Home » Archive for Januari 2020

Natal PERADI, Luhut M.P. Pangaribuan Berpakaian Adat Papua

Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., L.L.M. Berpakaian adat Papua

REFORMATANEWS.COM, Jakarta, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibawah kepemimpinan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., L.L.M. mengadakan acara Natal Nasional PERADI 2019 dan Tahun Baru 2020 Tanggal 31 Januri 2020 di Financial Tower Puri Indah Jakarta Barat. Hampir dari seluruh propinsi hadir pada acara Natal tersebut. Prosesi diawali dengan tarian Papua untuk menyambut Ketua Umum Peradi Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., L.L.M. dan rombongan. Ketum PERADI tampak mengenakan topi dan pakaian adat Papua. Sebelumnya topi berbulu burung cendrawasih diberikan oleh kepala suku yang mewakili beberapa suku yang ada di Papua.

Sebelum Firman Tuhan disampaikan didahului dengan alunan musik klasik dengan genre orkstra membawakan lagu lagu natal, dilanjutkan penyanyi Jhon Tanamal membawakan lagu Cintailah Sesamamu dan Joy Tobing membawakan lagu Karena Kita. Firman Tuhan disampaikan oleh Pdt. Lusindo Tobing. Pdt. Lusindo Tobing mengambil Tema Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang diambil dari Yohanes 15 ayat 14-15 yang menyatakan “ Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku”. Dan sub Tema dari Yeremia 29: ayat 7 pada intinya Pdt. Lusindo Tobing mengajak semua umat kristiani harus peduli dengan sesama manusia, saling meperhatikan dan menolong sesama manusia khusus untuk anggota Peradi bukan saja harus bersahabat dengan sesama manusia tetapi harus bersahabat dengan alam dan ekosistim.

Luhut M.P. Pangaribuan dalam sambutannya didahului ucapan terimakasihnya atas kerja panitia khususnya bagian konsumsi yang dikerjakan oleh umat muslim anggota PERADI. Luhut M.P. Pangaribuan memanggil satu persatu panitia konsumsi keatas panggung dan mengucapkan terimakasihnya. Dalam kata sambutannya Luhut M.P. Pangaribuan menyatakan sebagai bukti nyata tema Natal Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang adalah menolong masyarakat Papua yang terkena kasus hukum di Papua. Luhut M.P. Pangaribuan mengatakan “Perwakilan suku di Papua datang ke kantor PERADI menemui saya, menyampaikan masalah pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua, kami langsung bergerak menugaskan Sekjen PERADI Sugeng Teguh Santoso ke Papua dengan Timnya, dan sampai saat ini masih berada di Papua” terang Luhut.

Gerits De Fretes, S.H., M.H (Tengah berpakaian Adat)

Ketua panitia Natal PERADI Gerits De Fretes, S.H., M.H adalah Ketua DPC PERADI Jakarta Utara dalam kata sambutannya menyampaikan Kelahiran Tuhan Yesus Kristus berbicara mengenai anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita semua umat manusia. Firman Tuhan yang berkata dalam Yohanes 3:16 demikian. “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal”. Ayat ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita umat manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu sudah sepatutnya setiap kita juga harus menghargai hidup kita masing-masing dan dapat saling mengasihi satu dengan yang lainnya, hal mana sesuai dengan tema natal kita tahun ini yaitu; “Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang.”

Kepulauan Nias Dan Makna Kehadiran Menteri Kelautan & Perikanan RI Dalam Acara PMNB-Indonesia

Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Masyarakat Nias Barat Indonesia (PMNB-Indonesia) telah berlangsung di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020. Penyelenggaraan Munas disusul dengan Acara Perayaan Natal Dan Syukuran Tahun Baru Warga Masyarakat Nias Barat tingkat nasional. Acara diselenggarakan oleh DPP PMNB-Indonesia, di Jakarta, pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020. Rangkaian acara ini menjadi bermakna khusus karena penyelenggaraannya terdiri dari tiga sub bentuk dan jenis kegiatan. Semakin menambah kebermaknaan lagi ketika dihadiri oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan dan Ibu, beserta sejumlah tamu undangan lain dan lebih seribuan hadirin.

Keseluruhan rangkaian acara yang dihadiri oleh lebih seribuan Warga Masyarakat Nias Barat ini, berasal dan bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta Raya, Jawa Barat, Banten, dan lain-lain. Hadir juga tamu undangan dan hadirin warga masyarakat yang berasal dari luar Nias Barat dan Kepulauan Nias. Penyelenggaraan sejumlah kegiatan ini merupakan sebuah rangkaian acara secara utuh dan relevan yang diperuntukkan bagi kemajuan daerah dan diabdikan bagi kesejahteraan warga masyarakat.

Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo yang menghadiri acara Syukuran Tahun Baru pada dasarnya menunjukkan perhatian Pemerintahan Nasional dan mengarahkan posisi dukungan yang berlanjut terhadap Kepulauan Nias. Rangkaian acara Syukuran Tahun Baru diawali dan diisi dengan Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan DPP PMNB-Indonesia Periode 2020-2024. Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo menyampaikan Kata Sambutan. Kemudian Firman Jaya Daeli sebagai Dewan Pembina menyampaikan Kata Sambutan. Bupati Nias Barat Faduhusi Daely dan Ketum DPP PMNB-Indonesia Fa'ahakhododo Maruhawa menyampaikan Kata Sambutan di awal acara Syukuran Tahun Baru. Sebelumnya dimulai dengan Sambutan Laporan Panitia Penyelenggara Perayaan Natal Dan Syukuran Tahun Baru yang disampaikan oleh Sinema Daeli.

Kepengurusan DPP PMNB-Indonesia Periode Baru dikukuhkan dan dilantik secara resmi dalam sebuah upacara seremonial organisasi secara bersama oleh Bupati Nias Barat dan jajaran Dewan Pembina DPP PMNB-Indonesia, antara lain Fat. Gulo, M. Sinufa Zebua, Fondroni Hia, dan lain-lain. Kemudian Bupati Nias Barat Faduhusi Daely bersama Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, Sekda Nias Barat Fakhili Gulo, Dewan Pembina Firman Jaya Daeli, dan Ketum DPP PMNB-Indonesia Fa'ahakhododo Maruhawa menyerahkan sebuah Buku mengenai Nias Barat sebagai tanda persahabatan dan referensi dasar kepada Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo.

Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo, sebagai pejabat negara yang memiliki tugas, tanggungjawab, kewenangan, dan otoritas di bidang Kelautan Dan Perikanan, menyampaikan sejumlah perihal penting dan strategis untuk Membangun Indonesia Maju. Perihal ini diungkapkan secara garis besar dan dengan terarah oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo dalam Kata Sambutan. Pada dasarnya berintikan dan berorientasi kepada pembangunan bidang Kelautan Dan Perikanan di Indonesia, dan khususnya di Kepulauan Nias. Salah satu titik tumpu dan basis Membangun Indonesia Maju dan Membangun Kepulauan Nias secara umum dan Nias Barat secara khusus adalah bidang Kelautan Dan Perikanan.

Bahkan, Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo sudah berkomitmen membangun infrastruktur dan sejumlah faktor inti dan yang terkait dengan Kelautan Dan Perikan di Kepulauan Nias. Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo mengusulkan kepada jajaran Pemerintah Daerah Nias Barat bersama jajaran PMNB-Indonesia dan kalangan terkait untuk membentuk Tim Teknis yang harus segera berfungsi, bergerak, dan bekerja cepat, serta berhasil baik. Tim Teknis ini nantinya berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tim Teknis dan unit-unit inti dan yang terkait di Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. Pemikiran beserta komitmen terarah ini menunjukkan dan memastikan kebulatan tekad, kemauan kuat, dan kemajuan program Kepemimpinan Pemerintahan Nasional Jokowi Dan Ma'ruf Amin.

Menurut Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo, jajarannya pada posisi yang tidak harus dan tidak boleh lagi merumuskan dan memiliki Visi dan Misi. Menteri bersama jajaran Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) RI sudah harus berada pada posisi yang mesti segera dan secepatnya membumikan, menjabarkan, dan mengeksekusi Visi dan Misi Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. KKP RI dan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Nias Barat, dan lain-lain) harus menunaikan tugas dan tanggungjawab untuk Membangun Indonesia Maju. Pembangunan ini melalui agenda aksi membangun daerah-daerah di Indonesia melalui salah satu bidang (Kelautan Dan Perikanan).

Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhy Prabowo,
Firman Jaya Daeli sebagai Dewan Pembina DPP PMNB

Sehari sebelumnya, ormas PMNB-Indonesia menyelenggarakan Munas. Acara Pembukaan Munas dimaknai dengan pemikiran substansi Tema Munas "Kebersamaan Menuju Nias Barat Sejahtera" yang disampaikan oleh Firman Jaya Daeli sebagai Keynote Speaker. Sub acara Pembukaan, diisi dengan rangkaian acara, antara lain : upacara nasional dan upacara organisasi ; Sambutan Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Munas oleh Sorni Paskah Daeli ; Kata Sambutan Ketum DPP PMNB-Indonesia oleh Fa'ahakhododo Maruhawa ; Kata Sambutan Dewan Pembina DPP PMNB-Indonesia oleh M. Sinufa Zebua ; pemukulan gong sebagai pertanda resmi Pembukaan Munas oleh Dewan Pembina Fat. Gulo. Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu datang hadir sekaligus menyampaikan Kata Sambutan. Hadir juga Sekda Nias Barat Fakhili Gulo bersama sejumlah tamu undangan lainnya, pimpinan dan utusan-utusan DPW dari daerah-daerah sebagai peserta, dan beberapa orang peninjau.

Munas ormas PMNB-Indonesia dipandu oleh beberapa pimpinan persidangan yang diorganisasikan atau dipimpin oleh Dewan Pembina Fondroni Hia dan beberapa orang pimpinan persidangan lainnya. Munas membahas dan merumuskan beberapa program kerja dan sejumlah materi keputusan
Munas. Termasuk juga perihal Kepengurusan DPP PMNB-Indonesia Periode 2020-2024 yang dipimpin oleh Fa'ahakhododo Maruhawa sebagai Ketum. Kemudian para Wakil Ketua Umum, yaitu Florus Daeli dan Efendy Zebua, selanjutnya para Ketua-Ketua, yaitu Sorni Paskah Daeli, Syukur Rahmat Gulo, Arifman Gulò, Otniel Sinaro Gurae, kemudian Sekum Irfan Sochiwolo'o Gulo, para Wakil Sekum yaitu Suparman Daeli dan Julianus Daeli, kemudian Bendum Yosia Halawa, para Wakil Bendum yaitu Herlin Nilamwati Daeli dan Peronas Ofe Zebua. Ada personalia struktur kepengurusan lengkap DPP PMNB-Indonesia, kemudian ada juga struktur Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar.

Pembangunan Kepulauan Nias yang meliputi lima daerah otonom (empat kabupaten dan satu kota) harus dengan pendekatan khusus yang relevan dan efektif. Juga mesti dengan terobosan tertentu yang berdampak kuat dan positif. Pembangunan ini dapat diletakkan dan ditumbuhkan dari perspektif Kelautan dan Perikanan selain dari sejumlah dimensi penting lainnya lagi. Pembangunan yang berbasis pada program Kelautan dan Perikanan. Daerah otonom Nias Barat dapat juga dikembangkan dari aspek dan basis pembangunan ini. Makna kehadiran, perhatian, dan dukungan Menteri Kehadiran Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Edhi Prabowo dalam acara Syukuran Tahun Baru PMNB-Indonesia menjadi berarti serius dan nyata ketika semua elemen membumikan perhatian dan dukungan ini bagi Kemajuan Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat Kepulauan Nias dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ps Louis Pakaila, Mendapat Banyak Anugerah dan Mujizat Dalam Pelayanan

Ketua PD Makassar Pastor Louis Mario Pakaila yang ke 65 tahun bertempat di GKRI Diaspora Thamrin City Jakarta Pusat

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Dalam acara perayaan Natal Tahun baru 2020 sekaligus memperingati Ulang Tahun Persekutuan Doa Makassar (PD Makassar) yang ke 20 tahun dan memperingati HUT Ketua PD Makassar Pastor Louis Mario Pakaila yang ke 65 tahun bertempat di GKRI Diaspora Thamrin City Jakarta Pusat.Ibadah pengucapan syukur dilaksanakan pada pada Jumat petang (24/01/2020) Ps.Louis Mario Pakaila memberikan kesaksiannya antara lain belum lama ini terserang penyakit yang belum diketahuinya "Badan saya menggigil, kedinginan tapi kesakitan, sakitnya bukan main lantas sopir saya membawa saya ke ICU saya sempat berpikir nyawa saya hampir hilang, diperiksa berjam-jam, tapi semua organ tubuh saya berfungsi dengan baik banyak orang berpikir jangan-jangan saya tertular virus corona dari Cina, saya terus berdoa, jangan ambil nyawa saya Tuhan bagaimana nasib mahasiswa/i STT Agathos jika saya tidak ada karena mereka semuanya disubsidi dan saya berkewajiban membiayai mereka. Puji Tuhan dokter menyatakan saya sehat dan boleh segera pulang, saya mendapat banyak mujizat dan berkat dalam pelayan, sakit apapun yang kita terima serahkan pada Yesus " terang Louis Pakaila dalam kesaksiannya.

SEKOLAH THEOLOGIA TERPADU AGATHOS (STT AGATHOS) berdomisili di Jalan Duta raya no 17 B dan C Kel. Kepa Duri Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta Indonesia. Mahasiswa/i tidak dipungut biaya pendidikan dan Jumat (24/01/2020)

Pastor Louis Mario Pakaila dan Mahasiswa/i STT Agathos

Ibadah perayaan berjalan dengan hikmat, penuh dengan sukacita puji pujian dengan iringin musik bergenre Jazz Gospel, dihadiri sekitar 100 orang anggota PD Makassar dan para undangan.

Sebuah kesaksian pujian berjudul ”Mary's Boy Child" membuka ibadah. Kesaksian yang dipopulerkan oleh Boney M, pada tahun 1978 itu, dibawakan oleh dengan iringan musik gospel. Dengan segera, pujian tersebut membangkitkan semangat dan rasa sukacita dari para hamba Tuhan yang hadir. Renungan natal lalu dibawakan oleh Pdt. Yosua Amriadji. Dirinya lalu membuka renungan dari kitab 1 Yohanes 1.

Salah satu poin yang diuraikan oleh Yosua tentang bagaimana mengendalikan diri sebagai tujuan dari kehidupan para orang percaya.

Menurutnya umat Kristen harus meneladani cara hidup Yesus, salah satunya melalui penguasaan diri sendiri untuk tidak diperbudak oleh hal-hal duniawi dan kemauan untuk memberi diri, maka barulah dirinya akan memperoleh keselamatan.

"Kalau kita mau hidup seperti Yesus maka caranya cuma satu, kita harus memberi diri dan hidup berdasarkan oleh firman Tuhan," ujar Yosua.

Dirinya lalu mengingatkan bagaimana kuasa kegelapan rindu agar umat manusia jatuh ke dalam dosa dan menjauhi pertobatan. Menurutnya, doa dan pelayanan saja tidak cukup untuk membuat seseorang lepas dari intaian ataupun belenggu kuasa gelap. Menurutnya, cara yang paling ditakuti oleh kuasa kegelapan adalah ketika manusia mau memberi diri bagi Tuhan.

"Setan tidak takut kalau saudara berdoa ataupun melayani. Tapi setan takut kalau saudara semua memberi diri bagi Tuhan dan mau agar hidup saudara dikendalikan oleh Allah. Jadi mulai dari hari ini mari kita belajar, sampai di mana saudara mau agar Tuhan mengatur hidup saudara," imbuhnya.

Usai ibadah, persembahan pujian juga dibawakan oleh tokoh Betawi Bermazmur, Pdt. Junaedi Salat beserta dengan sang istri.

Pujian yang dibawakan Junaedi Salat, dilanjutkan dengan prosesi malam kudus. Sejumlah perwakilan tokoh PD Makassar yang hadir diminta untuk maju dan menyalakan lilin, dengan diiringi lagu "Malam Kudus".

Rally puji-pujian satu demi satu dibawakan di ibadah syukur natal, tahun baru dan HUT PD Makassar. Salah satunya dibawakan juga oleh perwakilan mahasiswa dari STT Agathos, Jakarta.

Sebelum persembahan pujian dibawakan, Ketua PD Makassar, Ps. Louis Pakaila sempat menjelaskan secara singkat soal visi dan misi dari PD Makassar, yang tidak hanya terpanggil untuk melayani, namun juga mengkader para generasi muda untuk ikut dalam dunia pelayanan.

"PD Makassar bukan hanya melayani saja, tapi juga mencipta para pelayan-pelayan Tuhan. Karena kami-kami ini sudah usia lanjut dan harus mengkader para pelayan-pelayan muda. Jadi mahasiswa ini kami seleksi dari Indonesia bagian Timur, tinggal dan kuliah di sini secara gratis. Semua yang bayar adalah Tuhan Yesus," ujar Louis Pakaila.

Ibadah syukur yang sekaligus menjadi pembuka kegiatan PD Makassar di tahun 2020 ini semakin dilengkapi dengan rasa sukacita dari berulangtahunnya Ps. Louis Pakaila. Louis diminta untuk tampil ke muka hadirin dan memotong kue ulang tahun dari usianya yang ke-65.

PD Makassar merupakan persekutan doa yang berdiri sejak tahun 2000 lalu. Persekutuan ini giat mengadakan pelayanan dan doa bersama, serta membagikan kesaksian dari para anggotanya di banyak daerah di Indonesia, hingga ke luar negeri. Pada tahun 2019 silam misalnya, PD Makassar ikut membagikan kesaksian dan melayani umat Kristen lintas negara yang ada di benua Eropa.

Politik Hukum Regulasi Indonesia Dan Pembumian Negara Hukum Pancasila

Dari kiri ke kanan : Ketua Mahkamah Agung RI (MA-RI) Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH,
Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli,
Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI) La Nyala Mahmud Mattalitti

REFORMATANEWS.com, Jakarta - Pertemuan dalam suasana kebersamaan dengan semangat keakraban antara Ketua Mahkamah Agung RI (MA-RI) Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI) La Nyala Mahmud Mattalitti, dan Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli. Kemudian menunjukkan suasana yang berlangsung ketika dinner (makan malam) bersama. Selain Ketua MA-RI dan Ketua DPD-RI, hadir juga beberapa sahabat, antara lain Wakil Ketua DPD-RI, Direktur Utama Taspen, ada juga Intelektual/Cendekiawan/Profesional, dan mantan pejabat negara.

Firman Jaya Daeli sebelumnya berdiskusi dengan santai dan secara informal bersama dengan dua orang Ketua Lembaga Negara, yaitu Ketua MA-RI Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH dan Ketua DPD-RI La Nyala Mahmud Mattalitti. Pertemuan diskusi santai dan informal ini berlangsung di gedung Mahkamah Agung RI (MA-RI), kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Bangunan dan materi diskusi pada dasarnya berintikan pada pengembangan dan perkuatan kelembagaan kenegaraan bagi Pemajuan Indonesia Raya.

Ada juga pertemuan diskusi berdua saja antara sesama sahabat baik dan lama, yaitu : Ketua MA-RI Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH bersama Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli di ruang kerja Ketua MA-RI, di gedung MA-RI, kawasan Medan Merdeka Jakarta Pusat. Pertemuan diskusi ini berlangsung dalam kesempatan lain beberapa hari sebelumnya.

"Politik Hukum Regulasi Indonesia Dan Pembumian Negara Hukum Pancasila"

Menurut Firman Jaya Daeli, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah Negara Hukum yang berideologi Pancasila dan berdasarkan konstitusi UUD 1945. Doktrin ini menunjukkan dan memastikan bahwa Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila. Negara Hukum yang mengandung dan harus senantiasa mempraxiskan (membumikan) keseluruhan Nilai-Nilai Pancasila. Keseluruhan konstruksi dan substansi Negara Hukum Pancasila pada dasarnya semakin bertumbuh dan bermakna demokratik konstitusional ketika didasarkan dan dikembangkan dalam konteks dan kerangka UUD 1945.

Doktrin mutlak dari agenda pembumian strategi dasar dan kebijakan umum pembangunan, pembaharuan, dan penataan sistem dan kelembagaan hukum Indonedia harus senantiasa berdasarkan dan berbasiskan pada Negara Hukum Pancasila. Pembangunan, pembaharuan, dan penataan sistem dan kelembagaan hukum mesti selalu juga diarahkan dan diperuntukkan dalam kerangka untuk semakin merefleksikan dan membumikan Nilai-Nilai (Sistem Nilai) Negara Hukum Pancasila. Intisari dan orientasi pemikiran dan penerapan serangkaian utuh, menyeluruh, mendasar, dan menyatu mengenai Negara Hukum Pancasila, pada hakekatnya melahirkan sebuah Politik Hukum Indonesia yang berideologi Pancasila.

Politik Hukum Indonesia adalah Politik Hukum Pancasila. Politik Hukum Pancasila merupakan sebuah atmosfir bernilai positif yang berintikan pada keseluruhan bangunan dan isi strategi dasar dan kebijakan umum pembangunan, pembaharuan, dan penataan sistem dan kelembagaan hukum Indonesia. Ada sejumlah variabel subsistem dari pembangunan, pembaharuan, dan penataan sistem hukum. Politik Hukum Pancasila juga menyentuh dan mengandung variabel-variabel sistem pembangunan, pembaharuan, dan penataan sistem hukum. Salah satu di antara adalah variabel instrumen hukum yang berkaitan dengan Politik Hukum Regulasi Indonesia.

Politik Hukum Regulasi merupakan keseluruhan politik perencanaan, pembentukan, penyusunan, pembahasan, penerapan, dan pembumian peraturan perundang-undangan. Politik Peraturan Perundang-undangan. Politik Hukum Regulasi mesti selalu dibentuk dan dibangun berdasarkan dan berbasis Pancasila dengan segala Nilai-Nilai Pancasila. Politik Hukum Regulasi harus senantiasa juga merefleksikan, membumikan, dan memastikan bertumbuh sumburnya dan berkembang kuatnya Pancasila beserta keseluruhan Nilai-Nilai Pancasila. Ada sejumlah bentuk dan jenis regulasi, antara lain Ketetapan MPR-RI, Perundang-undangan (UU), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kelembagaan, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan lain-lain. Ketika ada konstruksi dan substansi dari regulasi ini bertentangan dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 maka jalan konstitusional dan jalur absah harus segera ditempuh untuk melakukan pengujian dan pembatalan terhadap regulasi yang bertentangan ini.

Jalan dan jalur ini dijalankan dalam wujud dan dengan pendekatan Judicial Review, Legislative Review, dan Eksekutive Review. Ketika ada Perda yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Pancasila maka mesti secepatnya diuji dan dibatalkan. Manakala ada Perda memiliki potensi dan daya merusak dan membahayakan Bhinneka Tunggal Ika dan kemanusiaan, keutuhan wilayah dan kesatuan kawasan, kebersamaan dan kegotongroyongan rakyat, kebangkitan dan kemajuan perekonomian, keutuhan ciptaan dan ekosistem (ekologi) maka harus segera mungkin diuji dan dibatalkan. Ketika ada Perda bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya maka juga mutlak secepatnya diuji dan dibatalkan.

Perda tiingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara konstitusional dibahas dan dibentuk bersama oleh eksekutif daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) pada tingkatannya masing-masing dan legiskatif daerah (DPRD) pada tingkatannya masing-masing. Prinsip konstitusi dan sistem beserta struktur Pemerintahan NKRI meletakkan Pemerintahan Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota ; dan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota) adalah bagian dan subordinat dari Pemerintahan Nasional. Pemikiran ideologis doktrinal dan penerapan sosiologis konstitusional ini menjadi semakin aktual dan relevan ketika Pemerintahan Nasional (Kementerian Dalam Neger RI) memiliki kewenangan konstitusional Eksekutive Review terhadap Perda. Pemerintahan Nasional seharusnya dan sebaiknya memastikan dan memaksimalkan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan konstitusional untuk menguji dan membatalkan Perda yang bertentangan, merusak, dan membahayakan tadi di atas.

Bangunan dan isi Perda tidak hanya sebatas mengandung issue dan materi muatan yuridis (hukum). Bahkan issue yuridis dalam konteks dan kerangka Perda, sesungguhnya lebih ke issue format atau bentuk regulasi. Jadi lebih karena wujud pembentukannya dalam format dan bentuk yuridis (regulasi : Perda). Issue dan materi muatan Perda mengandung dan terdiri dari : ideologis, politis, ekonomis, historis, sosiologis, dan berbagai issue dan materi muatan lain lagi yang terkait. Perda juga dibentuk oleh otoritas daerah yang merupakan bagian dan subirdinat dari otoritas nasional (Pemerintahan Nasional). Kekuasaan eksekutif (Pemerintahaan Nasional) sebagai penanggungjawab dan pengendali keseluruhan jajaran pemerintahan. Sehingga merupakan jajaran yang mengetahui, mengalami, mengatasi, dan menuntasi efek yang disebabkan dan akibat yang ditimbulkan oleh sebuah atau sejumlah Perda yang menjadi obyek pengujian dan pembatalan.

Doktrin Eksekutive Review menempatkan Pemerintahan Nasional dalam posisi aktif dan dengan peran berinisiatif serta bergerak dalam hal pengujian dan pembatalan Perda. Kedudukan lembaga negara (Mahkamah Agung) RI dalam hal pengujian dan pembatalan Perda secara konstitusional pada dasarnya bersifat pasif, tidak aktif. Selanjutnya menempatkan MA-RI pada posisi menunggu pengajuan permohonan pengujian dan pembatalan Perda oleh pihak terkait yang berkepentingan. Jadi doktrinnya bersifat tidak bisa berinisiatif dan tidak boleh bergerak lebih dahulu. Pada hal ketika sebuah atau sejumlah Perda memiliki potensi kuat dan daya tinggi bertentangan, merusak, dan membahayakan maka harus segera dan mesti secepat mungkin untuk diuji dan dibatalkan. Dengan demikian tidak boleh pasif dan tidak boleh menunggu. Harus ada sikap, tindakan, dan langkah-langkah nyata.

Ketua MA-RI Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH yang juga merupakan Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, Jatim ; dan Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam) yang juga mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI dan Tim Perumus sejumlah UU perihal Bidang Politik, Pemerintahan Daerah, Hukum, MA, Kehakiman, dan Badan Peradilan, ketika dalam sebuah diskusi berdua secara bersama-sama menyampaikan pemikiran ideologis kenegaraan dan pertimbangan konstitusional strategis mengenai mengenai konstruksi dan substansi Perda. Juga mengenai formulasi dan artikulasi pengujian dan pembatalan Perda. Prinsipnya adalah bahwa Politik Hukum Regulasi Indonesia harus senantiasa dibentuk dan diterapkan dalam kerangka Pembumian Negara Hukum Pancasila.

Penulis :
Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam) yang juga mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI dan Tim Perumus sejumlah UU perihal Bidang Politik, Pemerintahan Daerah, Hukum, MA, Kehakiman, dan Badan Peradilan.

GKRI Ebenheizer Tuan Rumah Ibadah Natal Tahun Baru PGI Wilayah DKI Jakarta

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI) Ebenheizer Rawa Buaya, Jakarta Barat menjadi tuan rumah Ibadah Perayaan Natal dan Tahun Baru oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah DKI Jakarta. Ibadah berlangsung meriah dan hikmat. Perayaan diselengarakan di Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI) Rawa Buaya, Jakarta Barat (11/01/20), setelelah tahun sebelumnya dirayakan di GPIB Nazareth Jakarta Timur.

Pdt. Erik Edward Hetaria dalam khotbahnya menyampaikan peristiwa Natal adalah peritiwa dimana damai itu datang, peristiwa natal adalah shalom, datangnya damai sejahtera dan sukacita bagi setiap orang.

Pdt Edward Hetaria mengatakan bahwa damai sejahtera itu harus hadir bukan hanya saat kita merayakan natal, tetapi harus kita pelihara dalam hati dan perbuatan kita untuk selama-lamanya.

"Karena Natal sering sekali menjadi tempat persinggahan damai itu sendiri, usai Natal damai itu hilang. Kita jangan seperti itu, karena Tuhan mengutus dan perintahkan kita untuk menghadirkan damai sejahtera dan kasih" tegas Pdt. Erik Edward Hetaria.

Pdt. Edward Hetaria yang lahir dan besar di Surabaya ini menyampaikan pengalamannya tentang orang yang tahu isi Firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Lewat cerita pengalaman itu, ia menjelaskan bahwa pengenalan akan Tuhan adalah lewat perbuatan yang sesuai dan sekehendak dengan perintah Tuhan.

"Damai sejahtera itu kita mulai dari skop yang kecil, kita hadirkan damai itu. kalau itu belum kita terapkan, gimana kita mau menerapkan dengan yang lain" ucapnya.

"Mari kita hadirkan damai sejahtera itu, hadirkan kasih untuk sesama manusia, bahkan untuk yang berbeda iman sekalipun" jelasnya.

Ketua panitia dalam sambutannya melaporkan seputar pelaksanaan perayaan Natal dan menyampaikan rasa terkejutnya karena banyaknya yang hadir diluar yang mereka pikirkan.

Ketua Sinode GKRI dalam sambutannya manyampaikan kalau tema Natal yang dibuat PGI dan KWI "Jadilah Sahabat Bagi Semua Orang" sangat bagus, supaya kita senang bersama, nangis bersama, Karena kalau nangis sendiri, tertawa sendiri, menyanyi sendiri, ujung-ujungnya gila sendiri.

Ketua sinode GKRI mengaku sangat senang bisa ada ditengah acara perayaan, ditunjuk menjadi tuan rumah, dia berharap agar kebersamaan yang ada tetap terjalin.

Jimmy Lumintang yang hadir sebagai Tokoh Masyarakat dalam sambutannya menyampaikan ada aspek hidup yang bergeser dalam hidup kita, termasuk dalam kristen juga, suka atau tidak suka kita menerapkan pergesaran itu.

Jimmy Lumintang, Rektor STT IKAT ini menyampaikan kalau PGIW Jakarta adalah media dan sarana untuk kita semua saling bersatu dan membangun.

Pdt. Manuel Raintung, Ketua PGIW Jakarta ini mengawali sambutannya dengan menjelaskan tentang penunjukan tuan rumah perayaan Natal, bahwa penunjukan gereja sebagai tuan rumah perayaan dilakukan secara bergiliran.

"Semua sama, karena masih wilayah DKI Jakarta, jangan ada yang merasa kejauhan, karena memang kadang perayaannya di daerah Barat, Selatan, Timur, dan semua sama" ucapnya.

Pdt. Manuel Raintung menyampaikan kalau indek kerukunana umat beragama, khususnya di Jakarta kurang baik. Sesuai dengan hasil penelitian puslitabang yang menempatkan DKI Jakarta diurutan 26 atau 27 sebagai kota toleran.

"Artinya Jakarta tergolong daerah yang tidak toleran, ini juga akibat kerjasama antar agama di DKI juga kurang" ucap ketua PGIW DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, tema natal yang dibuat oleh PGI dan KWI sangat tepat dalam situasi kondisi Jakarta saat ini" ucapnya.

"Dari indek kerukunan agama tersebut, harusnya mendorong dan memicu gereja hadir sebagai pelopor keberagaman yang toleran untuk mengubah potret merah Jakarta yang tergolong sebagai daerah intoleran" ucapnya.

Diakhir sambutannya, ketua PGIW Jakarta ini menyampaikan agar pendeta hadir sebagai aktivis oikumene. Dan Teknologi kita yang semakin maju, jangan sampai merusak tatanan kehidupan, yang berdampak pada krisis tatanan dan nilai-niali sosial.

Sebelum ramah tama dan makan malam, salah satu pengurus PGIW Jakarta memberi informasi untuk gereja yang ingin mendapatkan bantuan pemerintah, agar mengurus persyaratan dan kelengkapan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Komunitas Silahturahmi Lintas Agama Gelar Bakti Sosial

REFORMATANEWS.com, Jakarta - Korban banjir Jakarta membuat kerugian yang tak sedikit, kerugian bukan saja berupa materi tetapi juga kesehatan. Dalam rangka meringankan dan membantu korban banjir tersebut Komunitas Silaturahmi lintas agama menggelar baksi sosial dan pengobatan gratis.
Di mana kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis tersebut dikoordinasi oleh Yesaya Suharsono selaku Ketua Pelmas PGLII dan H. Endang Muchtar yang juga Sekretaris FKUB Jakarta Utara/ Ketua Komunitas Silahturahmi Lintas Agama serta Haji Hamid selaku Wakil Ketua FKUB Jakarta utara. Pada kesempatan ini Plt Sekum Pengurus Pusat PGLII Pdt Tommy Lengkong dan Majelis Pertimbangan PGLII Pdt Rony Sigarlaki hadir memberikan semangat dan bersama berbaur dengan masayarakat.

Seperti lagunya Benyamin Sueb, Jakarta banjir lagi demikian pula saat jelang tahun baru tepatnya tanggal 31 Desember banjir besar melanda wilayah DKI Jakarta, memang bukan saja DKI tetapi banjir juga melanda Jabodetabek, sementara di Jakarta sendiri banjir hampir merata terjadi baik Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan, termasuk kota pesisir Jakarta Utara.

Sekalipun di hari kedua Sigit Wijatmoko walikota Jakarta Utara menjelaskan bahwa banjir di wilayah Jakarta Utara sudah mengalami penurunan dibandingkan Rabu (1/1/2020) kemarin, tetapi diakui genangan masih ada di Sepatan, Rorotan. Kemudian ada juga di Kelapa Gading. Begitupun untuk daerah Penjaringan, diakuinya masih ada genangan di Pejagalan dan Kapuk Muara.

Dalam kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis Komunitas Silaturahmi Lintas Agama didukung PGLII (Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia), GOI (Gereja Ortodoks Indonesia), Bala Keselamatan, GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia), Pelkesi (Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan Seluruh Indonesia), Lumbung Yusuf Indonesia, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), dan SCTV bersama Pemprov. DKI Jakarta dan tokoh lintas agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Kong Hu Cu dan Hindu) mengadakan bakti sosial dan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di wilayah Kapuk Muara.

Antonius Natan mewakili Yayasan Lumbung Yusuf dan PGLII DKI Jakarta menyampaikan bahwa, pilihan lokasi di RW 05 Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, “Tepatnya di jalur masuk Villa Kapuk Mas, karena disini berdekatan dengan pasar dan pemukiman padat penduduk. Pilihan pelayanan kesehatan juga karena terdampak banjir berpotensi terkena diare atau demam berdarah, wilayah Kapuk Muara ini dikatakan banyak warga mengalami gatal-gatal dan tentunya juga layanan posttraumatic stress disorder, yaitu gangguan psikologis yang terjadi setelah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan.”

PGLII dan Yayasan Lumbung Yusuf terang Antonius Natan mengatakan kerap bersinergi dalam berbagai aksi tanggap bencana baik dalam pemberian bantuan berupa barang-barang kebutuhan, tetapi juga menggandeng tim medis untuk bantuan perawatan dan kesehatan.

Dan tentu saja pentingnya keberadaan Komunitas Silaturahmi Lintas Agama”Kerukunan antar agama perlu dirawat dan dijaga, salah satunya kebersamaan dalam membantu tetangga yang mengalami kesusahan dan musibah. Kepanitiaan Baksos kali ini merupakan penerapan sila-sila dalam Pancasila. Panitia berkolaborasi walaupun dalam kepelbagaian agama, ada yang Islam, Kristen, Katolik, Budha, Kong Hu Cu dan Hindu memiliki kepedulian yang tinggi sebagai sesama anak bangsa.”

Dalam akhir percakapannya Antonius mengatakan bahwa tak bencana yang dirancang, tetapi bila bencana harus terjadi harus dihadapi, “Marilah saling menolong dan membantu tanpa memandang adanya perbedaan atau sekat-sekat. Dalam keberagaman berupayalah untuk meringankan kesusahan sesama, tanpa harus menyalahkan siapa bencana ini terjadi,” tegas Antonius Natan yang juga salah satu sahabat PEWARNA ini mantab.

Class Action Warga DKI Didukung Dekan Hukum UKI

Hulman Panjaitan SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

REFORMATANEWS.COM, Jakarta, Memasuki awal tahun baru 2020 pada umumnya masyarakat merasakan rasa sukacita dan kegembiraan yang luar biasa. Tapi memasuki awal tahun baru 2020 masyarakat Jabotabek dikejutkan dengan derasnya arus hujan yang memasuki rumah mereka, masyakat yang kebanyakan tidak tidur dari dalam merayakan pergantian tahun dari 2019 ke 2020 dengan sukacita menyaksikan pesta kembang api hingga dini hari dan doa penuh harapan dirumah masing masing dan tempat ibadah masing masing. Derasnya air hujan yang mengguyur Jabotabek dari sore hingga pagi hari tanggal 1 Januari 2020 membuat masyarakat Jabotabek menderita kerugian yang sangat besar kerugian material dan non material hingga nyawa hilang karena hanyut, sakit dan lain sebagainya. Wajarlah jika masyarakat menuntut dan menggugat Pemda DKI Jakarta untuk mengganti kerugian yang dialaminya. Lantas upaya hukum apa yang harus dilakukan masyarakat untuk memperolehnya.

Untuk mendapatkan pencerahan Hukum tersebut awak media Kairospos.com dan tim investigasi SERSAN MAYOR (Serius tapi Santai Masyarakat Youtuber) Kairospos TV mendatangi Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Hulman Panjaitan SH., MH.

Hulman Panjaitan menjelaskan apa itu class action "Sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law, namun demikian di Indonesia diadakan tahun 2002 dengan peraturan Mahkamah Agung Tahun 2002 dan gugatan itu pernah dikabulkan oleh pengadilan".

Hulman Panjaitan menegaskan bahwa gugatan class action itu tidak ada masa kadualuarsanya sama dengan kasus kasus perdata.
Syarat mengajukannya adalah masyarakat yang dirugikan dengan perwakilan kelompok mengajukan tuntutannya melalui proses pengadilan.

Diakhir wawancara Hulman Panjaitan menegaskan bahwa class action adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan ganti rugi bagi korban banjir.

Video terkait...

Terkesan Ragu Laksanakan Rekomendasi Ombudsman, Rumengan Minta Mendikbud Nadiem Mundur

REFORMATANEWS.com, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pelopor Angkatan Muda Indonesia (DPP PAMI) Fredi John Rumengan mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim segera mundur dari jabatannya sebagai menteri karena terlalu lambat melaksanakan Rekomendasi ORI Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018 tentang maladministrasi oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

Menurut Rumengan, Mendikbud tidak konsisten memenuhi janjinya untuk segera melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

"Seharusnya Mendikbud tidak perlu menunda-nunda melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan langsung menonaktifkan Rektor Unima terlebih dahulu, baru menurunkan tim pemeriksa ke Unima agar tidak terjadi konflik kepentingan," ujar Romy ketika dimintai tanggapannya di Jakarta Rabu (08/01-2020).

Kemendikbud, lanjutnya, kelihatan sekali tidak menghormati hasil investigasi dan penyelidikan yang sudah dilakukan Ombudsman melalui proses yang cukup panjang dan sangat teliti hingga ke Perancis untuk pengumpulan bukti data dan informasi. Bahkan Ombudsman telah mendatangi langsung Universitas De Marne La Valle Paris Perancis yang mengeluarkan ijazah S3 Rektor Unima Paulina Runtuwene ternyata sudah tidak ada lagi aktivitas sama sekali.

Yang sangat disesalkan, menurutnya lagi, adalah kedatangan Inspektorat Jenderal Muchlis R Luddin dan tim dari Jakarta ke Manado menimbulkan tanda tanya terkait objektifitasnya.  "Saya dapat informasi dari sejumlah dosen di Unima bahwa waktu berangkat ke Manado Irjen berada dalam satu pesawat dengan rektor Unima Paulina Runtuwene, dan itu kan dapat menggangu independensi pemeriksaan," ungkapnya.

Bahkan, informasi keberadaan satu pesawat dengan rektor Unima tersebut, menurut Rumengan sudah dibenarkan sendiri oleh Irjen Muchlis di depan sejumlah dosen Unima saat yang bersangkuan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dosen Unima di salah satu hotel di Manado pada penghujung tahun 2019.

"Jika Nadiem bersikeras tidak mau menjalankan rekomendasi Ombudsman PAMI mensinyalir menteri sengaja memelihara oknum-oknum mafia pendidikan yang ada di Kemendikbud," pungkas Rumengan.

Sementara itu, Irjen Kemendikbud Muchlis Luddin yang coba dikonfirmasi berkali-kali lewat nomor telpon selularnya
08111***699 tidak bersedia memberikan keterangan.

Sebagaimana diketahui, Rekomendasi Ombudsman Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018 berisi pencabutan gelar doctor S3 dan pemberhentian jabatan guru besar yang disandang Rektor UNIMA. Informasi dari pihak internal Ombudsman, ada 3 rektor yang bakal dipecat oleh Menteri Nadiem Makarim, termasuk rektor UNIMA.

Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Dua Hakim Konstitusi

Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah calon hakim konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Suhartoyo

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah calon hakim konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Suhartoyo sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2020. Keduanya akan bertugas di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2020 hingga 2025 mendatang.

Pengangkatan Daniel sebagai hakim konstitusi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh Presiden.

Selepas pengucapan sumpah, Daniel akan menggantikan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna yang mengakhiri masa baktinya pada 7 Januari 2020 ini. Sebelumnya, Palguna juga telah menjabat selama dua masa jabatan.

Sementara pengangkatan Suhartoyo sebagai hakim konstitusi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kembali Hakim Konstitusi Yang Berasal Dari Mahkamah Agung.

Pengangkatan tersebut menjadi periode keduanya menjabat setelah pertama kali diambil sumpahnya pada 7 Januari 2015 lalu. Suhartoyo merupakan hakim konstitusi yang diusulkan Mahkamah Agung dan dinilai memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi sehingga kembali diusulkan.

Selepas prosesi, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan ucapan selamat kepada kedua hakim konstitusi diikuti oleh tamu undangan yang hadir.

Berita ini kami terima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

PETA JALAN DAN ARAH KONFIGURASI BARU POLRI : PENGABDIAN BAGI INDONESIA MAJU

Presiden RI Jokowi didampingi Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia) ketika menghadiri Upacara Perayaan HUT Bhayangkara ( Polri) di Jakarta, Indonesia.

Penulis : Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia ; Mantan Komisi Politik & Hukum DPR-RI ; Pernah Menjadi Dosen Tamu Sespimmen & Sespimti Polri)

REFORMATANEWS.COM, Jakarta - Pengangkatan Jenderal Pol. Idham Azis (lulusan Akpol tahun 1988 A) menjadi Kapolri. Kemudian Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono (lulusan Akpol tahun 1988 A) menjadi Wakil Kapolri. Selanjutnya Komjen Pol. Agus Andrianto (lulusan Akpol tahun 1989) menjadi Kepala Badan Harkam Mabes Polri. Berikutnya Komjen Pol. Listyo Sigit Pramono (lulusan Akpol tahun 1991) menjadi Kepala Badan Reskrim Mabes Polri. Dan Irjen Pol. Nana Sujana (lulusan Akpol 1988 A) menjadi Kapolda Metro Jaya (tipe A Khusus) adalah merupakan pemakna strategis dan penanda teknis terhadap jajaran kepemimpinan tertinggi dan utama institusi Polri. Pemakna dan penanda ini menorehkan Peta Jalan Dan Arah Konfigurasi Baru Polri sebagai sebuah rangkaian panjang dan lama tak terbatas mengenai Pengabdian Polri Bagi Indonesia Maju.

Peta jalan dan arah konfigurasi baru Polri, semakin bergerak dan bermuara pada percepatan, perkuatan, dan peningkatan pengabdian Polri bagi kualitas Indonesia Maju. Penulis (Firman Jaya Daeli) mengenal dekat dan sudah berkenalan lama dengan para pemimpin dan pejabat utama Polri ini di atas. Secara jernih, obyektif, dan faktual, memang para perwira tinggi Polri yang dipromosikan menjadi pemimpin dan pejabat utama Polri ini adalah figur-figur yang telah berpengalaman dan sudah berprestasi. Juga merupakan pilihan terbaik untuk dipromosikan karena berbasis pada integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas "Merah Putih" masing-masing sebagai Bhayangkara Negara.

Wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah satu-satunya Polda di seluruh Indonesia yang bertipe (berkelas dan berkategori) A Khusus. Polda Metro Jaya beberapa tahun terakhir ini dipimpin Kapolda yang lulusan Akpol tahun 1988 A sebanyak tiga orang (tiga kali) dan lagi pula secara berturut-turut, yaitu : Jenderal Pol. Idham Azis, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, dan Irjen Pol. Nana Sujana.

Polda Metro Jaya, juga pernah dipimpin Kapolda yang lulusan Akpol (Akabri Kepolisian) tahun 1970 sebanyak empat orang (empat kali) tetapi tidak secara berturut-turut, yaitu : Irjen Pol. Hamami Nata dan Komjen Pol. Noegroho Djajusman. Kemudian Kapolda Metro Jaya dijabat lulusan Akpol tahun 1971 yaitu : Komjen Pol. Nurfaizi Suwandi. Selanjutnya Kapolda Metro Jaya kembali dijabat lagi dua perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1970, yaitu : Irjen Pol. Mulyono Sulaiman dan Komjen Pol. Sofjan Jacoeb. Saat itu, periodisasi kepemimpinan sebagai Kapolda Metro Jaya berlangsung ketika masa transisi dari era memasuki awal reformasi sampai era memulai awal reformasi.

Pengabdian Polri bertumpu dan berkembang pada simpul pengembangan sistem dan menejemen beserta pembangunan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya Polri. Materi dasar dan kandungan inti dari perihal ini secara terencana dan terarah berorientasi terhadap percepatan dan perkuatan kualitas institusi Polri dan sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul dan kompetitif. Pengabdian Polri juga berakar dan bertumbuh pada simpul peningkatan dan percepatan peran, fungsi, tugas, dan tanggungjawab Polri dan jajaran secara menyeluruh.

Muatan pengabdian diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bangsa Indonesia serta bagi kebangkitan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua akar tumbuh pengabdian ini diletakkan dan dibumikan dalam kerangka pengembangan dan pemberdayaan rumah besar masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia Raya untuk percepatan pembangunan Indonesia Maju yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Pembaharuan menyeluruh dan mendasar secara struktural, instrumental, dan kultural institusi Polri serta pengembangan SDM Polri berkaitan erat dan bersentuhan kuat dengan strategi umum dan kebijakan dasar kelembagan Polri. Strategi dan kebijakan ini, khususnya dalam hal ketersediaan dan keberadaan kepemimpinan dan keanggotaan Polri di setiap satuan dan di semua lintasan jabatan Polri. Komitmen kemauan dan kualitas kemampuan kepemimpinan dan keanggotaan Polri harus senantiasa profesional, moderen, dan terpercaya (promoter).

Salah satu variabel di antara berbagai variabel lain dalam kerangka pembangunan, pembaharuan, dan penataan SDM Polri adalah : sebuah variabel sistem formasi, mutasi, dan promosi terhadap pimpinan dan anggota Polri. Sistem ini merupakan salah satu subsistem dari sejumlah subsistem variabel terkait lainnya yang berkaitan dengan pembangunan, pembaharuan, dan penataan kualitas Anggota Polri di berbagai penempatan dan penugasan kedinasan bhayangkara.

Reformasi dan transformasi SDM Polri, sesungguhnya dan sejatinya adalah bertujuan untuk mewadahi, mengatasi, dan menuntasi percepatan dan perkuatan penjabaran dan pelaksanaan Tujuan Nasional, Cita-Cita Proklamasi, dan Nilai-Nilai Pancasila. Turunan dan jabaran ini dirumuskan dan diagendakan secara programatik dan konkrit melalui penyelenggaraan Visi, Misi, Dan Program Pemerintahan Nasional Presiden RI Jokowi Dan Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin (Indonesia Maju). Dengan demikian, ketika ada formasi, mutasi, dan promosi pimpinan dan anggota Polri sebagai salah satu subsistem, maka hal tersebut mesti difahami sebagai penugasan strategis dari kenegaraan RI bagi SDM (kepemimpinan dan keanggotaan) Polri untuk membangun Indonesia Maju.

Pembumian terhadap "pesan moral dan tema substansial" dari agenda dasar dan kebijakan strategis Indonesia Maju merupakan pesan dan tema simbolik dan konkrit yang melambangkan peneguhan dan memastikan penguatan institusional Polri. Simbolisasi dan konkritisasi ini menandaskan dan menegaskan perwujudan serangkaian utuh, kuat, dan terpadu mengenai tekad bulat dan komitmen kuat Polri untuk melahirkan SDM promoter yang unggul dan kompetitif untuk kepentingan dan kebangkitan Indonesia Raya yang melindungi dan memajukan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengabdian menyeluruh dan mendasar Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis semakin berarti strategis dan bermakna serius bagi pembangunan, pembaruan, dan penataan institusi dan SDM Polri. Keberartian dan kebermaknaan ini memiliki kohesi ideologis dan relasi strategis dengan Pemerintahaan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis sudah melakukan mutasi dan promosi terhadap sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi Polri mengabdi di jabatan tertentu untuk menjalankan amanah tugas dan panggilan tanggungjawab Bhayangkara Negara. Pimpinan dengan jabatan kepemimpinan satuan wilayah dan satuan kerja di level Mabes Polri, Polda, dan Polres ini semakin melengkapi dan menguati keberadaan, kepemimpinan, dan kinerja pejabat-pejabat lain yang sudah bertugas dan sedang mengabdi selama ini.

Ada lulusan Akpol tahun 1984 menjadi Pejabat Polri (Kapolda). Ada lulusan Akpol tahun 1985 menjadi Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, ada yang menjadi Kapolda, dan ada juga yang bertugas mengabdi di luar institusi Polri. Demikian juga, lulusan Akpol tahun 1986 dan lulusan Akpol tahun 1987, ada yang bertugas mengabdi di beberapa posisi sebagai PJU di dalam dan di luar institusi Polri, dan ada juga sebagai Kapolda.

Anatomi dan konfigurasi sejumlah kepemimpinan dan pejabat Polri di berbagai satuan, pada dasarnya dan sejatinya menggambarkan dan menunjukkan tumbuhnya kaderisasi dan berkembangnya regenerasi. Perihal ini bergerak dan berjalan secara terstruktur, sistemik, dan relatif masif. Pergerakan kaderisasi dan perjalanan regenerasi pada dasarnya harus tetap mengutamakan sistem nilai integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, loyalitas. Lagi pula dengan senantiasa bersemangat gotong royong membangun, membaharui, dan menata Polri.

Masa kini, konfigurasi baru Kepemimpinan puncak dan utama institusi Polri telah tersusun sedemikian rupa. Kapolri dijabat lulusan Akpol tahun 1988 A, yaitu : Jenderal Pol. Idham Azis. Figur Jenderal Pol. Idham Azis adalah perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1988 A yang memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kepala Badan Reskrim Mabes Polri. Selanjutnya memecahkan rekor meraih bintang empat (Jenderal) dengan jabatan Kapolri.

Kemudian Wakil Kapolri dijabat lulusan Akpol tahun 1988 A, yaitu : Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono. Figur Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono adalah salah seorang perwira tinggi bergelar master dan doktor yang intelektual dan profesional. Juga merupakan figur pemikir, konseptor, arsitek strategi institusi, administrator organisasi, pengendali dan pelaku penyelenggaraan operasi.

Ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1988 A mengabdi di beberapa posisi jabatan utama Polri dan kepemimpinan satuan wilayah. Ada Kapolda Metro Jaya (tipe A Khusus) Irjen Pol. Nana Sujana ; ada Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri Irjen Pol. Eko Indra Heri ; ada Asisten Perencanaan Dan Anggaran Kapolri Irjen Pol. Hendro Sugiatno ; ada Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose ; ada Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Toni Harmanto ; ada Wakil Kepala Lembaga Diklat Mabes Polri Irjen Pol. Boy Rafli Amar ; ada Kepala Korps Binmas Baharkam Mabes Polri Irjen Pol. Widiyarso Herry Wibowo ; ada Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Suroto ; ada Kapolda Bangka Belitung Brigjen Pol. Anang Syarif Hidayat ; dan ada yang mengabdi di luar institusi Polri, yaitu : Wakil Kepala BSSN-RI Komjen Pol. Dharma Pongrekun.

Lulusan Akpol tahun 1988 A memecahkan rekor dengan memegang tongkat komando sebagai Kapolda Metro Jaya sebanyak tiga orang (tiga kali) berturut-turut, yaitu : Jenderal Pol. Idham Azis, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, dan Irjen Pol. Nana Sujana. Sementara ini, dari lulusan Akpol tahun 1988 A terdapat seorang jenderal bintang empat, yaitu : Jenderal Pol. Idham Azis, dan dua orang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono dan Komjen Pol. Dharma Pongrekun. Selain Jenderal Pol. Idham Azis, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, dan Komjen Pol. Dharma Pongrekun, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1988 A yang potensial atau berpotensi kuat mendapat promosi jabatan jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat.

Posisi jabatan utama Mabes Polri sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), dijabat lulusan Akpol tahun 1986, yaitu : Komjen Pol. Moechgiyarto (lulusan terbaik Akpol tahun 1986 peraih penghargaan Adhi Makayasa). Ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1986 mengabdi di beberapa posisi jabatan kepemimpinan. Ada Kepala Korps Sabhara Baharkam Mabes Polri Irjen Pol. Bambang Ghiri Arianto ; ada Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Masguntur Laupe ; ada Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Didi Haryono ; ada Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Ilham Salahudin ; ada Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Syafril Nursal ; ada Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol. Baharuddin Djafar ; dan ada Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol. Indrajit. Sementara ini, dari lulusan Akpol tahun 1986 terdapat seorang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Moechgiyarto.

Beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1987 pernah dan sedang mengabdi di sejumlah posisi jabatan tertinggi dan utama Polri, serta kepemimpinan satuan wilayah. Ada mantan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (kini Menteri Dalam Negeri RI Kabinet Indonesia Maju) yang merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1987 peraih penghargaan Adhi Makayasa. Jenderal Pol. Tito Karnavian adalah perwira tinggi di lulusan Akpol tahun 1987 yang selalu memecahkan rekor sebagai perwira yang senantiasa menjadi figur pertama yang meraih kenaikan pangkat yang terawal dan tercepat. Jenderal Pol. Tito Karnavian adalah perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1987 yang memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen) dengan jabatan Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri ; memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen) dengan jabatan Deputi Bidang Penindakan Dan Pembinaan Kemampuan BNPT-RI, Kapolda Papua, Asisten Perencanaan Dan Anggaran Kapolri, Kapolda Metro Jaya ; memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kepala BNPT-RI ; dan memecahkan rekor meraih bintang empat (Jenderal) dengan jabatan Kapolri.

Selanjutnya ada Kepala Lembaga Diklat Mabes Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto ; ada Kepala Badan Intelkam Mabes Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto ; ada Gubernur Akpol Lemdiklat Mabes Polri Irjen Pol. Fiandar ; ada Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Irjen Pol. Istiono, ada Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. Refdi Andri ; ada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Luki Hermawan ; ada Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw ; ada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Martuani Sormin ; ada Kapolda Aceh Irjen Pol. Rio Djambak ; ada Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Remigius Sigid Tri Hardjanto ; ada Kapolda Maluku Irjen Pol. Royke Lumowa ; ada Kapolda Jambi Irjen Pol. Muchlis ; ada Kapolda NTT Irjen Pol. Hamidin ; ada Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol. Asep Suhendar ; dan ada Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Supratman.

Lulusan Akpol tahun 1987 memecahkan rekor dengan menduduki jabatan Kapolda terbanyak, yaitu memiliki perwira tinggi terbaik sebanyak sepuluh jenderal bintang dua senior yang menempati sepuluh jabatan Kapolda di wilayah hukum Indonesia. Sementara ini, dari lulusan Akpol tahun 1987 terdapat seorang jenderal bintang empat, yaitu : Jenderal Pol. Tito Karnavian, dan dua orang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Arief Sulistyanto dan Komjen Pol. Agung Budi Maryoto. Selain Jenderal Pol. Tito Karnavian, Komjen Pol. Arief Sulistyanto, dan Komjen Pol. Agung Budi Maryoto, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1987 yang potensial atau berpotensi kuat mendapat promosi jabatan jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat.

Kemudian terdapat sejumlah jenderal lulusan Akpol tahun 1988 B mengabdi di beberapa posisi jabatan utama Polri dan kepemimpinan satuan wilayah. Ada Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel (lulusan terbaik Akpol tahun 1988 B peraih penghargaan Adhi Makayasa) ; ada Komandan Korps Brimob Mabes Polri Irjen Pol. Anang Revandoko ; ada Kepala STIK/Gubernur PTIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Aris Budiman Bulo ; ada Kepala Korps Polairud Baharkam Mabes Polri Irjen Pol. Lotharia Latif ; ada Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudy Sufahriadi ; ada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Priyo Widyanto ; ada Kapolda Riau Irjen Pol. Agung Setia Imam Effendi ; ada Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Yazid Fanani ; ada Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Andap Budi Revianto ; ada Kapolda Lampung Irjen Pol. Purwadi Arianto ; dan ada mantan Kapolda Papua Irjen Pol. Rudolf Albert Rodja. Ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1988 B yang potensial atau berpotensi kuat mendapat promosi jabatan jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat.

Posisi jabatan jenderal bintang tiga sebagai Kepala Badan Harkam Mabes Polri dijabat lulusan Akpol tahun 1989, yaitu : Komjen Pol. Agus Andrianto. Figur Komjen Pol. Agus Andrianto adalah perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1989 yang memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen) dengan jabatan Kapolda Sumatera Utara. Selanjutnya memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kepala Badan Harkam Mabes Polri. Asisten Logistik Kapolri Irjen Pol. Ahmad Dofiri adalah perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1989 yang memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen) dan juga merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1989 peraih penghargaan Adhi Makayasa. Wakil Kepala Badan Intelkam Mabes Polri Irjen Pol. Suntana adalah lulusan resmi Akpol tahun 1989, dan Irjen Pol. Suntana juga senantiasa digolongkan termasuk dalam komunitas alumni Akpol tahun 1988 B.

Lulusan Akpol tahun 1989 lagi, antara lain : ada Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra sebagai Widyaiswara Utama Sespimti Lemdiklat Mabes Polri ; dan ada mantan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol. Iriyanto. Sementara ini, dari lulusan Akpol tahun 1989 terdapat seorang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Agus Andrianto. Selain Komjen Pol. Agus Andrianto, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1989 yang potensial atau berpotensi kuat mendapat promosi jabatan jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat.

Selanjutnya perwira tinggi dari lulusan Akpol tahun 1990, ada beberapa yang mengabdi di beberapa posisi jabatan strategis dan kepemimpinan satuan wilayah. Ada Ketua KPK-RI Komjen Pol. Firli Bahuri dengan jabatan terakhir Kepala Badan Harkam Mabes Polri. Komjen Pol. Firli Bahuri adalah perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1990 yang memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen) dengan jabatan Deputi Penindakan KPK-RI dan Kapolda Sumatera Selatan. Selanjutnya memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kepala Badan Harkam Mabes Polri.

Kemudian ada Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak (lulusan terbaik Akpol tahun 1990 peraih penghargaan Adhi Makayasa) ; ada Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol. Tomsi Tohir Balaw ; dan ada Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Tornagogo Sihombing. Sementara ini, dari lulusan Akpol tahun 1990 terdapat seorang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Firli Bahuri. Selain Komjen Pol. Firli Bahuri, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1990 yang potensial atau berpotensi kuat mendapat promosi jabatan jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat.

Kemudian posisi jabatan Kepala Badan Reskrim Mabes Polri dengan pangkat jenderal bintang tiga dijabat lulusan Akpol tahun 1991, yaitu : Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. Figur Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo adalah perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1991 yang memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen) dengan jabatan Kapolda Banten. Selanjutnya memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen) dengan jabatan Kepala Divisi Propam Mabes Polri. Kemudian memecahkan rekor meraih bintang tiga (Komjen) dengan jabatan Kepala Badan Reskrim Mabes Polri. Figur Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo tercatat dalam dokumen historis dan dinamika sosiologis Polri sebagai lulusan Akpol sepanjang ini yang berusia termuda (baru 50 tahun), yang terawal dan tercepat dalam sejarah kepolisian (Akpol) yang berhasil meraih jenderal bintang tiga/Komjen (kelahiran, tahun 1969, lulusan Akpol tahun 1991, promosi jabatan Kepala Badan Reskrim Mabes Polri dengan pangkat bintang tiga, tahun 2019). Sebelum ini, tercatat juga mantan Kapolri Jenderal Pol. Purn. (Alm) Dibyo Widodo (kelahiran, tahun 1946, lulusan Akpol tahun 1968, promosi jabatan Kapolri dengan pangkat bintang tiga terlebih dahulu, tahun 1996).

Ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1991 mengabdi di beberapa posisi kepemimpinan. Ada Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol. Muhammad Iqbal ; ada Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya Irjen Pol. Muhammad Fadil Imran ; ada Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Wahyu Widada (lulusan terbaik Akpol tahun 1991 peraih penghargaan Adhi Makayasa) ; dan ada Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol. Merdisyam. Sementara ini, dari lulusan Akpol tahun 1991 terdapat seorang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. Selain Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, ada beberapa dari lulusan Akpol tahun 1991 yang potensial atau berpotensi kuat mendapat promosi jabatan jenderal bintang tiga dan bahkan mungkin bintang empat.

Sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1992 mengabdi di beberapa posisi jenderal bintang dua dan jabatan pimpinan kewilayahan. Ada Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Pol. Ignatius Sigit Widiatmono ; ada Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Politik Irjen Pol. Nico Afinta ; ada Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Wahyu Hadiningrat ; dan ada Brigjen Pol. Suharyono (lulusan terbaik Akpol tahun 1992 peraih penghargaan Adhi Makayasa) sebagai Pejabat Struktural di BIN-RI.

Demikian juga, ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1993 mengabdi di beberapa posisi jenderal dan jabatan pimpinan kewilayahan. Ada yang berpangkat perwira tinggi bintang dua dan bintang satu. Misalnya ada Staf Ahli Kapolri Bidang Menejemen Irjen Pol. Teddy Minahasa Putra. Figur ini juga merupakan perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1993 yang memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen), selanjutnya memecahkan rekor meraih bintang dua (Irjen). Selanjutnya ada Wakil Kapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto ; ada Wakil Kapolda Sumatera Selatan Brigjen Rudi Setiawan, pernah menjadi Wakil Kapolda Lampung ; dan ada Brigjen Pol. Rudi Darmoko (lulusan terbaik Akpol tahun 1993 peraih penghargaan Adhi Makayasa) sebagai Kepala Biro Kurikulum STIK/PTIK Lemdiklat Mabes Polri.

Bahkan sudah ada beberapa perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1994 mengabdi di beberapa posisi jenderal. Antara lain, ada Brigjen Pol. Awal Chairuddin sebagai Pejabat Struktural di jajaran Staf Wakil Presiden RI. Figur ini merupakan perwira tinggi yang pertama di lulusan Akpol tahun 1994 yang memecahkan rekor meraih bintang satu (Brigjen). Selanjutnya ada Kepala Biro Renmin Badan Reskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Dadang Hartanto ; ada Kepala Biro Binops Badan Reskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Slamet Uliandi ; ada Kepala Biro Wasidik Badan Reskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Roycke Harry Langie ; ada Direktur Tipidum Badan Reskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Ferdy Sambo ; dan ada Brigjen Pol. Dwiyono sebagai Pejabat Struktural di BIN-RI.

Kemudian ada sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1985 mengabdi di beberapa posisi jabatan utama Polri dan kepemimpinan satuan wilayah. Ada Kepala Sespim Lemdiklat Mabes Polri Irjen Pol. Prasta Wahyu Hidayat ; ada Kepala Divisi TIK Mabes Polri Irjen Pol. Raja Erizman ; ada Kepala Divisi Hubter Mabes Polri Irjen Pol. Saiful Maltha ; ada Wakil Irwasum Mabes Polri Irjen Pol. Umar Septono, ada Wakil Kepala Badan Reskrim Mabes Polri Irjen Pol. Antam Novambar ; ada Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Moektiono ; ada yang mengabdi di luar institusi Polri dengan posisi jabatan jenderal bintang tiga, yaitu : ada Kepala BNPT-RI Komjen Pol. Suhardi Alius ; dan ada Kepala BNN-RI Komjen Pol. Heru Winarko. Dari lulusan Akpol tahun 1985 terdapat lima orang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Purn. Syafruddin, Komjen Pol. Purn. Unggung Cahyono, Komjen Pol. Purn. Ari Dono Sumanto, Komjen Pol. Suhardi Alius, dan Komjen Pol. Heru Winarko.

Ada lulusan Akpol tahun 1984 yang mengabdi di posisi tertentu, yang alumni ini pada dasarnya dan rata-rata memiliki tahun dan bulan kelahiran muda. Ada Kapolda Banten Irjen Pol. Agung Sabar Santoso. Ada yang mengabdi di luar institui Polri dengan posisi jabatan jenderal bintang tiga, yaitu : ada Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Mochamad Iriawan ; kemudian ada yang telah memasuki usia purnawirawan, yaitu : ada Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian RI Komjen Pol. Purn. Setyo Wasisto ; dan ada Direktur Utama Perum Bulog Komjen Pol. Purn. Budi Waseso. Dari lulusan Akpol tahun 1984, terdapat enam orang jenderal bintang tiga, yaitu : Komjen Pol. Purn. Putut Eko Bayuseno, Komjen Pol. Purn. Budi Waseso, Komjen Pol. Purn. Lutfi Lubihanto, Komjen Pol. Purn. Condro Kirono, Komjen Pol. Purn. Setyo Wasisto, dan Komjen Pol. Mochamad Iriawan.

Kemudian ada lulusan Akpol tahun 1983 yang mengabdi sebagai Pejabat Negara dan merupakan jenderal bintang empat yang menjadi the rising stars serta figur utama sebagai pemimpin terdepan dan berprestasi di lulusan Akpol tahun 1983, yaitu : Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan, kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) RI. Figur Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan adalah satu-satunya lulusan Akpol tahun 1983 yang meraih jenderal bintang empat bahkan satu-satunya juga yang meraih jenderal bintang tiga.

Peta jalan dan arah konfigurasi baru Polri di berbagai satuan kerja dan satuan wilayah menunjukkan komposisi dan variasi dari segi tahun angkatan kelulusan pendidikan (Akpol) ; dari segi korps satuan kerja dan wilayah kepolisian ; dari segi penugasan, kinerja, dan prestasi. Komposisi dan variasi ini pada dasarnya memastikan tumbuhnya kaderisasi dan regenerasi secara bertahap di dalam lingkungan Polri. Ada sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri dan sejumlah Kapolda, bersumber dan berasal dari kelulusan Akpol tahun 1984, Akpol tahun 1985, Akpol tahun 1986.

Meskipun demikian, dengan berjalannya mutasi dan promosi terhadap sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1989, Akpol tahun 1990, Akpol tahun 1991 di jabatan-jabatan kesatuan strategis dengan posisi job jenderal bintang tiga dan job jenderal bintang dua, maka perihal ini melukiskan dan memastikan peta antropologi kepemimpinan dan gambaran sosiologi jabatan yang diemban di dalam maupun di luar Mabes Polri. Kualitas pengabdian Polri bagi Indonesia Maju secara relasional memiliki ikatan dengan konfigurasi baru Polri.

Bangunan menyeluruh dan mendasar dari konstruksi dan substansi ini sudah semakin bersifat kaderitatif dan regeneratif. Tumbuh subur dan berkembang dinamis mengenai sistem kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan Polri. Perwira menengah senior dan perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1992, Akpol tahun 1993, Akpol tahun 1994 sedang menunggu penempatan dan penugasan berikut. Konsep ini merupakan bagian dan tahapan otentik dari sistem kaderisasi dan regenerasi yang sedang berproses terencana dan seterusnya berjalan teratur.

Sementara ini, sejumlah perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1987, Akpol tahun 1988 A, Akpol tahun 1988 B sedang mengabdi dan mengisi jabatan-jabaran utama dan strategis di institusi Polri. Pola pergantian dan pengisian jabatan ; serta metode penempatan dan penugasan pejabat Polri pada dasarnya bermaksud positif visioner dan bertujuan normatif strategis untuk menyehatkan institusi dan membangkitkan peningkatan, percepatan, dan perkuatan kualitas SDM Polri yang unggul dan kompetitif. Format standar dan pola dasar pembinaan, pengembangan, penempatan, dan penugasan ini memiliki basis kuat membangun dan memajukan Polri.

Referensi yang berpengaruh untuk meneropong peta jalan dan arah konfigurasi baru Polri, pada hakekatnya berdasarkan pemetaan sosiologis kepemimpinan dan penggambaran historis keberlanjutan yang bersifat faktual, prospektif, dan prediktif. Pemetaan dan penggambaran ini berdasar atas rekam jejak penugasan dan amanah jabatan pengabdian para perwira menengah senior dan perwira tinggi Polri, yang pada intinya amat beraneka ragam. Referensi ini termasuk juga terhadap beberapa perwira tinggi purnawirawan muda Polri yang lulusan terbaik Akpol peraih penghargaan Adhi Makayasa.

Referensi ini, antara lain : ada Irjen Pol. Purn. Anton Setiadji (Adhi Makayasa 1983), pernah menjadi Kapolda Bangka Belitung, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Kapolda Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat, jabatan tertinggi dan terakhir sebagai Kapolda Jawa Timur dengan pangkat Irjen, sudah mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri. Ada Irjen Pol. Purn. Wahyu Indra Pramugari (Adhi Makayasa 1984), pernah menjadi Kapolda Sumatera Barat, saat itu Polda masih bertipe B, jabatan tertinggi dan terakhir sebagai Kepala Sespim Lembaga Diklat Mabes Polri dengan pangkat Irjen, sudah mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri. Ada Irjen Pol. Purn. Sigit Sudarmanto (Adhi Makayasa 1985), pernah menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara, jabatan tertinggi dan terakhir sebagai Wakil Kepala Lembaga Diklat Mabes Polri dengan pangkat Irjen, sudah mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri.

Kemudian ada lulusan Akpol tahun 1986, yaitu : Komjen Pol. Moechgiyarto (Adhi Makayasa 1986), kini menjabat Irwasum Mabes Polri, pernah menjadi Wakil Kapolda Jawa Timur, Kapolda Nusa Tenggara Barat, saat itu Polda masih bertipe B, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, Kepala Lembaga Diklat Mabes Polri, Kepala Badan Harkam Mabes Polri, lahir Mei 1962, usia 57 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Mei 2020. Selanjutnya ada Jenderal Pol. Tito Karnavian (Adhi Makayasa 1987), kini menjabat Menteri Dalam Negeri RI Kabinet Indonesia Maju, pernah menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Deputi Bidang Penindakan Dan Pembinaan Kemampuan BNPT-RI, Kapolda Papua, Asisten Perencanaan Dan Anggatan Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Kepala BNPT-RI, dan Kapolri, lahir Oktober 1964, usia 55 tahun.

Adapun beberapa perwira tinggi pejabat Polri lulusan terbaik Akpol peraih penghargaan Adhi Makayasa, yang potensial menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri untuk masa kini dan masa depan, antara lain : ada Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel (Adhi Makayasa 1988 B), kini menjabat Kapolda Jawa Tengah, pernah menjadi Wakil Kapolda Jawa Barat, Kepala STIK/Gubernur PTIK Lembaga Diklat Mabes Polri, Kapolda Sumatera Utara, Gubernur Akpol Lembaga Diklat Mabes Polri, lahir Agustus 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Agustus 2024. Ada Irjen Pol. Ahmad Dofiri (Adhi Makayasa 1989), kini menjabat Asisten Logistik Kapolri, pernah menjadi Kapolda Banten, saat itu Polda masih bertipe B, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, lahir Juni 1967, usia 52 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2025.

Kemudin ada Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak (Adhi Makayasa 1990), kini menjabat Asisten Operasi Kapolri, pernah menjadi Kapolda Papua Barat, lahir Agustus 1968, usia 51 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Agustus 2026. Ada Brigjen Pol. Wahyu Widada (Adhi Makayasa 1991), kini Kapolda Gorontalo, pernah menjadi Wakil Kapolda Riau, lahir September 1969, usia 50 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, September 2027.

Selanjutnya ada Brigjen Pol. Suharyono (Adhi Makayasa 1992), kini menjabat Pejabat Struktural di BIN-RI, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri agak relatif lebih cepat karena memiliki NRP agak relatif tidak muda. Ada Brigjen Pol. Rudi Darmoko (Adhi Makayasa 1993), kini menjabat Kepala Biro Kurikulum STIK/PTIK Lemdiklat Mabes Polri, lahir Desember 1971, usia 48 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Desember 2029.

Berikutnya ada Kombes Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar (Adhi Makayasa 1994), kini menjabat Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, lahir November 1971, usia 48 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, November 2029. Ada Kombes Pol. Sandi Nugroho (Adhi Makayasa 1995), kini menjabat Kepala Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur, lahir Juli 1973, usia 46 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juli 2031. Ada Kombes Pol. Johnny Eddizon Isir (Adhi Makayasa 1996), kini menjabat Kepala Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara, lahir Juni 1975, usia 44 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2033.

Konfigurasi kepemimpinan dan formasi kehadiran para perwira menengah dan perwira tinggi Polri, pada dasarnya juga mengandung sistem nilai meritokrasi. Demikian halnya terhadap lulusan Akpol dari sisi bobot jabatan ; tingkatan kepangkatan ; tahun kelulusan dan kelahiran masing-masing. Ada sejumlah perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1987, Akpol tahun 1988 A, Akpol tahun 1988 B, yang potensial menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri dari sisi perspektif ini untuk masa kini dan masa depan.

Lulusan dari Akpol tahun 1987, antara lain : Komjen Pol. Arief Sulistyanto, kini menjabat Kepala Lembaga Diklat Mabes Polri, pernah menjadi Kapolda Kalimantan Barat, saat itu Polda masih bertipe B, Staf Ahli Kapolri Bidang Menejemen, Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Kepala Badan Reskrim Mabes Polri, lahir Maret 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Maret 2023. Komjen Pol. Agung Budi Maryoto, kini menjabat Kepala Badan Intelkam Mabes Polri, pernah menjadi Kapolda Kalimantan Selatan, saat itu Polda masih bertipe B, Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Jawa Barat, lahir Februari 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Februari 2023. Irjen Pol. Luki Hermawan, kini menjabat Kapolda Jawa Timur, pernah menjadi Wakil Kepala Badan Intelkam Mabes Polri, lahir April 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, April 2023. Februari 2023. Irjen Pol. Paulus Waterpauw, kini menjabat Kapolda Papua, pernah menjadi Wakil Kapolda Papua, Kapolda Papua Barat, Wakil Kepala Badan Intelkam Mabes Polri, Kapolda Sumatera Utara, bahkan dulu pernah menjadi Kapolda Papua sebelum sekarang ini, lahir Oktober 1963, usia 56 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Oktober 2021.

Dari lulusan Akpol tahun 1988 A, untuk masa kini dan masa depan ini, ada sejumlah perwira tinggi pejabat Polri, yang berpotensi menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri. Lulusan tersebut antara lain : Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, kini menjabat Wakil Kapolri, pernah menjadi Wakil Kapolda Sulawesi Selatan, Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Ekonomi, Asisten Perencanaan Dan Anggaran Kapolri, Kapolda Metro Jaya, lahir Juni 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2023. Irjen Pol. Nana Sujana, kini menjabat Kapolda Metro Jaya, pernah menjadi Wakil Kapolda Jambi, saat itu Polda masih bertipe B, Wakil Kapolda Jawa Barat, Kapolda Nusa Tenggara Barat, lahir Maret 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Maret 2023. Irjen Pol. Boy Rafli Amar, kini menjabat Wakil Kepala Lembaga Diklat Mabes Polri, pernah menjadi Kapolda Banten, saat itu Polda masih bertipe B, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Kapolda Papua, lahir Maret 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Maret 2023. Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose, kini menjabat Kapolda Bali, pernah menjadi Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT-RI, lahir November 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, November 2023. Irjen Pol. Eko Indra Heri, kini menjabat Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, lahir November 1964, usia 55 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, November 1922. Irjen Pol. Hendro Sugiatno, kini menjabat Asisten Perencanaan Dan Anggaran Kapolri, lahir Desember 1964, usia 55 tahun, mengakhiri masa Pengabdian sebagai Anggota Polri, Desember 2022. Komjen Pol. Dharma Pongrekun, kini menjabat Wakil Kepala BSSN-RI, pernah menjadi Deputi Bidang Identifikasi Dan Deteksi BSSN-RI, lahir Januari 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Januari 2024.

Selanjutnya untuk masa kini dan masa depan, ada beberapa perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1988 B, yang berpotensi menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri. Lulusan tersebut antara lain : Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, kini menjabat Kapolda Jawa Tengah, pernah menjadi Wakil Kapolda Jawa Barat, Kepala STIK/Gubernur PTIK Lembaga Diklat Mabes Polri, Kapolda Sumatera Utara, Gubernur Akpol Lembaga Diklat Mabes Polri, lahir Agustus 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Agustus 2024. Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi, kini menjabat Kapolda Riau, pernah menjadi Deputi Intelijen Siber BIN-RI, lahir Maret 1967, usia 52 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Maret 2025. Irjen Pol. Andap Budi Revianto, kini menjabat Kapolda Kepulauan Riau, pernah menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara, Kapolda Maluku, lahir Juni 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2024. Irjen Pol. Priyo Widyanto, kini menjabat Kapolda Sumatera Selatan, pernah menjadi Kapolda Jambi, saat itu Polda masih bertipe B, Kapolda Kalimantan Timur, lahir Oktober 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Oktober 2023. Irjen Pol. Rudy Sufahriadi, kini menjabat Kapolda Jawa Barat, pernah menjadi Kapolda Sulawesi Tengah, saat itu Polda masih bertipe B, Komandan Korps Brimob Mabes Polri, Asisten Operasi Kapolri, lahir Agustus 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Agustus 2023. Irjen Pol. Anang Revandoko, kini menjabat Komandan Korps Brimob Mabes Polri, pernah menjadi Wakil Komandan Korps Brimob Mabes Polri, Kapolda Kalimantan Tengah, lahir Oktober 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Oktober 2023. Irjen Pol. Yazid Fanani, kini menjabat Kapolda Kalimantan Selatan, pernah menjadi Kapolda Jambi, saat itu Polda masih bertipe B, Staf Ahli Kepala BIN-RI Bidang Hukum Dan HAM, lahir April 1965, usia 54 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, April 2023. Irjen Pol. Purwadi Arianto, kini menjabat Kapolda Lampung, pernah menjadi Wakil Kapolda Metro Jaya, lahir Oktober 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Oktober 2024. Irjen Pol. Rudolf Albert Rodja, kini mengabdi di Mabes Polri, pernah memjadi Wakil Kapolda Sulawesi Tengah, saat itu Polda masih bertipe B, Wakil Kapolda Papua, Kapolda Papua Barat, Kapolda Papua, lahir Mei 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Mei 2024.

Demikian juga, untuk masa kini dan masa depan, ada sejumlah perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1989, Akpol tahun 1990, Akpol tahun 1991, yang berpotensi menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri. Lulusan Akpol tahun 1989 tersebut antara lain : Komjen Pol. Agus Andrianto, kini menjabat Kepala Baharkam Mabes Polri, pernah menjadi Wakil Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, lahir Februari 1967, usia 52 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Februari 2025. Irjen Pol. Ahmad Dofiri, kini menjabat Asisten Logistik Kapolri, pernah menjadi Kapolda Banten, saat itu Polda masih bertipe B, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, lahir Juni 1967, usia 52 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2025. Irjen Pol. Suntana, kini menjabat Wakil Kepala Badan Intelkam Mabes Polri, pernah menjadi Wakil Kapolda Metro Jaya, Deputi Intelijen Siber BIN-RI, Kapolda Lampung, lahir Juni 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2024. Brigjen Pol. Iriyanto, kini mengabdi di Mabes Polri, pernah memjadi Wakil Kapolda Kalimantan Selatan, saat itu Polda masih bertipe B, Wakil Komandan Korps Brimob Mabes Polri, Kapolda Sulawesi Tenggara, lahir Juni 1966, usia 53 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juni 2024.

Lulusan Akpol tahun 1990, ada sejumlah perwira tinggi pejabat Polri untuk masa kini dan masa depan, yang berpotensi menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri. Lulusan tersebut antara lain : Komjen Pol. Firli Bahuri, kini menjabat Ketua KPK-RI, pernah menjadi Wakil Kapolda Banten, saat itu Polda masih bertipe B, Wakil Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Nusa Tenggara Barat, saat itu Polda masih bertipe B, Deputi Penindakan KPK-RI, Kapolda Sumatera Selatan, Kepala Badan Harkam Mabes Polri, lahir November 1963, usia 56 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, November 2021. Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak, kini menjabat Asisten Operasi Kapolri, pernah menjadi Kapolda Papua Barat, lahir Agustus 1968, usia 51 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Agustus 2026. Irjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, kini menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat, pernah menjadi Kapolda Banten, lahir Januari 1969, usia 50 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Januari 2027. Brigjen Pol. Tornagogo Sihombing, kini menjabat Kapolda Papua Barat, lahir November 1967, usia 52 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, November 2025.

Ada beberapa perwira tinggi pejabat Polri lulusan Akpol tahun 1991, yang berpotensi menempati komposisi dan mengisi formasi kepemimpinan terpenting dan strategis Polri untuk masa kini dan masa depan. Lulusan tersebut antara lain : Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, kini menjabat Kepala Badan Reskrim Mabes Polri, pernah menjadi Kapolda Banten, saat itu Polda masih bertipe B, Kepala Divisi Propam Mabes Polri, lahir Mei 1969, usia 50 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Mei 2027. Irjen Pol. Muhammad Iqbal, kini menjabat Kepala Divisi Humas Mabes Polri, pernah menjadi Wakil Kapolda Jawa Timur, lahir Juli 1970, usia 49 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Juli 2028. Irjen Pol. Muhammad Fadil Imran, kini menjabat Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya, lahir Agustus 1968, usia 51 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Agustus 2026. Brigjen Pol. Wahyu Widada, kini menjabat Kapolda Gorontalo, pernah menjadi Wakil Kapolda Riau, lahir September 1969, usia 50 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, September 2027. Brigjen Pol. Merdisyam, kini menjabat Kapolda Sulawesi Tenggara, lahir Mei 1968, usia 51 tahun, mengakhiri masa pengabdian sebagai Anggota Polri, Mei 2026.

Keberadaan beberapa jenderal di jabatan baru dalam konfigurasi baru Polri, akan menjadi berarti ; dan baru semakin bermakna ketika kepemimpinannya dan kinerjanya sungguh-sungguh berfungsi efektif, bermanfaat baik, dan bernilai positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kompetensi dan prestasi kepemimpinan mesti selalu bertumpu erat dan berbasis kuat pada integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas. Perihal ini harus senantiasa tumbuh berkembang selain dikarenakan atas kemampuan personal, namun sekaligus juga dikarenakan atas kematangan institusional.

Gabungan utuh terpadu antara dimensi kemampuan dengan dimensi kematangan ini, mesti selalu diorganisasikan secara tertib, disiplin, dan rapi. Variabel ini tentu dengan berlandaskan atas kerjasama strategis dan teknis antar berbagai kalangan internal dan eksternal Polri secara kolektif kolegial. Kualitas keberhasilan konfigurasi kepemimpinan Polri dapat terbangun baik dan bertumbuh segar apabila dilengkapi dan dikuati dengan variabel ini.

Pengabdian Polri dengan basis tumpuan pada sistem formasi, mutasi, dan promosi perwira-perwira Polri, pada gilirannya diorientasikan bagi pemantapan tugas jabatan dan amanah tanggungjawab. Penempatan dan penugasan harus berguna luas dan bermanfaat tinggi sehingga membuahkan proses dan hasil gemilang. Kualitas proses dan hasil ini mencerminkan dan menunjukkan bahwa keberadaan dan kepemimpinan pejabat-pejabat Polri yang dipromosikan tersebut, akan menjadi ukuran dasar bagi masyarakat, bangsa, dan negara untuk menilai dan mengapresiasi keberhasilan, kegunaan, dan kemanfaatan SDM dan institusi Polri.

Proses terbaik dan hasil terbagus dari ketepatan penempatan personalia SDM ; dan kecepatan formasi komposisi kepemimpinan ideal, akan dapat menjadi tumbuh terbangun secara bermakna apabila dikaitkan dan diabdikan demi untuk pengembangan kebajikan masyarakat, keadaban bangsa, kemajuan negara. Harus ada relasi aktif dan korelasi efektif antara dimensi institusi Polri melalui kepemimpinan dan kinerja pejabat-pejabat Polri dengan dimensi pembumian dan percepatan Indonesia Maju.

Hakekat konstruksi dan substansi Politik Hukum Polri mesti sesuai dan tepat dalam merumuskan strategi umum dan menerapkan kebijakan dasar mengenai kerangka dan disain besar kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan Polri. Politik Hukum ini sebaiknya dan seharusnya bersifat responsif dan adaptif terhadap prinsip nurani dan inti jantung Pembangunan Indonesia Maju.

Kualitas dan akuntabilitas kepemimpinan dan keanggotaan Polri mesti telah sampai pada tingkat sebagai institusi yang bersifat alternatif dan solutif atas pergumulan, peluang, dan tantangan bersama Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Polri harus sudah merupakan sebuah kelembagaan teladan dan panutan di waktu kapanpun, di level apapun, dan di ruang manapun. Peta jalan dan arah konfigurasi baru Polri harus berorientasi pengabdian yang teladan dan panutan.

Peta jalan dan arah konfigurasi baru Polri yang berintikan pada pengabdian Polri, semoga menjadikan dan menumbuhkan Polri beserta jajaran sebagai atmosfir pembangun, pengawal, pemandu, dan pelayan terdepan yang berfungsi guna sebagai pintu dan jendela jalan keluar tercepat dan terbaik. Fungsi-fungsi ini diselenggarakan dengan lompatan percepatan dan perkuatan yang unggul dan kompetitif.

Keseluruhan konstruksi dan substansi fungsi ini di atas semakin bermakna atas dukungan dan kerjasama dengan jajaran TNI dan BIN ; jajaran kelembagaan kenegaraaan dan pemerintahan ; komunitas politik, hukum, dan ekonomi ; elemen kesenian, keolahragaan, dan kebudayaan ; kalangan profesional dan strategis ; organ kemasyarakatan dan kebangsaan. Perihal ini berlangsung dengan penumbuhan dan pengukuhan semangat civil society ; dan dengan penguatan dan pemastian tekad gotong royong kewargaan.

Dengan demikian, pengabdian Polri diorganisasikan dan diselenggarakan bagi percepatan, perkuatan, dan peningkatan kualitas Indonesia Maju di dalam wadah bentuk NKRI yang berideologi dan berfalsafah Pancasila berdasarkan konstitusi UUD 1945 dengan semboyan dan etos semangat Bhinneka Tunggal Ika. Konfigurasi baru Polri adalah sebuah rangkaian kesempatan moral dan peluang profesional bagi Polri untuk meneguhkan dan mengukuhkan pengabdian terbaik, terbagus, tertinggi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Peta Jalan Dan Arah Konfigurasi Baru Polri mesti berfokus dan berorientasi Pengabdian Bagi Indonesia Maju.

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts: