-bangsa yang merdeka satu atas yang lainnya, menuntut beberapa tahapan berikut, yaitu: Kejelasan filosofinya yang meliputi sumber dan norma, Penjabaran sumber dan azas secara tegak lurus, Ketegasan penegakkan hukum yang imparsial, Perelevansian hukum secara berkala, Ketidakselarasan tahapan itu akan berakibat gagal hukum dalam Masyarakat yang dapat berakibat fatal. Itulah Indonesia per 17-18 Agustus 1945, negara yang didirikan berdasarkan kesepakatan.

Turut diundang dalam acara ini berbagai tamu undangan yang berasal dari unsur Pemerintah DKI Jakarta, Organisasi Cendekiawan: ICMI, ISNU, ISKA (Katolik), Hindu, Budha, Khonghucu, dan berbagai Lembaga Keumatan Kristiani seperti PGI, KWI, PWKI, PGLII, Bala Keselamatan, Majelis Sinode GPIB, GMAHK, Gereja Ortodoks Indonesia, kemudian organisasi Pemuda dan Mahasiswa Kristen: GAMKI, GMKI, GSKI. Unsur Perguruan Tinggi seperti UKI, STFT Jakarta, Ukrida, dan Lembaga Sosial Masyarakat: YLBHI, Kontras, Wahid Institute, Gusdurian Academy. 

Ketua Panitia Penyelenggara DPD PIKI DKI Jakarta, Pdt. Pdt. Henry B. Jacob menyampaikan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, umat Kristen meyakini Kemerdekaan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap umat Kristen memberikan yang terbaik untuk bangsa dan Negara, dan harus terus berkontribusi menghadirkan semangat saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Turut juga hadir memberikan sambutan yakni Pnt. Daniel Laotongan, Ketua I, mewakili PHMJ Gereja Immanuel Jakarta.

Dalam sambutan penutup, Ketua Panitia Nasional Dies Natalis ke-60 PIKI, Abetnego Panca Putra Tarigan menyampaikan apresiasinya kepada BPIP dan seluruh Narasumber, DPD PIKI DKI Jakarta dan Gereja Immanuel Jakarta serta setiap pihak yang telah berpartisipasi demi terselenggaranya acara ini. “Seminar Kebangsaan ini, mengingatkan kembali peran dan kontribusi umat beragama untuk terus membangun negara dalam semangat kesetaraan, toleransi dan kebersamaan,” terang Abetnego yang juga adalah Wakil Ketua Umum DPP PIKI dan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI. 

***

Related Posts:

Pdt Gomar Gultom Ketua Umum PGI Bincang Bersama PEWARNA Sikapi Tahun Politik


REFORMATANEWS.COM, Jakartta - Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA) pagi itu berkempatan berbincang dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) Kamis 24/8/23 di Grha Oikumene Jalan Salemba Raya No 10 Jakarta Pusat. Dalam bincang pagi bersama PEWARNA yang dikomandani langsung Yusuf Mujiono Ketua Umum bersama 10 pengurus lainnya antaranya Thony Ermando Sekretaris 1, Tenny Deen Ketua Departemen Kerohanian dan Pelmas, Donny Leonardo dan Ronald Marlissa Dep. Antar Lembaga, Ricardo Marbun Dep. Media dan Ekonomi Kreatif, Sugiyanto Dep. Pelatihan dan Sertifikasi, Ashiong Munthe, Nick Irwan dan Dwi Urip Premono Dep. Litbang dan Johan Sopaheluwakan dari Pengurus DKI Jakarta sedangkan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom didampingi direktur Yakoma dan Pimpred Majalah Berita Oikumene Markus Saragih.
Yusuf Mujiono dalam kempatan tersebut menyampaikan apa yang telah PEWARNA kerjakan selama  ini salah satunya menindaklanjuti program Napak Tilas Rasul Jawa yang sudah berhasil dibuatkan Buku Napak Tilas  Rasul Jawa hasil dari pengalaman perjalanan selama satu minggu menapak tilasi beberapa tempat antaranya Bondo Jepara, Mojowarno Jombang Jawa Timur dan Kutoardjo Jawa Tengah.
Disisi lain kehadiran PEWARNA mengundang Pdt Gomar Gultom untuk hadir dalam festival Bondo di Jepara Jawa Tengah sekaligus Rapat Kerja Nasional yang akan di gelar bulan November 2023. Dalam bincang tersebut PEWARNA sekaligu meminta tanggapan PGI tentang kondisi bangsa terutama menyikapi tahun politik ini.
Pdt Gomar pertama memberikan apresiasi dan selamat atas terbitnya buku Napak Tilas Rasul Jawa yang memang di kemas secara Lux, selain itu Gomar juga merespon positif akan karya PEWARNA yang mendudah kembali kiprah para Rasul terdahulu termasuk yang PEWARNA lakukan dengan mengangkat kembali Kyai Ibrahim Tunggul Wulung wilayah GITJ , Paulus Tosari dan para penginjil yang ada di Mojowarno GKJW serta Kyai Sadrach di Kutoarjo Jawa Tengah dalam lingkup GKJ dan GKKI.  Langkah ini tentu sangat baik agar generasi selanjutnya memahami dan mengerti siapa saja yang telah berhasil menorehkan Sejarah penginjilan di Nusantara ini. 
“Terlepas dari sudut pandang mana bentuk tulisan tersebut tidak menjadi persoalan, seperti buku napak tilas Rasul Jawa yang digagas temen temen PEWARNA ini pastinya perspektif Pewarna”, ujarnya sembari mengatakan semakin banyak model tulisan akan semakin memperbanyak khasanah yang dipahami akan sebuah sejarah.

Gereja Hentikan Sebarkan proposal kepada Caleg
Terkait tahun politik Gomar mengajak agar umat atau wartawan khususnya terutama dalam memilih seorang pemimpin harusnya melihat track recordnya, jangan tertipu dengan cassingnya apalagi janji-janji karena bicara janji itu belum ada bukti dan juga sulit menagihnya. 
Lalu apa peran yang bisa dilakukan oleh umat Kristen atau gereja dalam hal ini, Pdt Gomar mengajak agar gereja atau Lembaga keumatan tidak memberikan proposal kepada para calon legeslatif. Kenapa, karena selain mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit agar tidak menambah beban mereka. Tetapi sudah seharusnya gereja atau umat memilih ataupun mendukung caleg yang memangsudah terbukti  track recordnya yang baik. Untuk Gomar menghimbau agar hentikan memberi proposal kepada  caleg, kalau memang bagus orangnya malah berikan dukungan dan bantu para Caleg tersebut
Karena kita butuh anggota legislative yang berintegritas sehingga mampu melakukan perannya dengan baik untuk bangsa dan negaranya. 
Kemudian mengenai persoalan penerapan Undang-undang penistaanatau penodaan agama, Gomarpun prihatin di mana dengan penerapan UU ini berarti negara sudah melakukan tafsir teologi dan ini sangat bahaya, apalagi kalau yang dipakai hanya tafsir agama tertentu. 
“PGI dari awal tidak setuju dengan penerapan UU penodaan agama, sebagai bentuk dari prostes kami maka PGI tidak mau terlibat dalam proses pemberlakuan UU penodaan agama, baik sebagai staf Ahli jika ada kasus penodaan agama apalagi ikut melaporkan orang yang dianggap melakukan penodaan agama”, tandasnya serius.
Ketidak setujuan terhadap UU Penodaan agama ini pernah ada beberapa kelompok yang mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi malah sudah dua kali, namun kedua-duanya di tolak. Untuk itu Upaya yang bisa kita lakukan adalah moratorium kepada pihak kepolisian agar menalok berkenaan dengan kasus-kasus penodaan agama untuk tidak dilanjutkan ke ranah hukum. 
Namun demikian UU ini sudah diundangkan  artinya berlaku kepada semua orang, kenapa, bicara hukum atau undang-undang adalah produk politik, sayangnya yang duduk menjadi anggota dewan di sana banyak membuat undang-undang  yang memasukan unsur agama tertentu yang ada di dalamnya.

Related Posts:

Pdt Rubin Adi Terpilih kembali Menahkodai Sinode GBI Hingga Empat Tahu ke Depan


REFORMATANEWS.COM, Sentul Bogor -  Perhelatan akbar empat  tahunan Sinode Gereja Bethel Indonesia (GBI) secara undangan baru resminya di mulai hari ini Rabu 23/8/23 di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul Bogor Jawa Barat. Namun demikian rapat-rapat Majelis Pertimbangan sudah dimulai sejak dua hari yang lalu termasuk memberikan pembekalan para calon pendeta yang di gelar di Tangerang Banten. 
Sidang Majelis Pertimbangan Lengkap ( MPL)  GBIdi  hari ke II pleno ke 3 setelah pemilihan Majelis Pertimbangan kemudian  dilanjutkan pemilihan ketua umum. 
Dalam pemilihan ketua umum ini ada lima kadindat calon ketum, namun demikian setelah ditanyakan kesanggupannya dalam pleno ada tiga yang menyantakan mengundurkan diri antaranya   Pdt Yosia Abdi Saputra, .Pdt F Irwan Widjaja dan  Pdt Jossie Mesakh. 
Kemudian ada dua nama yang dilanjutkan untuk dipilih menjadi ketua umum yakni  Pdt Dr Rubin Adi Abraham yang notabene incumbent dan  Pdt Dr Japarlin Marbun mantan ketua sinode periode sebelumnya. 
Peserta sidang yang berhak memberikan suara dalam  pemungutan suara dari 129 pemilih, Pdt Dr Rubin  Adi Abraham  meraih 89 suara, Pdt Dr Japarlin Marbun 40 suara, 1 abstain. 
Menarik dalam proses pemilihan yang baru pertama kalinya menggunakan tata cara baru di mana ketua umum tidak dipilih semua pendeta anggota GBI namun dengan sistem perwakilan. 

Dalam sistem baru ini kedewasaan berorganiaasi MPL terlihat sangat nyata, saat penghitungan suara, ketika Pdt Rubin Adi meraih 65 suara  sebenarnya sudah pasti menang , tetapi peserta sidang MPL tetap tenang dan tidak terlihat eforia kemenangan. Peserta tetap tenang menanti penghitungan suara hingga selesai. 
Setelah Pdt Rubin Adi Abraham terpilih terlihat peserta sidang memberikan salam pada Pdt Japarlin Marbun dan Pdt Rubin Adi Abraham, kemudian Pdt Dr Japarlin Marbun menghampiri Pdt Rubin Adi Abraham memberikan ucapan selamat. 
Penerapan Tata Gereja baru dimana dalam memilih ketua umum BPP GBI pemilihannya diwakilkan oleh MPL ada yang memperkirakan akan kisruh, ternyata tidak terbukti. 
Pejabat GBI semakin  dewasa dalam berorganisasi , dan ini menjadi modal yang kuat untuk GBI  menjadi Gereja yang terdepan dalam melayani umat dan bangsa. 
Pendeta Rubin Adi Abraham yang juga ketua STT Kharisma dan gembala sidang GBI di Bandung ini ketika diberikan ucapan selamat menyambutnya dengan minta doa agar mampu menjalankan tugas pelayanan hingga empat tahun ke depan. Kiranya seluruh pimpinam dan Pejabat GBI, semakin sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi umat dan bangsa, untuk kemuliaan Tuhan.

Related Posts:

Sidang Sinode GBI ke-17 Akan Berlangsung di SICC pada 23-25 Agustus 2023

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Sidang Sinode GBI ke-17 yang akan berlangsung di SICC pada 23-25 Agustus 2023 yang rencana dikuti 3.500 pendeta  (online dan onsite) yang salah satu agenda utama mengukuhkan Ketua Umum dan Sekum terpilih periode 2023-2027.

Demikian disampaikan Pdt. Satria sebagai Ketua Panitia Pelaksana pada Konperensi Pers  di kantor sinode GBI, Jalan Ahmad Yani, Jakarta pada Selasa (15/08/2023).  Konperensi dihadiri Sekretaris Umum Pdt. dr. Yosafat Mesakh, Sekretaris  Bidang Organisasi Pdt. Heru Cahyono dan Pdt. Boy Djambek selaku Sekretaris Panitia Pelaksana.

“Pembukaan direncanakan akan dihadiri 5.000 orang dan kita doakan bisa sampai 10.000 sesuai kapasitas gedung,” kata Pdt. Satria.

Berbeda dari sidang-sidang sebelumnya, bahwa dalam Sidang Sinode GBI nanti tidak ada agenda pemilihan ketua umum, setelah ada  perubahan aturan Tata Gereja, di Sidang Sinode tinggal mengukuhkan Ketum dan Sekum terpilih. Namun adapun agenda pembukaan,  konperensi pastoral, seminar, KKR dan pelantikan pendeta baru akan tetap berlangsung seperti biasanya.

“Perubahan ADRT/Tata Gereja GBI terkait pemilihan Ketum GBI berbeda,  yang tadi dipilih di Sidang Sinode GBI sekarang Ketum dipilih di Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) setelah mendapat masukan dari Sidang Majelis Pekerja Daerah (MPD)  yang dilakukan pada  tanggal 21-23 Agustus 2024. Nantinya pada Sidang Sinode tinggal mengukuhkan,” kata Pdt. Satria.

Disampaikan Pdt. Heru Cahyono mewakili BPH GBI  bahwa Sidang Sinode GBI  ke-17  dilaksanakan berdasarkan ADRT GBI Psl 10 yang mengatur  kegiatan Sidang Sinode GBI.

“Sidang Sinode GBI akan diselenggarakan di SICC pada 23-25 Agustus dengan 3.500 peserta secara onsite dan online. Adapun  peserta adalah gembala jemaat GBI, Pdt.  madya dan Pdt pratama. Kemudian anggota yang bukan gembala. Juga akan dilakukan pelantikan 773 orang,” jelasnya. Peserta selain hadir dari 38 provinsi juga darperwakilan luar negeri dari 27 negara.

Ditambahkan agenda acara  antara lain pembukaan, pleno, pelantikan, pengesahan dan penetapan Ketum dan Sekum, pelantikan BPD, BPL  dan penutupan, sifatnya ada yang terbuka  dan ada yang tertutup.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Umum GBI Pdt. dr.  Yosafat Mesakh mengingatkan  agar sidang  yang hanya dinyatakan terbuka untuk diliput. “Jadi buat teman-teman media, sidang-sidang terbuka silahkan diliput, kalau tertutup mohon pengertiannya,” ajaknya jauh-jauh hari.

Ia menambahkan, kalau ada narasumber yang berbicara  ke media yang  tidak dalam bingkai membangun gereja, maka diminta untuk diklarifikasi ke Ketum maupun Sekum. Nanti bisa disambungkan dengan Pdt. Prambudi yang mengkoordinir media.

“Itu bisa saja terjadi,  ada kritik,  karena sistem aturan pemilihan berubah. Kalau dulu dipilih 1.500 gembala saja sekarang melibatkan 4.500 gembala. Hanya saja pemilihan dilakukan berjenjang dari Sidang MD berlanjut ke Sidang MPL, “ ujarnya mewanti-wanti.

Ketika ditanya  sikap GBI untuk Pemilu 2024 mendatang, Pdt. Yosafat menegaskan  sikap GBI tidak akan mengarahkan jemaat untuk memilih pihak tertentu. Kita menghormati pilihan dan kebebasan memilih.

“Tugas panggilan gereja di GBI ada 7 terkait penatalayanan. Akan ada ke-8 yaitu  politeia dimana gereja mendidik jemaat ikut terlibat dalam membangun bangsa,”  pungkasnya

Related Posts:

Dukungan Ketua Presidium Mahasiswa UKI Kepada Kamaruddin Simanjuntak

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Direktorat Tindak Pindana Cyber Menetapkan Kamarudin Simanjuntak Sebagai tersangka atas laporan Dirut Taspen, padahal apa yang disampaikan oleh Kamaruddin Simanjuntak merupakan tugas profesinya dalam rangka pembelaan terhadap kliennya Bu Rina Lauw(Istri Dirut Taspen) , dan secara materi dapat dipertanggung jawabkan pembuktiannya dengan bukti-bukti yang kuat dan seharusnya berdasarkan UU No. 18 tahun 2003 khususnya pada pasal 16 menjamin bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan” hak imunitas advokat juga ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No: 26/PUU-XI/2003.

Apakah Hak Imunitas advokat selaku penegak hukum yang di akui undang-undang dan juga merupakan catur wangsa penegak hukum sudah tidak berlaku lagi ? Dan apakah para penegak hukum yang lain sudah tidak menghargai lagi hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam membela hak hukum kliennya ?

Atas penetapan tersebut saya Roberto Simanjuntak Selaku Presiden Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia miris atas sikap yang di lakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Bareskrim POLRI Yang menyalahi aturan dalam peneteapan tersangka bagi seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya atas hal tersebut kami merasa terpanggil untuk mengawal proses hukum tersebut karena tidak menutup kemungkinan 5 sampai 10 tahun lagi saya dan teman teman lain yang merupakan bagian dari fakultas hukum akan ada di posisi Kamarudin Simanjuntak sebagai Advokat di kemudian hari.

Related Posts:

Puluhan Advokat Dampingi Kamaruddin Simanjuntak Terkait Tuduhan Pencemaran Nama Baik


REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Dengan di kawal puluhan advokat Kamaruddin Simanjuntak memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih, Senin (14/8/2023).

Setibanya di Bareskrim para Advokat sempat dicegat di pintu masuk Mabes Polri dengsn alasan salah pintu karena ysng dimasuki khusus anggota Polri buksn pintu tamu. Akhirnya para Advokat mematuhinya. Demokian halnya pintu masuk ke Bareskrim para Advokst lembali dicegah karena yang boleh masuk hanya beberapa Advokat saja.

Kamaruddin yang tercatat sebagai pengacara almarhum Brigadir Josua dalam kasus Sambo ini datang ke Bareskrim Polri, didampingi sekitar puluhan pengacara dari berbagai organisasi. Dari apa yang dilihat media ini puluhan pengacara dan beberapa aktivis dari berbagai organisasi datang memberi dukungan terhadap Kamaruddin yang tekenal dengan pengacara yang cukup vokal.

Di depan kerumunan wartawan baik dari media cetak, online dan televisi i, Kamaruddin yang di dampingi oleh penasihat hukumnya Marthin Simanjuntak, Fredrik Pinakunary, dll memberikan keterangannya.
“Saya dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan tugas profesi advokat mendampingi klien saya Rina Lauwly dan anaknya,” ungkap Kamaruddin hendak masuk ke ruangan kantor Bareskrim.
Terkait dengan penetapan sebagai tersangka pengacara kondang ini mempertanyakan soal penetapan dirinya dijadikan tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik.
Kamaruddin mengklaim saat itu sedang menjalankan tugas sebagai seorang pengacara untuk membela klien, sehingga dirinya meminta pertanggungjawaban dari Karo Bareskrim sama Adi Vivid (Dirtipidsiber Bareskrim Polri).
“Saya tidal mengerti kenapa dijadikan saya tersangka dalam hal membela klien. Bukan kah pasal 16 UU advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa,” tegasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Kamaruddin sebagai tersangka di kasus kasus dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara, Senin (7/8) lalu.
“Iya sudah tersangka,” ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (9/8).
Kasus ini bermula dari laporan ANS Kosasih selaku Direktur Utama PT Taspen ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor LP/B/1966/IX/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 September 2022.
Kamaruddin dilaporkan terkait pernyataan dalam sebuah potongan video yang beredar di media sosial. Dalam video itu Kamaruddin menyebut bahwa Kosasih mengelola dana capres sebesar Rp. 300 triliun hingga terlibat pernikahan gaib.
Kuasa hukum Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih, Duke Arie Widagdo mengatakan Kamaruddin dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
Selain itu, Kamaruddin dilaporkan atas dugaan menyebarkan berita bohong, yakni melalui Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Berita Bohong.
Laporan terhadap Kamaruddin ini kemudian diambil alih oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri hingga berujung pada penetapan tersangka. Ym

Baca berita terkait : http://www.reformatanews.com/2023/08/kamaruddin-simanjuntak-pengacara-j.html

https://www.facebook.com/reel/219172794089017?sfnsn=wiwspwa&mibextid=LYESl6

Related Posts:

KAMARUDDIN SIMANJUNTAK PENGACARA J DITETAPKAN TERSANGKA

REFORMATANEWS.COM, Jakarta -Pengacara Alm.Joshua Hutabarat Kamaruddin Simanjuntak ditetapkan menjadi tersangka di kasus dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih.

Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar. Vivid mengatakan pada media bahwa penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara sebelumnya dan telah tersebar diberbagai media.

Reformatanews.com telah mengkonfirmasi berita tersebut pada Advokat Martin Lukas Simanjuntak yang merupakan kuasa hukum Kamaruddin Simanjuntak mengatakan "Iya benar Pencemaran nama baik dan berita bohong terkait Dirut Taspen" dan mengenai jadwal pemeriksaan Martin Lukas Simanjuntak mengatakan "Harusnya Kamis ini, namun kita minta dijadwal ulang menjadi hari Senin" ungkapnya.

Reformatanews.com telah mengkonfirmasi berita tersebut pada Advokat Martin Lukas Simanjuntak yang merupakan kuasa hukum Kamaruddin Simanjuntak mengatakan "Iya benar Pencemaran nama baik dan berita bohong terkait Dirut Taspen" dan mengenai jadwal pemeriksaan Martin Lukas Simanjuntak mengatakan "Harusnya Kamis ini, namun kita minta dijadwal ulang menjadi hari Senin" ungkapnya.

Setelah menunggu cukup lama terkait berita ini advokat Kamaruddin mengatakan duduk perkaranya "Saya bela isteri dan anaknya, saya buka perempuannya dan aliran uangnya sebesar Rp 200 juta"

Sebelumnya, laporan yang dilayangkan oleh Kosasih itu terdaftar di Polres Metro Jakpus dengan nomor LP/B/1966/IX/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 September 2022.

Laporan itu terkait pernyataan Kamaruddin dalam sebuah potongan video yang beredar di media sosial. Dalam video itu Kamaruddin menyebut bahwa Kosasih mengelola dana capres sebesar Rp300 triliun hingga terlibat pernikahan gaib.

Mengutip instagram martinlukassimanjuntak menuliskan:

Saudara, Guru, Ketua, sekaligus Sahabat.Itulah yang ada di dalam benak saya dan yang akan saya sampaikan ketika ada orang yang menanyakan kepada saya siapa itu Kamaruddin Simanjuntak. UU Advokat No. 18 tahun 2003 pada pasal 16 dengan tegas memberikan Hak Imunitas bagi advokat. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana selama menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Penetapan Tersangka Terhadap Kamaruddin Simanjuntak atas laporan dari salah satu Dirut Bumn. Memantik perdebatan apakah hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sudah tidakdihargai lagi oleh aparat penegak hukum yang lain ? Tidak terhitung Advokat-Advokat senior dari berbagai macam organisasi advokat karna panggilan idealisme Profesi dan Hati Nurani menghubungi saya dan menyatakan siap untuk memberikan support bantuan dan perlindungan Hukum untuk Kamaruddin Simanjuntak. Saya teringat kata-kata bijakyang di ucapkan oleh Ayah BTP “Kalau hendak BerburuHarimau, ajaklah saudara kandung.Sahabat sejati selalu akan berada di sisi sahabatnya baik di dalam suka maupun duka. Salam, Advokat Martin Lukas Simanjuntak (Kuasa Hukum Kamaruddin Simanjuntak ) #fyp #martinlukassimanjuntak #kamaruddinsimanjuntak #brigadirj



 

Related Posts:

Pemerintah Deli Serdang Harus Segera Keluarkan Ijin Sementara Bagi Peribadahan GMS

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan penyesalan dan kecaman atas peristiwa penggerudukan dan penghentian ibadah Jemaat Gereja Mawar Saron (GMS) pada Minggu, 6/8/2023. 

Aksi intoleran yang dilakukan oleh sekelompok warga Dusun I, Sei Blumai Hilir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, telah mencederai amanat konstitusi yang menjamin kebebasan beribadah dan beragama.

PGI memahami bahwa ada aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk mengurus surat ijin pemanfaatan gedung tempat ibadah sementara  sekalipun demikian, ketidaklengkapan ijin tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan secara paksa peribadahan yang sedang berlangsung, apalagi tindakan penghentian itu dilakukan dengan cara-cara yang sangat tidak bermartabat, serta menimbulkan teror dan ketakutan.

Terhadap kejadian ini, PGI meminta agar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan izin sementara bagi berlangsungnya peribadahan bardasarkan amanat PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 18 dan 19 sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencari solusi pemanfaatan gedung tempat ibadah sementara.

Mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang menjelang Pemilu, PGI berharap agar aparat keamanan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat memfasilitasi mekanisme dialogis yang setara dan adil antara berbagai pihak dalam kasus ini. 

Dengan begitu, masalah ini tidak berkembang menjadi gesekan-gesekan sosial di tengah masyarakat yang berpotensi dipolitisir oleh oknum, atau kelompok yang ingin memetik keuntungan politik dari kasus-kasus seperti ini. (/JS) 

Jakarta, 8 Agustus 2023
Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI
Pdt. Henrek Lokra
Sekretaris Eksekutif

Related Posts:

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - PGLII Selenggarakan Konas Dan Rayakan HUT Ke -52 Tahun Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) menggelar Konsultasi Nasional (Konas) 2023

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - PGLII Selenggarakan Konas Dan Rayakan HUT Ke -52 Tahun
Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) menggelar Konsultasi Nasional (Konas) 2023 ini bertemakan “PGLII Menyambut Pemilu 2024 Sebagai Pemilu Damai dan Bermartabat”, merupakan ekspresi harapan juga menegaskan peran PGLII merespons dinamika bangsa dan negara. Itulah yang menjadi tujuan diselenggarakannya Konas ini yang d gelar dari tanggal 2-3 Agustus sekaligus merayakan HUT Ke 52 Tahun bertempat di Wisma 76 Slipi Jakarta Barat
Acara Konas 2023 di buka oleh Pdt Ronny Mandang Ketua Umum PGLII serta dihadiri pengurus lengkap serta majelis pertimbangan seperti Pdt Ronny Sigarlaki,, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, serta tentunya Sinode, Lembaga anggota PGLII dari berbagai wilayah di Indonesia.
Konas 2023, memiliki tiga acara, yaitu, pertama konsultasi Nasional itu sendiri, di mana  peserta telah berbagi pemikiran dari berbagai sudut pandang untuk dapat menemukan mutiara hikmat Tuhan sebagai landasan pernyataan serta sikap PGLII. 
Dalam hal ini hadir narasumber Pdt Bambang Jonan gembala jemaat Medan Plaza yang baru saja mendapat apresiasi figure Oikumene yang diterima di Gedung Nunsatara 5 komplek DPR/MPR RI yang diberikan dari Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Selain  Pdt Bambang Jonan juga Pdt. Lypius Biniluk yang mengajak gereja agar tetap bersih jangan suka memberikan mimbar kepada pejabat misalnya bupati lalu bicara di atas mimbar.
Kedua adalah temu Caleg Kristiani. Acara yang telah berlangsung Rabu Malam  menghadirkan para bakal calon legislatif Kristen dari lintas  partai politik, dibekali dengan firman Tuhan oleh Pdt Sigarlaki sekretaris majelis pertimbangan dan didoakan oleh para pendeta yang hadir.
Di mana di depan para bacaleg tersebut Pdt Ronny Mandang Ketua Umum PGLII mengharapkan agar para Bacaleg dapat berinteraksi dengan  peserta Konas. Hal itu merupakan bentuk dukungan PGLII bagi mereka yang berkarya pelayanan dalam bidang politik, dengan catatan bahwa PGLIl sebagai Persekutuan, bukanlah alat politik, dan ini ditegaskan oleh Ketua Umum PGLil.
Pesannya kepada bacaleg Pdt Ronny meminta agar berkontestasi dengan mengendepankan kerukunan tidak saling menjelakan antara satu dengan yang lain. Karena menurut Pdt Ronny dalam pesta demokrasi harus tetap mengedepankan perdamaian, apalagi sesame anak Tuhan.
Acara ketiga yaitu Ibadah Syukur HUT ke-52 PGLII. Ini merupakan puncak acara Konas untuk merayakan dengan limpah syukur karya Tuhan melalui PGLII selama 52 tahun. Hadir dalam HUT tersebut dari aras nasional (FUKRI) serta lembaga-lembaga Kristen telah hadir dan merayakan bersama.

Direktur Urusan Agama Kristen Ditjen Bimas Kristen, Bapak Amsal Yowei dalam sambutan mengatakan agar seluruh umat Kristiani, terutama dalam wadah PGLII, untuk berperan aktif dalam proses pemilu, yaitu menggunakan hak suara dengan bijaksana dan bertanggungjawab. Selaras dengan tema Konsultasi Nasional, beliau menyebutkan bahwa Pemilu yang berlangsung damai dan bermartabat penting bagi keutuhan bangsa dan negara.
Nantinya hasil dari Konas Ini akan menjadi rekomendasi PGLII dalam Kongres Gereja dan Politik yang rencananya diadakan oleh FUKRI

Related Posts:

UPACARA PERINGATAN KE-76 HARI BAKTI TNI AU DI LANUD ISWAHJUDI


REFORMATANEWS.COM, Magetan, -  Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama (Marsma) TNI Wastum, S.E., M.MP., MS(NSSS), memimpin upacara peringatan ke-76 Hari Bakti TNI Angkatan Udara, upacara diikuti oleh seluruh Personel Lanud Iswahjudi dan Insub dilapangan Dirgantara, Sabtu (29/7/23).

Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Wastum, mengatakan generasi penerus, kita jadikan momen hari bakti ini sebagai bukti tanda pengabdian kita kepada tanah air dan angkasa yang kita cintai bersama. 

“Di antaranya melalui berbagai kegiatan sosial yang kita darmabaktikan untuk membantu segenap bangsa Indonesia, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya yang akan meringankan beban masyarakat yang berada di sekitar kita”, tegas Kasau.
Saya berterimakasih kepada seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Udara, atas perjuangan dan pengorbanan yang telah saudara darmabaktikan. 

Usai acara  Marsma TNI Wastum mengatakan bahwa Lanud Iswahjudi juga menggelar bakti sosial berupa donor darah  melibatkan TNI/Polri, Khitanan massal, operasi katarak, pemeriksaan mata, pembagian kacamata baca serta pembagian paket sembako bagi warga sekitar Lanud Iswahjudi.

 “ Kita berharap Lanud Iswahjudi dapat memberikan bantuan bagi warga sekitarnya, responnya sangat positif apalagi saya sendiri yang menyerahkan, beranjangsana bersilaturahim, kedekatan sehingga merasa diterima di Lanud Iswahjudi, ” ungkap Marsma TNI Wastum.

Turut hadir pada Peringatan ke-76 Hari Bakti TNI AU, Danwing 3  Kolonel Pnb Gusti Made Yoga Ambara, S.E., Dandepohar 20 Komandan Depohar 20, Kolonel Lek Agus Himawan, M.Sc., Dandepohar 60  Kolonel Tek Waras Didik, Dandepohar 80  Kolonel Tek Wahyu Adji Susanto, Ka RSAU dr. Efram Harsana, Kolonel Kes dr. Tjatur Budi Winarko, Sp.B., Komandan Yonko 463 Kopasgat, Letkol Pas Armiyanto Nurhuda Respati, M.Han, Dandenhanud 476 Kopasgat, Letkol Pas Habib Yuwono Prasetya, para kepala Dinas dan segenap pejabat Lanud Iswahjudi (#SangPenutur)

Related Posts: