REFORMATANEWS.COM, Jakarta, 11 Januari 2026 – Keputusan Pemprov DKI Jakarta memicu gelombang protes keras dari warga ibu kota. Alih-alih mengalokasikan anggaran Rp100 miliar untuk subsidi pangan bagi rakyat miskin yang kelaparan, pemerintah daerah justru memilih membongkar tiang-tiang monorail tua yang sudah mangkrak bertahun-tahun. Langkah ini dianggap prioritas aneh di tengah melonjaknya harga beras dan kebutuhan pokok yang kian tak terjangkau.Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2025, inflasi pangan di Jakarta mencapai 8,5%, tertinggi sejak pandemi. Ribuan keluarga buruh dan pedagang kecil kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara Pemprov DKI punya cadangan anggaran lebih dari Rp500 miliar yang bisa dialihkan. Namun, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersikukuh bahwa pembongkaran 50 tiang monorail di kawasan Niaga Raya, Cawang, lebih mendesak untuk "keamanan publik dan estetika kota".Keputusan ini diumumkan dalam rapat evaluasi APBD 2026 pada Kamis lalu. "Tiang monorail ini sudah berkarat dan berpotensi roboh, membahayakan warga. Kami prioritaskan keselamatan dulu," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI, Andri Chairil, saat ditemui wartawan. Proyek pembongkaran ini dikontrakkan ke PT Wijaya Karya dengan biaya Rp100 miliar, termasuk pemotongan dan pengangkutan puing.Protes Memanas dari Aktivis dan WargaReaksi publik langsung meledak. Demonstrasi spontan digelar di depan Balai Kota DKI oleh koalisi buruh, nelayan, dan aktivis LSM seperti WALHI dan Serikat Petani Indonesia. "Mana prioritas rakyat? Rp100 miliar bisa subsidi beras untuk 500.000 keluarga selama sebulan! Ini bukti pemerintah lebih suka proyek prestise daripada perut rakyat," teriak koordinator demo, Rina Setiawati, sambil membawa spanduk bertuliskan "Monorail Mati, Rakyat Kelaparan!".Data dari Dinas Sosial DKI menunjukkan, 1,2 juta warga miskin di Jakarta bergantung pada bantuan pangan. Subsidi yang sempat dijanjikan sejak November 2025 kini lenyap dari rancangan APBD revisi. Kritikus seperti ekonom UI, Faisal Basri, menyebut ini "skandal prioritas". "Monorail mangkrak sejak 2016, kenapa baru dibongkar sekarang? Ini alasan palsu untuk boros anggaran," katanya via wawancara daring.Alasan Resmi vs Realitas LapanganPemprov DKI klaim pembongkaran monorail bagian dari program "Jakarta Bebas Sampah dan Bahaya" menjelang Asian Games 2026. Tiang-tiang setinggi 30 meter itu memang ditinggalkan proyek nasional era Jokowi, tapi warga sekitar bilang tak pernah jadi ancaman. "Sudah 10 tahun berdiri diam, tak ada yang roboh. Kami lebih butuh sembako murah," keluh Bu Siti, pedagang sayur di Cawang.Pengamat tata kota menyoroti inefisiensi: biaya Rp100 miliar setara dengan 200.000 karung beras 5 kg. Sementara itu, subsidi pangan nasional dari Kemendag terbatas, membuat DKI seharusnya ambil peran lebih besar. Fraksi PDI-P di DPRD DKI sudah menggelar sidang istimewa, menuntut audit anggaran.Dampak Jangka PanjangJika tak ada perubahan, aksi protes berpotensi membesar. Serikat buruh mengancam mogok massal mulai pekan depan, sementara harga cabai dan bawang merah diprediksi naik lagi akibat banjir di Jawa Tengah. Pemprov DKI diminta segera realokasi dana, tapi belum ada respons resmi hingga berita ini diturunkan.Keputusan ini jadi cermin kegagalan prioritas di tengah krisis ekonomi pasca-pandemi. Apakah monorail tua lebih penting daripada pangan rakyat? Warga Jakarta menunggu jawaban nyata dari Pemprov.